Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL of LEGAL RESEARCH

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Peralihan Saham Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Elida Marbun; Ramlani Lina Sinaulan; Yurisa Martanti
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i4.28223

Abstract

Article 64 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 states that if the holder of an IUP or IUPK wishes to make changes to its shares, it must first obtain the approval of the Minister or the Governor in accordance with their authority before registering with the Indonesian ministry in charge of government administration. the practice of law In actuality, however, the buyer has paid the seller in full for the shares under the Sale and Purchase of Shares Agreement, and it turns out that the seller cannot obtain approval from the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. This is a normative legal study employing a statute, case, conceptual, and analytic method. According to the results of the study, the transfer of shares that does not receive approval from the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia cannot be continued with the signing of the transfer of rights to shares because the objective requirements cannot be met. This is due to the fact that shareholders of a limited liability company holding an IUP are required to get prior approval from the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. In order for the disapproval of the change in shares to render the Sale and Purchase of Shares invalid.
Kepastian Hukum Terhadap Pihak Penjual Dalam Peralihan Kepemilikan Saham Tanpa Adanya Akta Jual Beli Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Septirita Wilman; Joko Sriwidodo; Yurisa Martanti
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 5, No 1 (2023): ARTICLES IN PRESS
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i6.30496

Abstract

Dalam penelitian ini digunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Von Radburch, yang menyatakan kepastian hukum "that law should be certain, that it could not be interpreted and applied in one way today and in another tomorrow, in one way here and in another way there.” Yang artinya (Hukum itu harus pasti, bahwa itu tidak dapat ditafsirkan dan diterapkan dalam satu cara hari ini dan dengan cara lain besok, dalam satu cara di sini dan dengan cara lain di sana). Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah agar dalam pembentukan maupun perbaikan peraturan terkait jual beli saham mengharuskan dibuatnya akta pemindahan hak termasuk jual beli saham, agar dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang melakukan pembuatan akta otentik yaitu Notaris, guna meminimalisir terjadinya sengketa dalam jual beli saham akibat akta/perjanjian yang dibuat adalah akta/perjanjian yang dibuat dengan akta dibawah tangan.