Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yuridis Jurnal Ilmu Multidisplin
Agustinus PH, Agustinus
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL PH, Agustinus; Wahyuningsih, Yuliana Yuli
Jurnal Yuridis Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.335 KB) | DOI: 10.35586/.v1i2.151

Abstract

Renewing military criminal law should be seen as part of the efforts to reform and development of a national justice system, who in truth is a big problem faced by Indonesian to renew or replacing the colonial law. Even though reform efforts have been one long ago, at least some in 1964 to criminal law general (KUHP), but the effort was too late. Renewing military criminal law is not synonymous with renewing KUHPM reform. Renewing military criminal law is more than just a comprehensive change and renew KUHPM. Renewing military criminal law includes renewal in terms of the law (legal structure), matters of the law (legal substance),and legal cultural. Renewing military criminal law must be done by global conducted (approach), to renew the draft still formulate KUHPM with the codification its own codification KUHP on the outside.
Dilema Hukum dan Etis yang dihadapi Tenaga Medis dalam Melaporkan Dugaan Tindak Pidana terhadap Pasien Berdasarkan Pasal 301 atau Pasal 302 dari UU No 17 Tahun 2023 Rampengan, Jason Caesar Joshua Homenta; PH, Agustinus; Bungin, Sator
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.978

Abstract

Penelitian ini membahas dilema hukum dan etis yang dihadapi tenaga medis dalam melaporkan dugaan tindak pidana terhadap pasien berdasarkan Pasal 301 dan Pasal 302 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tenaga medis seringkali dihadapkan pada konflik antara kewajiban menjaga kerahasiaan pasien dan keharusan melaporkan tindak pidana demi penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis cara mengatasi dilema tersebut, mengeksplorasi pedoman pelaporan yang sesuai hukum dan etika medis, mengkaji permasalahan ketika korban tindak pidana enggan melaporkan pelaku, serta membandingkan Pasal 301 dan Pasal 302 dalam konteks perlindungan tenaga medis dan pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif, menggunakan data dari peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan wawancara dengan tenaga medis, ahli hukum kesehatan, dan pakar etika kedokteran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilema etis dan hukum dapat diatasi dengan pemahaman mendalam terhadap peraturan yang berlaku, perlindungan terhadap rahasia medis harus tetap dijaga, kecuali dalam kondisi tertentu demi kepentingan hukum atau keselamatan masyarakat. Pedoman yang jelas diperlukan agar pelaporan sesuai dengan hukum dan etika profesi. Perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melaporkan tindak pidana sangat penting agar mereka tidak ragu dalam menjalankan perannya.
Co-Authors Bungin, Sator Rampengan, Jason Caesar Joshua Homenta Yuliana Yuli Wahyuningsih