Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Legislasi Indonesia
May Lim Charity, May Lim
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Charity, May Lim
Jurnal Konstitusi Vol 13, No 4 (2016)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.342 KB) | DOI: 10.31078/jk1346

Abstract

The need for dual citizenship regulation seems increasingly prominent and becomes an issue that continues to be striven by the Indonesian Diasporas in various countries around the globe. Dual citizenship has become the dream of the Indonesian Diasporas in various countries since many Indonesian citizen Diasporas with a single citizenship often encounter various obstacles and limitations. The Indonesian citizenship law is today based on the principle of single citizenship. This principle has been even adhered since the proclamation of August 17 1945, under the enactment of Law Number 3 of 1946 on Citizenship of the Republic of Indonesia, which was later replaced by Law Number 62 of 1958 on Citizenship of the Republic of Indonesia and amended by Act Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia and the Government Regulation Number 2 of 2007 on Procedures for acquisition, loss, deprivation, and reacquisition of Citizenship of the Republic of Indonesia. Nowadays, the demands for the implementation of unlimited dual citizenship are under the considerations for the Government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia to amend Act Number 12 of 2006. It is not only for the demands of the Indonesia diaspora to the implementation of unlimited dual citizenship, but it is also for the reality of the development of globalization today. The implementation of dual citizenship for Indonesian diaspora is a necessity. In addition, it is based on the reality of globalization and the spirit of the constitution that protects all the entire homeland of Indonesia, including Indonesian citizens residing abroad.
IMPLIKASI HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Charity, May Lim
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i3.79

Abstract

Indonesia sebagai Negara demokrasi kontitusional terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif berdasar prinsip check and balance untuk mewujudkan kekuasaan berimbang dan dibatasi Konstitusi. Wujud prinsip check and balance dalam ketatanegaraan Indonesia terlihat pada fungsi pengawasan DPR RI yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Fungsi a quo dalam penerapannya dapat digunakan melalui hak angket untuk menyelidiki segala bentuk pelaksanaan UU maupun kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pelaksanaan hak angket ditujukan kepada KPK agar dapat membuka hasil pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani. Penggunaan hak angket tersebut merupakan upaya DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. Berdasarkan keterangannya, Miryam S Haryani menyatakan bahwa dirinya mendapat tekanan dari anggota DPR RI agar tidak menyampaikan peristiwa yang sebenarnya. Hak angket DPR RI kepada KPK pada dasarnya dapat dilakukan terkait pelaksanaan suatu UU yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas serta diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket DPR RI kepada KPK tidak sesuai dengan prinsip check and balance dalam system ketatanegaraan Indonesia mengingat hak a quo tidak memenuhi rumusan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 dan bertentangan dengan UU KIP serta UU KPK sebagai lex specialis. Penelitian ini menggunakan penelitian normative.
JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA Charity, May Lim
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i1.77

Abstract

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan  produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, sudah dibentuk peraturan perundang-undangan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Tulisan ini mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUJPH dan pengaturan produk halal dalam UUJPH. Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam melindungi konsumen.
IRONI PRAKTIK RANGKAP JABATAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Charity, May Lim
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i1.81

Abstract

Era reformasi dengan segenap isu dan dinamika perubahannya juga menjadi momentum krusial dilontarkannya isu tentang bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Rangkap jabatan dilihat perspektif apapun (moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik)  pada dasarya dilarang. Kendati belum banyak peraturan perundang-undangan mengatur perihal rangkap jabatan, sudah seyogyanya prinsip etika pemerintahan budaya malu di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan.
PARADIGMA BARU SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3O TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (A NEW PARADIGM OF GOVERNMENT ADMINISTRATION SYSTEM BASED ON THE LAW NUMBER 30 OF 2014 ON GOVERNMENT ADMINISTRATION) Charity, May Lim
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i3.412

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan lahir dengansegenap ekspektasi bukan hanya bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukumdari potensi kesewenangan dan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah,tetapi ekspektasi tinggi juga muncul dari aparatur pemerintahan akan kebutuhan adanyakewenangan dan kepastian hukum yang jelas sehingga dapat menjadi pedoman bagi aparaturpemerintah dan memberikan keleluasaan di dalam bertindak menjalankan tugasnya melayanimasyarakat. Perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimanadianut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanantara lain seputar pergeseran paradigma kedudukan penyelenggara pemerintahan daribudaya penguasa (power culture) menjadi budaya pelayan masyarakat (services deliveryculture), penyalahgunaan wewenang dan perluasan ketentuan tentang diskresi.
Co-Authors