Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Antara Kegentingan Yang Memaksa dan Putusan Mahkamah Konstitusi K. Harjono, Dhaniswara; Panjaitan, Hulman; Tobing, Gindo L.
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.365 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11323

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Udang (PERPU) dalam kegentingan yang memaksa sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum juridis normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal. Penelitian ditujukan terhadap asas-asas hukum dalam ketentuan normatif, penerapan hukum positif atau yang bersifat ius constitutum. Sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dalam perspektif konstitusional, baik dari segi putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 tanggal 1 Februari 2010 maupun doktrin yang mengatur alasan-alasan konstitusional penerbitan PERPU khususnya untuk memaknai “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”, dikaitkan dengan putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 tanggal 3 Nopember 2021, maka penerbitan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi alasan konstitusional dan terkesan dipaksakan. Hal ini telah mengakibatkan penebitan PERPU No. 2 Tahun 2022 merupakan perbuatan yang melanggar putusan Mahkamah Konsitusi dan berdampak negatif dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia
Perlindungan Hukum Nasabah sebagai Konsumen Perbankan terhadap Kejahatan Skimming Hadi, Ditmar; Widiarty, Wiwik Sri; Tobing, Gindo L.
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i10.13776

Abstract

Based on this background, there are several main problems in this writing, namely how legal protection for bank customers in the event of skimming crimes and how dispute resolution efforts can be made by bank customers in the event of skimming crimes. The legal theories used are the theory of legal protection from John Austin and the theory of justice from John Rawls. The research method is juridical normative and the data collection tools used are document or literature studies and interviews. The results of the existing research are Legal protection for bank customers in the event of skimming crimes consists of two types, namely indirect legal protection and direct legal protection. Next about dispute resolution. Dispute resolution that can be done by bank customers in the event of skimming crimes can be taken through non-litigation channels and through litigation channels. Dispute resolution through non-litigation channels, where banks are responsible for the refund of customer funds lost due to skimming by mediating for simple, cheap and fast dispute resolution. Meanwhile, if the customer is not satisfied with the compensation due to skimming, the customer can resolve the dispute through the court.