Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

A Analisis Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang PT. Tambulun Pagian Indah di Desa Rantau Ikil Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Irfan Satria Permana; M. Taufik Toha; Nurhayati Nurhayati
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.825 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i8.8871

Abstract

Industri pertambangan memberikan manfaat bagi negara dalam bidang pertambangan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dan penghasil devisa, Pemanfaatan sumber daya alam salah satunya penambangan batubara secara tambang terbuka di wilayah hutan untuk mendapatkan manfaat tersebut, tetapi di sisi lain menyebabkan kerusakan lingkungan. Berbagai peraturan telah dibuat, diantaranya adalah undang-undang Republik Indonesia no 3 tahun 2020, peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 dan peraturan pemerintah no 22 tahun 2021 dengan mewajibkan perusahaan pertambangan menyerahkan sejumlah dana sebagai jaminan reklamasi dan pascatambang. Kegiatan operasi Penambangan berdampak secara nyata terhadap bentang lingkungan hidup. Selama operasi penambangan berlangsung, kawasan yang sebelumnya tertutup vegetasi tumbuh-tumbuhan berubah menjadi lahan yang terbuka dengan topografi yang beragam sehingga menyebabkan erosi dan sedimentasi saluran air/sungai yang berada disekitar lokasi penambangan dan dampak lainya yang akan ditimbulkan KEPMEN ESDM No. 1827 tahun 2018 tentang kaidah pelaksanaan pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan Mineral dan Batubara,Peraturan tersebut diatas mewajibkan seluruh pemegang izin usaha pertambangan agar melakukan kegiatan reklamasi untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas ekosistem dan lingkungan di lokasi IUP agar sesuai dokumen AMDAL yang telah disepakati bersama, Kegiatan reklamasi ini dapat dilaksanakan sepanjang izin usaha pertambangan masih berlaku, (Undang-Undang Republik Indonesia, 2020). Tujuan peneltian ini adalah untuk Menganalisis rencana reklamasi dan jaminan reklamasi PT Tambulun Pangian Indah periode 2016-2019,Menganalisis rencana pasca tambang dan biaya pasca tambang PT Tambulun Pangian Indah periode 2020-2024 ,Menganalisis kesesuaian biaya jaminan reklamasi dan pasca tambang yang telah dilaksanakan oleh PT Tambulun Pangian Indah agar dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan memperoleh tingkat keberhasilan yang baik.
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE MINING SAFETY MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE DECISION OF THE DIRECTOR GENERAL OF MINERALS AND COAL NUMBER 185.K/DJB/2019 AT PT X SITE MURUNG RAYA Prana; Maulana Yusuf; M. Taufik Toha
International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET) Vol. 5 No. 8 (2026): JULY
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to understand the extent to which the Mining Safety Management System (SMKP) is implemented, identify differences in its implementation, and analyze factors that influence the effectiveness of the system. The study was conducted at PT X Site in Murung Raya Regency, Central Kalimantan Province. The research method used a descriptive approach that combines quantitative and qualitative. The study population included all employees and company management, and sampling was carried out using the stratified random sampling method. Data collection techniques were carried out by conducting interviews, direct observations in the field, and studying various documents owned by the company. Data analysis was carried out by calculating the percentage of achievement, explaining the actual situation, and comparing it with the standards contained in the Decree of the Director General of Minerals and Coal Number 185.K / DJB / 2019. This study shows that in general the level of SMKP implementation at PT X Site Murung Raya reached 64.20%. The results of this level of achievement indicate that the main problems are in field implementation, personnel availability and competence, and follow-up mechanisms and continuous improvement. Meanwhile, elements of policy, planning, and documentation have been running well. Based on these results, it can be concluded that the SMKP has been implemented with a strong foundation, but it has not yet been implemented effectively. Increased supervision, increased manpower, and system improvements and follow-up are needed to optimally achieve the goals of occupational safety and health protection