Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Yurisa Martanti
Universitas Jayabaya Jakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemenang Lelang Yang Tidak Dapat Menguasai Objek Lelang M Rizal Fattabania; Maryano Maryano; Yurisa Martanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27435

Abstract

The object of the mortgage guarantee is regulated in Article 6 of Law Number 4 of 1996. In practice, discrepancies have been found regarding the auction. Many auction winners cannot control the auction objects they have won. The method used in this research is the normative legal method with the type of normative juridical research, namely library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. From the results of the study, it can be obtained that dispute resolution can be carried out through litigation and non-litigation and legal protection of the auction winner in article 25 PMK 213/PMK.06/2020 auctions that have been carried out in accordance with the provisions of the legislation, cannot be canceled. Therefore, if the winner of the auction cannot control the object, he can sue through litigation or non-litigation and legal protection here should be if the winner of the auction has been determined then the object of the auction has been owned.Keywords: Mortgage; Auction; Dispute Resolution; Legal Protection AbstrakObjek jaminan hak tanggungan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Dalam praktik ditemukan adanya ketidaksesuaian mengenai lelang. Banyak pemenang lelang tidak dapat mengusai objek lelang yang telah dimenangkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan jenis penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat diperoleh yaitu penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi dan perlindungan hukum pemenang lelang dalam pasal 25 PMK 213/PMK.06/2020 lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentun peraturan perundangan-undangan, tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu pemenang lelang jika tidak bisa menguasai objeknya dapat menggugat melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi dan perlindungan hukum disini seharusnya jika pemenang lelang sudah ditentukan maka objek lelang telah dimiliknya.Kata Kunci: Hak Tanggungan; Lelang; Penyelesaian Sengketa; Perlindungan Hukum 
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Peralihan Saham Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Elida Marbun; Ramlani Lina Sinaulan; Yurisa Martanti
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i4.28223

Abstract

Article 64 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 states that if the holder of an IUP or IUPK wishes to make changes to its shares, it must first obtain the approval of the Minister or the Governor in accordance with their authority before registering with the Indonesian ministry in charge of government administration. the practice of law In actuality, however, the buyer has paid the seller in full for the shares under the Sale and Purchase of Shares Agreement, and it turns out that the seller cannot obtain approval from the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. This is a normative legal study employing a statute, case, conceptual, and analytic method. According to the results of the study, the transfer of shares that does not receive approval from the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia cannot be continued with the signing of the transfer of rights to shares because the objective requirements cannot be met. This is due to the fact that shareholders of a limited liability company holding an IUP are required to get prior approval from the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. In order for the disapproval of the change in shares to render the Sale and Purchase of Shares invalid.
Kepastian Hukum Terhadap Pihak Penjual Dalam Peralihan Kepemilikan Saham Tanpa Adanya Akta Jual Beli Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Septirita Wilman; Joko Sriwidodo; Yurisa Martanti
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023): ARTICLES IN PRESS
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i6.30496

Abstract

Dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Von Radburch, yang menyatakan kepastian hukum "that law should be certain, that it could not be interpreted and applied in one way today and in another tomorrow, in one way here and in another way there.” Yang artinya (Hukum itu harus pasti, bahwa itu tidak dapat ditafsirkan dan diterapkan dalam satu cara hari ini dan dengan cara lain besok, dalam satu cara di sini dan dengan cara lain di sana). Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah agar dalam pembentukan maupun perbaikan peraturan terkait jual beli saham mengharuskan dibuatnya akta pemindahan hak termasuk jual beli saham, agar dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang melakukan pembuatan akta otentik yaitu Notaris, guna meminimalisir terjadinya sengketa dalam jual beli saham akibat akta/perjanjian yang dibuat adalah akta/perjanjian yang dibuat dengan akta dibawah tangan.
Co-Authors Elida Marbun Joko Sriwidodo M Rizal Fattabania Maryano, . Ramlani Lina Sinaulan Septirita Wilman