Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

KEIKUTSERTAAN PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Iswahyudi, Fauzi
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.893 KB) | DOI: 10.30596/dll.v1i1.783

Abstract

The formation of regional regulation is manifestation of regionl autonomy as mandated Constituion of the Republic of Indonesia to create good regional regulation by participating of legislation designer. Designer of regulation is functional position that has task in design of regulation and arrangement other law instrument. Participating of regulation designer in creating regional regulation wished to minimize problematic regional regulation in application.
IMPLEMENTASI PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 22 TAHUN 2018 Iswahyudi, Fauzi; Nasution, Faisal Akbar; Suhaidi, Suhaidi; Agusmidah, Agusmidah
BULETIN KONSTITUSI Vol 3, No 1 (2022): Vol. 3 No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v3i1.9830

Abstract

The harmonization of draft regional regulations is part of the stages of drafting the formation of laws and regulations to harmonize the substance of the draft laws and regulations and adapt them to the techniques of drafting laws and regulations, as an effort to minimize the occurrence of cancellation or revocation of regional regulations due to disharmony with regulations. related legislation. The formulation of the problem that will be described in this paper is how to implement the harmonization of regional legal products based on the provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 22 of 2018 concerning the Harmonization of Draft Laws and Regulations Formed in the Regions by the Designer of Legislation -Invitation. The method used in this research is a normative juridical research method. The results of the study indicate that in the process of forming regional regulations, they must go through the stages of harmonization by involving the drafting of laws and regulations. The results of the study show that there are still many regional regulations in the regions that have not gone through the harmonization stage, thus allowing the draft regional regulations that have been formed not to comply with the laws and regulations both formally and materially. Minister of Law and Human Rights Number 22 of 2018.
JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI PELAKU OLAH RAGA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Iswahyudi, Fauzi
BULETIN KONSTITUSI Vol 1, No 1 (2020): Vol. 1 No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v1i1.5255

Abstract

Akibat dari dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasioanal (PON) Tahun 2020 di Papua ditunda dan akan dilaksankan pada Oktober 2021, hal ini berdasarkan rapat kabinet terbatas bersama Presiden. Yang melatarbelakangi keputusan ini diambil karena dampak buruk dari Covid-19 terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Salah satunya yang menjadi dampak Covid-19 ialah sektor keolahragaan dimana pelaku olah raga yang seharusnya akan mengikuti event PON harus menunda sampai dengan tahun depaan dan tentu sangat mempengaruhi kesejahteraan dan kesehatan pelaku olah raga karena selama ini mereka telah menjadikan kegiatan olah raga sebagai profesi sementara para pelaku olah raga juga berpotensi tertular virus Covid-19. Adanya peran pemerintah dengan memberikan kepastian hukum tentu akan memberikan jaminan kesejahteraan dan kesehatan dari negara bagi pelaku olah raga sehingga tidak menggangu pembinaan olah raga di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif khususnya dengan teori-teori tentang Good Governance dan Desentralisasi, maka dapat menjelaskan peran penting pemerintah dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi pelaku olah raga. Indonesia sebagai negara hukum dalam pembentukan instrument hukum tentu akan menggali nilai-nilai dan kondisi yang ada, sehingga instrument hukum yang terbnetuk nantinya mampu mengakomodir dan memiliki kedayaagunaan serta kemanfaatan bagi para pelaku olah raga.
OPTIMIZATION OF THE ROLE OF LEGISLATION DESIGNERS IN IMPLEMENTING HARMONIZATION OF REGIONAL REGULATION DRAFT Iswahyudi, Fauzi; Nasution, Faisal Akbar; Suhaidi, Suhaidi
NOMOI Law Review Vol 5, No 2 (2024): November Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v5i2.21826

Abstract

Harmonization of regional regulations as an effort to ensure alignment between draft regional regulations and higher regulations. The role of the drafter of legislation is very important in this process, considering the complexity of regulations and the need for an integrated legal system. This research aims to analyze the optimization of the role of legislative regulation designers in carrying out harmonization of draft regional regulations. This research uses normative legal research with a statutory approach.. The results of the study indicate that drafters have a strategic responsibility in ensuring the consistency of legislation, both vertically and horizontally. However, a number of challenges were identified, such as lack of coordination between stakeholders, limited technical capacity, and political uncertainty that affects the independence of drafters. Effective harmonization of regional regulations requires the role of drafters who are not only legal technicians, but also facilitators in building legal integration that is responsive to the dynamics of society and the needs of regional development. This optimization is important to create regional regulations that are quality, fair, and do not conflict with higher regulations.
MENELISIK PENGATURAN KONTRIBUSI BAGI PNS YANG MELAKUKAN POLIGAMI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (INVESTIGATING OF CONTRIBUTION ARRANGEMENTS FOR CIVIL SERVANTS IN DOING POLYGAMY IN EAST LOMBOK REGENCY) Iswahyudi, Fauzi; Nababan, Budi S.P
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i1.373

Abstract

Bupati Lombok Timur melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2013 telahmenetapkan syarat baru perkawinan bagi PNS di Kabupaten Lombok Timur yang hendakmelakukan poligami dengan menarik retribusi sebesar satu juta rupiah, padahal Pemerintah Pusattelah menetapkanĀ  syarat perkawinan. Dengan menggunakan kajian yuridis normatif diketahuibahwa pengaturan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehinggaharus dibatalkan. Agar peraturan bupati tidak dibatalkan sangat diperlukan adanya sumber dayamanusia yang andal dan memahami esensi penyusunan peraturan bupati tersebut sertamengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.