Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Empowering Local Workers To Resolve Social Conflicts In West Aceh District’s Palm Oil Sector Jamaluddin; Marlia Sastro; Ramziati; Yusrizal; Sela Azkia; Yahya, Azhari
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v13i1.1637

Abstract

This study starts with the existence of social conflict and the importance of resolving social conflict between oil palm plantation companies through the empowerment of local workers. For the sustainability of the oil palm plantation business and improving people’s welfare. Article 74 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) and Article 2, paragraph (1) letter e of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. Although efforts to resolve the conflict between the community and oil palm plantation companies in West Aceh have been made, the conflict has not been resolved until now. This study aims to analyze the obstacles to resolving social conflict between the community and oil palm plantation companies in West Aceh. This study uses a sociological legal approach to look more deeply at the effectiveness of law in society. The study uses primary data and secondary data as well as field data in West Aceh. The results of the study indicate that the obstacles to resolving the conflict between the community and oil palm plantation companies in West Aceh are because many productive-age villagers are not working and the empowerment program is not running effectively. This study produces a model for empowering local workers through CSR budgets to provide job training to productive age people aged 18-35 years so that productive age people have skills that can encourage them to live independently and improve their quality of life.
Edukasi Bullying Menurut Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam di SMPIT Bunayya Kota Lhokseumawe Muhammad Rasyid, Laila; Malahayati; Marlia Sastro; Sela Azkia; Fitria Mardhatillah; Fitri Magfirah
Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15266203

Abstract

Bullying adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan fisik, verbal atau emosional secara berulang terhadap seseorang yang kurang berdaya. Tindakan bullying dapat terjadi di berbagai lingkungan, salah satunya adalah sekolah. Dampak perilaku ini merugikan bagi individu terutama anak yang berakibat jangka panjang. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa undang-undang melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan termasuk bullying, serta undang=undang ini sangat melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Pemerintah, orang tua dan masyarakat berkewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Tim pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh melaksanakan kegiatan pengabdian untuk memberikan edukasi bagi siswa SMPIT Bunayya untuk memberikan pemahaman hukum mengenai tindakan bullying serta mengatisipasi bahaya bullying di sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah siswa memahami faktor yang mempengaruhinya serta mengembangkan kesadaran bahwa ada tindakan hukum yang bisa dilakukan untuk melindungi korban serta menghukum pelaku, siswa mendapatkan kesadaran bahwa Islam juga melarang keras perilaku bullying. Strategi yang efektif dibutuhkan untuk mengantisipasi perilaku ini akan muncul di masa depan. Sehingga kerjasama lebih lanjut antara sekolah dan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dapat dilakukan dalam upaya aktif mencegah bullying di sekolah.
Penyuluhan Hukum Terkait Cyber Bullying pada Pelajar SMA Negeri 1 Dewantara Iskandar, Hadi; Budi Bahreisy; Ferdy Saputra; Yusrizal; Fitri Maghfirah; Sela Azkia; Firman Alfathy
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i1.22626

Abstract

Anak merupakan bagian keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang menjaga persatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Menangani kejahatan yang melibatkan anak tidak mudah. Komisi Nasional Perlindungan Anak mendata kasus kekerasan pada anak pada tahun 2023 sebanyak 3.547 kasus, kasus perundungan merupakan kasus yang sering terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan dalam penanganan kasus perundungan terhadap anak sangat penting dan memerlukan penanganan yang serius dalam merespon peningkatan kasus kekerasan di sekolah. Implementasi kebijakan pencegahan dan perundungan di Sekolah Menengah Atas memerlukan perhatian serius. Pemerintah Aceh telah membentuk tim untuk mengatasi kekerasan di sekolah. Hambatan dalam pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah meliputi tidak ada laman pelaporan online, kesadaran dan pemahaman perundungan pada siswa yang minim, sumber daya dan fasilitas untuk korban terbatas, evaluasi dan pengawasan belum efektif karena tidak adanya pengawas sekolah di bidang bimbingan konseling, upaya pencegahan dilakukan melalui pelatihan guru, kampanye kesadaran anti perundungan, sosialisasi, dan koordinasi antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua, serta memastikan perlindungan korban dan mencegah tindakan perundungan terjadi kembali.
Perencanaan Community Based Tourism di Rawa Singkil, Kabupaten Aceh Singkil M. Rasyid, Laila; Malahayati; Sastro, Marlia; Fitri Magfirah; Muammar; Fitria Mardhatillah; Sela Azkia
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v4i02.24754

Abstract

Rawa Singkil di Aceh merupakan salah satu ekosistem rawa gambut dengan keanekaragaman hayati tinggi dan potensi wisata alam serta budaya. Namun, pemanfaatan kawasan ini sebagai destinasi wisata masih terbatas dan menghadapi tantangan berupa degradasi lingkungan serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk merancang perencanaan kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah daerah. Metode pelaksanaan meliputi observasi lapangan dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang dapat mendukung pengelolaan ekosistem rawa secara berkelanjutan. Perencanaan kawasan ekowisata disusun dengan melibatkan masyarakat atau community based tourism.  Kegiatan ini menghasilkan draft rencana community based tourism di Desa sekitar Rawa Singkil Kabupaten Aceh Singkil yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan
RESILIENCE OF CUSTOMARY LAW IN FACING THE ECOLOGICAL CRISIS IN PAYA NIE Fitri Maghfirah; Marlia Sastro; Sela Azkia; Muhammad Yusra; Nanda Setia Saputra
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 6 (2025): November
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i6.4376

Abstract

This study employs a qualitative socio-legal approach to examine the role of customary law in addressing climate change and ecological challenges in the Paya Nie wetland ecosystem. Customary law is understood not only as written norms but also as living practices embedded in community life. Thus, the ecological crisis in Paya Nie marked by recurrent drought, flooding, and ecosystem degradation cannot be analyzed solely through normative legal perspectives but requires a broader socio-ecological framework. Research data were obtained from two main sources. Secondary data came from academic journals, legal documents, government reports, and research publications, providing the conceptual foundation to situate customary law within environmental governance. Primary data were collected through participatory observation and in-depth interviews with customary leaders, local stakeholders, and surrounding communities to capture social dynamics, communal solidarity, and unwritten customary mechanisms that remain influential in daily practice. Data were analyzed using a descriptive-analytical method. The analysis first mapped ecological problems in Paya Nie, then linked them to customary and formal legal instruments, including qonun gampong. Finally, the findings were interpreted through the lens of socio-ecological resilience theory to reveal how communities adapt, transform, and innovate in response to climate change. The study shows that customary law in Paya Nie functions not only as a set of traditional rules but also as an adaptive mechanism that strengthens community resilience. It plays a critical role in regulating land use, fostering solidarity, and sustaining ecological balance. These findings contribute to the broader discourse on how living customary law can serve as a local strategy for ecological resilience in the face of global environmental change.