Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN IPS Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Khazanah Hukum
Ahmad Muhasim
Universitas Islam Negeri Mataram
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Religious Fatwā and Human Security: Managing Public Health through the Lens of Islamic Jurisprudence in Indonesia and Saudi Arabia Khairul Hamim; Lalu Supriadi Bin Mujib; Ahmad Muhasim
Khazanah Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): Khazanah Hukum Vol 6, No 3 December (2024)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kh.v6i3.40478

Abstract

This study examines the authorisation of religion in handling COVID-19 through religious fatwā issued by the Indonesian Ulema Council, popularly known as the Majelis Ulama’ Indonesia (MUI), and the Council of Senior Scholars of Saudi Arabia (CSS). The objectives of this study are threefold: firstly, to analyse the methodological formulation of MUI and CSS fatwā regarding COVID-19 handling; secondly, to identify the factors underlying the issuance of these fatwā; and thirdly, to assess the impact of MUI and CSS fatwā on COVID-19 handling. Using a qualitative descriptive research method and conducting a case study of the MUI and CSS fatwā institutions, it was found that the methodological basis of the MUI and CSS fatwā on COVID-19 includes sources from the Qur’an, hadith, ijmā’ (consensus), and qiyas (analogy), as well as maqāṣīd sharī’ah. Referring to maqāṣīd sharī’ah considerations, two priority dimensions emerge as factors in the issuance of MUI and CSS fatwā: ḥifẓ al-dīn (preservation of religion) and ḥifẓ al-nafs (preservation of life). This study also highlights the significant impact of MUI and CSS fatwā on COVID-19 handling. In this context, fatwā play a role as part of prevention strategies due to their strong theological influence and effective enforcement of policy implementation. This fatwā is especially pertinent given the roles of MUI and CSS, which, from the early stages of the COVID-19 pandemic, have contributed to supporting government policies through the fatwā they issued. However, differences exist. MUI fatwā tend to be recommendations and appeals, often disregarded by the public as they lack legal sanctions for non-compliance. However, fatwā issued by CSS possess absolute authority. This study contributes to a deeper understanding of how religious authorization can support public health policies during a pandemic. Additionally, it offers insights for enhancing the effectiveness of fatwā in the context of future health crises.
Peran Kecerdasan Buatan Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam: Kajian Fatwa Dan Yurisprudensi Modern Ahmad Sulthon Auliya; Ahmad Muhasim
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/7wemza63

Abstract

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang termasuk hukum Islam dan penyelesaian sengketa keluarga. rtikel ini mengkaji peran AI dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam, tantangan yang muncul akibat modernisasi dan globalisasi, serta respons hukum Islam melalui fatwa dan yurisprudensi modern. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, AI telah digunakan dalam berbagai aspek hukum keluarga, mulai dari pemberian fatwa digital, mediasi sengketa, hingga analisis yurisprudensi berbasis data. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan batasan penggunaan AI dalam konteks hukum keluarga Islam, serta implikasinya terhadap keadilan, etika, dan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan analisis normatif dan deskriptif untuk memahami bagaimana AI dapat diterapkan dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam, penggunaannya harus tetap berada dalam kerangka syariah dan diawasi oleh otoritas agama yang kompeten. Dengan regulasi yang tepat, AI berpotensi meningkatkan efisiensi dalam sistem hukum Islam tanpa mengurangi aspek keadilan dan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar dalam setiap putusan hukum.
Integrasi Nilai Kearifan Lokal Nggahi Rawi Pahu dalam Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Dompu: Sebuah Kajian Cultural Governance Gazali Gazali; Ahmad Muhasim
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 16 No. 3 (2026): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpi.v16i3.4226

Abstract

Nggahi Rawi Pahu merupakan falsafah kearifan lokal masyarakat Dompu yang mengandung prinsip keselarasan antara ucapan dan tindakan, serta menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan modern, nilai ini memiliki relevansi strategis sebagai landasan etis dalam tata kelola yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai Nggahi Rawi Pahu dalam sistem pemerintahan Kabupaten Dompu serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penerapannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif–interpretatif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa internalisasi nilai Nggahi Rawi Pahu telah muncul dalam budaya kerja aparatur, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, serta penguatan regulasi. Namun, sejumlah tantangan tetap muncul, seperti keterbatasan anggaran, resistensi sebagian aparat, dan ketimpangan pelaksanaan antarwilayah. Penelitian ini menegaskan bahwa Nggahi Rawi Pahu berpotensi menjadi modal sosial dan etika pemerintahan apabila dilembagakan melalui kebijakan formal, pendidikan budaya, serta partisipasi masyarakat.
Co-Authors Ahmad Sulthon Auliya Gazali Gazali Khairul Hamim Lalu Supriadi Bin Mujib