This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tunas Agraria
Yendi Sufyandi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dampak Pembangunan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Tanah dan Kesesuaiannya dengan Tata Ruang (Studi di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah) Febsy Niandyti; Yendi Sufyandi; Westi Utami
Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 (2019): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2418.454 KB) | DOI: 10.31292/jta.v2i2.35

Abstract

Abstract: The industry has a great influence on the economy of Semarang Regency by becoming the largest contributor to Gross Regional Domestic Product (GRDP). The rapid industrial development from 2011-2017 has an impact on the decrease of agricultural land area, besides that industrial development has implication on land use mismatch of Spatial Plan. This study describes the results of descriptive qualitative analysis with spatial approach from the impact of industrial development on land use change and land use suitability for industry in 2017 against Spatial Plan. The analysis shows that, first, the impact of industrial development on land use change in Semarang regency in 2011-2017 resulted in the amount of agricultural land decreased by 253,32 Ha. The biggest land use change occurred on industrial land use that is 146,10 Ha (28,84%). Second, the use of land for industry in 2017 of 288,05 Ha has been in accordance with the spatial plan is in accordance with the industrial designation area, while the land with an area of 202,02 Ha is used for industries that are not in accordance with the industrial designation area. Keywords: Land Use Change, The Industry, The Suitability of The Spatial Plans Intisari: Industri telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Semarang dengan menjadi penyumbang terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pesatnya perkembangan industri dari tahun 2011-2017 berdampak pada penurunan luas tanah pertanian, disamping itu perkembangan industri tersebut berimplikasi pada ketidaksesuaian penggunaan tanah tehadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kajian ini menjelaskan mengenai hasil analisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan keruangan dari dampak pembangunan industri terhadap perubahan penggunaan tanah serta kesesuaian penggunaan tanah untuk industri tahun 2017 terhadap RTRW. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertama, dampak pembangunan industri terhadap perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Semarang tahun 2011-2017 mengakibatkan jumlah luas tanah pertanian mengalami penurunan sebesar 253,32 Ha. Perubahan penggunaan tanah terbesar terjadi pada penggunaan tanah untuk industri yaitu seluas 146,10 Ha (28,84%). Kedua, penggunaan tanah untuk industri tahun 2017 seluas 288,05 Ha telah sesuai dengan RTRW yaitu sesuai dengan kawasan peruntukan industri, sedangkan tanah dengan luas 202,02 Ha digunakan untuk industri yang tidak sesuai dengan kawasan peruntukan industri. Kata Kunci: perubahan penggunaan tanah, industri, kesesuaian RTRW
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di Kabupaten Bojonegoro Fariz Wahyu Aditya; Sarjita Sarjita; Yendi Sufyandi
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (770.163 KB) | DOI: 10.31292/jta.v3i1.73

Abstract

Abstract: The technical instruction number: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 dated on 1-02-2019 concerning Complete Systematic Land Registration Program Based on the Community Participation (Juknis PTSL-PM) enables the presence of community involvement as the manifestation of Article 42 paragraph (1) of the Regulation of the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/Ka.BPN Number 6 of 2018. The practice can be found in Bojonegoro District which has started the PTSL–PM program before the issue of the technical instruction of PTSL-PM so that it causes issues related to the compatibility of the technical instruction of PTSL-PM implementation with the participative mechanism occurred in Bojonegoro District. The purpose of this research was to evaluate the implementation of the technical instruction of PTSL-PM. This research used qualitative research method through descriptive approach. The result of the research found that from 97 description of the activities as the comparison instrument, 48 activities were not appropriate, while 42 activities were appropriate (the activities type contains participation which is not regulated in the technical instruction of PTSL-PM) and 7 activities have not been studied so that those were not included in the research object. The components related to the working map, land data collection formation basic, and measurement method used were the components which affect the implementation of technical instruction of PTSL-PM the most. Land office of Bojonegoro District cannot perform the technical instruction of PTSL-PM fully since the participation method uniformity is not possible considering the community characteristic, human resource, and facilities-infrasturure which are different in each region.Keywords: PTSL, Community’s Participation, Technical Instruction Intisari: Petunjuk Teknis Nomor 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tentang Kegiatan PTSL Berbasis Partisipasi Masyarakat (Juknis PTSL-PM) memungkinkan adanya keterlibatan dari masyarakat sebagai perwujudan dari Pasal 42 ayat (1) Permen ATR/Ka.BPN Nomor 6 Tahun 2018. Praktiknya di Kabupaten Bojonegoro telah memulai program PTSL-PM sebelum diterbitkannya Juknis PTSL-PM sehingga menimbulkan persoalan terkait kesesuaian pelaksanaan Juknis PTSL-PM dengan mekanisme partisipatif yang telah terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Juknis PTSL-PM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dari 97 uraian kegiatan sebagai instrumen pembanding, 48 kegiatan tidak sesuai, 42 kegiatan sesuai atau dapat disesuaikan (jenis kegiatan bersifat partisipasi namun tidak diatur dalam Juknis PTSL-PM) dan 7 kegiatan belum diteliti sehingga bukan merupakan objek penelitian. Komponen yang berkaitan dengan peta kerja, dasar pembentukan pengumpul data pertanahan dan metode pengukuran yang digunakan merupakan komponen yang paling mempengaruhi pelaksanaan Juknis PTSL-PM. Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tidak dapat melaksanakan secara penuh Juknis PTSL-PM karena keseragaman metode partisipasi tidak dimungkinkan mengingat karakteristik masyarakat, sumberdaya manusia dan sarana prasarana memiliki perbedaan di setiap daerah.Kata Kunci: PTSL, Partisipasi Masyarakat, Petunjuk Teknis