Agus Sarono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ATAS MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH (Studi di Pengadilan Agama Purwodadi) Nurin Hidayah; Yunanto Yunanto; Agus Sarono
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.003 KB)

Abstract

Secara yuridis terjadinya perceraian membawa suatu akibat hukum tertentu, salahsatunya yaitu mut' ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajiban suami sekaligus hak istri. Namundalam praktik tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai akibat hukum karenaperceraian tersebut, sehingga umumnya seorang istri yang diceraikan oleh suaminya tidakmenuntut mengenai hal tersebut. Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, Pengadilan dapatmewajibakan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istrinya.Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus secara exofficio pemberian mut' ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak serta bagaimanapelaksanaan isi dari putusan tersebut. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebutdengan metode yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis, serta menggunakan dataprimer dan data sekunder dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitianmenunjukan bahwa dalam perkara cerai talak pertimbangan dan dasar hukum hakim dalammemutus secara ex officio pemberian mut'ah dan nafkah iddah adalah keadaan dari pihak istri itusendiri apakah istri dalam keadaan qobla al dukhul dan apakah istri nusyuz serta keadaan daripihak suami yaitu kemampuan ekonomi dari pihak suami. Pelaksanaan pembayaran mut'ah dannafkah iddah dalam perkara cerai talak dilaksanakan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017yaitu sebelum pengucapan ikrar talak.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DARI KAWIN CERAI BERKALI-KALI (PUTUSAN NOMOR 8000/PDT.G/2023/PA.IM) Tri Mesti Ilmiati; Bambang Eko Turisno; Agus Sarono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49451

Abstract

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia tidak selalu terjadi sesuai keinginan pasangan karena berbagai alasan. Perceraian menimbulkan serangkaian akibat hukum, kawin cerai berkali-kali membawa pengaruh terhadap pembagian waris jika pewaris meninggal. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya kawin cerai berkali-kali dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta waris dari kawin cerai berkali-kali. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif pada Putusan Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.Im. Hasil penelitian faktor yang menyebabkan terjadinya kawin cerai yaitu faktor ekonomi yang utama, faktor pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, dan dipengaruhi oleh faktor pekerja migran, faktor perkawinan di bawah umur, faktor rangda cilik turunan indramayu (RCTI), faktor kawin cerai perwujudan citra popularitas. Keputusan Nomor 8000/Pdt.G/2023/PA.Im mengabulkan gugatan harta waris, pembagiannya secara proposional sesuai Kompilasi Hukum Islam ahli waris mendapat bagian istri 12/96 bagian; ayah sebesar 16/96 bagian; satu anak laki-laki sebesar 34/96 bagian; dua anak perempuan masing-masing sebesar 17/96 bagian
TINJAUAN HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN CALO DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TIKET KONSER COLDPLAY Bagus Andika Setiawan; Siti Malikhatun Badriyah; Agus Sarono
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49405

Abstract

Praktik jual beli tiket konser melalui perantara atau calo sering dianggap mempermudah akses pembelian tiket. Namun, dalam pelaksanaannya praktik ini kerap menimbulkan wanprestasi akibat tindakan calo yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh calo dalam perjanjian jual beli tiket konser Coldplay, serta mengkaji perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku pihak yang dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik yang terjadi di masyarakat dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calo terbukti melakukan wanprestasi karena memberikan jasa tiket yang tidak sesuai kepada konsumen berupa penggandaan tiket yang diperjualbelikan kembali kepada konsumen lain. Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat menggunakan tiket sebagaimana mestinya sehingga hak konsumen dalam perjanjian tidak terpenuhi. Dalam hal ini, calo memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan. Selain wanprestasi, tindakan ini juga melanggar hak-hak konsumen yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Apabila calo tidak menunjukkan itikad baik, maka konsumen yang dirugikan dapat menempuh dua mekanisme penyelesaian, yaitu secara non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, dan arbitrase dan/atau secara litigasi melalui pengadilan