Dewa Nyoman Redana
Unknown Affiliation

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

KONDISI LINGKUNGAN KERJA DAN KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA BONTIHING KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.337 KB) | DOI: 10.37637/locus.v11i1.271

Abstract

Kondisi lingkungan kerja berdampak pada kinerja pegawai. Untuk itulah harus diupayakan agar terciptanya kondisi lingkungan kerja baik itu kondisi lingkungankerja fisik dan kondisi lingkungan kerja non fisik yang baik dan kondusif.Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu : 1)bagaimanakah kondisi lingkungan kerja fisik pemerintahanDesa Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng ;2) bagaimanakah kondisi lingkungan kerja non fisik pemerintahan Desa Bontihing KecamatanKubutambahan Kabupaten Buleleng ? dan 3) bagaimanakah kinerja perangkat Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan kabupaten Buleleng ?Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kondisi lingkungan kerja fisik pemerintahan Desa Bontihing yang meliputi suhu, kebisingan, penerangan, sirkulasiudara serta ruang kerja sebagian besar masih kurang memadai.Selanjutnya ditemukan pula kondisi lingkungan kerja non fisik yang meliputi hubungan kerja antara bawahan dengan atasan, hubungan kerja antar perangkat desa,serta tata kelola dan kemampuan menyasuaikan diri para perangkat Desa Bontihing sudah baik.Kinerja perangkat Desa Bontihing selama ini sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja yakni kualitas dan kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat desa yang bertugas melayani masyarakat.
HUMAN RELATIONS DAN KINERJA PEGAWAI DI BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG Putu Diana Sri Artini; Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.509 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i2.606

Abstract

Kinerja pegawai yang tinggi mencerminkan keadaan pegawai yang dapat bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab serta konsentrasi untuk bekerja. Untuk itu peran pimpinan melalui penerapan Human relations diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Penerapan Human relations melalui komunikasi yang baik serta motivasi dari pimpinan untuk mencapai kepuasan kerja bagi seluruh pegawai. Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah kegiatan Human relations pada pegawai di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng?;  2) Bagaimanakah Kinerja Pegawai di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ? Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kegiatan Human relations pada pegawai di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng merupakan kegiatan komunikasi persuasif, komunikasi verbal, komunikasi non verbal, komunikasi vertikal dan komunikasi horisontal serta motivasi terjadi dari pimpinan dan dari dalam diri pegawai itu sendiri. Kinerja pegawai di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik dilihat dari kriteria yang ada, yakni kualitas dan kuantitas pekerjaan yang dihasilkan, ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan, efektivitas dalam penggunaan sumber daya, kemandirian dan hubungan interpersonal
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 12, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.636 KB) | DOI: 10.37637/locus.v12i1.290

Abstract

Pegawai pemerintahan adalah aparat birokrasi yang juga sebagai abdi masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Khusus dalam pelayanan administrasi kependudukan, pegawai harus bisa bersikap profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus diberikan pelayanan yang prima dan berkualitas.Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah kualitas pelayanan administrasi kependudukan di DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng ?;2) apakah faktor penghambat pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Buleleng ?; dan 3)bagaimanakah solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng?Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mengacu pada tolok ukur yang disebut TERRA (Tangible, Empaty, responsiveness, Reliability, dan Assurance )Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng meliputi faktor internal yaitu sumber daya pegawai, team work pegawai, sikap pegawai, sarana dan prasarana, serta status pegawai. Sedangkan faktor eksternalnya adalah ketaatan masyarakat pengguna layanan terhadap aturan. Selanjutnya solusi dalam meminimalisir adanya faktor penghambat pelayanan administrasi kependudukan, meliputi solusi internal berupa : meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai, memaksimalkan team work pegawai, memperbaiki sikap pegawai, menambah sarana dan prasarana, serta mengusulkan peningkatan status pegawai. Solusi eksternalnya adalah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku.
KOMUNIKASI PIMPINAN DAN SEMANGAT KERJA PEGAWAI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG Ketut Witama; Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.596 KB) | DOI: 10.37637/locus.v13i1.707

Abstract

Keberhasilan sebuah organisasi ditentukan oleh bagaimana kemampuan pimpinan dalam berkomunikasi dengan seluruh pegawai yang menjadi bawahannya. Dengan komunikasi yang baik tentunya semangat kerja pegawai yang dipimpinnya selalu terjaga. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu : 1) bagaimanakah komunikasi pimpinan dengan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng; 2) bagaimanakah semangat kerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng; dan 3) Adakah kaitan komunikasi pimpinan dengan semangat kerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang komunikasi pimpinan dan semangat kerja pegawai di DLH Kabupaten Buleleng. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan,dengan tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian dapat ditemukan fakta bahwa komunikasi antara pimpinan dengan pegawai di DLH Kabupaten Buleleng berlangsung dalam bentuk komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Semangat kerja pegawai di DLH Kabupaten Buleleng terlihat dari adanya: adanya hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan, terdapat suasana dan iklim kerja yang bersahabat, adanya rasa kemanfaatan bagi tercapainya tujuan organisasi, adanya tingkat kepuasan ekonomi dan kepuasan-kepuasan materi lainnya, dan adanya ketenangan jiwa bagi pegawai. Sedangkan kaitan komunikasi pimpinan dengan semangat kerja pegawai di DLH Kabupaten Buleleng berupa kaitan internal yang berkaitan dengan ketatalembagaan dan kaitan ekternal yang berupa kemampuan melihat perkembangan situasi di tengah-tengah masyarakat.
Evaluasi Program BLT-Dana Desa Kepada Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Dewa Nyoman Redana; I Nyoman Suprapta
Locus Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.139 KB) | DOI: 10.37637/locus.v14i1.930

Abstract

Sejak berjangkitnya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Khusus dibidang ekonomi wabah Covid-19 telah menyebabkan runtuhnya perekonomian dan menyebabkan munculnya keluarga-keluarga miskin baru. Untuk membantu meringankan bebankeluarga miskin terdampak Covid-19 pemerintah mengucurkan bantuan uang tunai lewat BLT-Dana Desa. Beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah Implementasi kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas ?; 2) bagaimanakah dampak pemberian BLT-DD terhadap kehidupan keluarga miskin di desa Patas ?; dan 3) bagaimanakah kebijakan pemberian BLT-DD kepada kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas ? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis meggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa Implementasi kebijakan BLTDana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas mencakup kelompok sasaran ( target group) dalam hal ini keluarga miskin merupakan tujuan utama kebijakan. Juga diperlukan adanya kemampuan strategi untuk mendukung adanya perubahan perilaku kelompok sasaran. Selanjutnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut sangat dipelukan supaya tidak mismanagement. Pada akhirnya moral yang baik dari pelaksana terutama adanya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis santa diperlukan dan menghindari adanya konflik internal. Dampak dari implementasi kebijakan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas berupa dampak positif yakni dampak yang diharapkan . Sedangkan dampak negatifnya adalah dampak yang tidak diharapkan dimana dengan adanya pemberian bantuan tersebut oleh pemerintah, masyarakat menjadi manja dan selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Program BLT-Dana Desa di Desa Patas dilakukan terhadap isi kebijakan yakni BLT-Dana Desa tersebut dianggap sudah cukup berhasil mewujudkan tujuannya yaitu menumbuhkan daya beli dan meningkatkan perekonomian keluarga miskin terdampak Covid-19. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan lebih ditekankan pada periode pencairan uang tunai bantuan BLT-Dana Desa yang 3 (tiga bulan) sekali dan tempat pembagiannya tidak terpusat di kantor desa.
EVALUASI PENGAMANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 (STUDI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA) Wayan Sukrawan; Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.205 KB) | DOI: 10.37637/locus.v13i2.770

Abstract

Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020, Polri bekerjasama dengan unsur TNI melaksanakan proses pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi mengganggu jalannya tahapan Pilkada tersebut. Terkait dengan penelitian tersebut,beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah pelaksanaan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 ?;  2) apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 ?; dan 3) bagaimanakah evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020? Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020 didukung oleh variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang memungkinkan terlaksananya pengamanan Pilkada tersebut sehingga Pilkada berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Juga ditemukan bahwa faktor pendukung pelaksanaan pengamanan Pilkada Jembrana tahun 2020 adalah adanya SDM dan anggaran yang memadai, bantuan BKO dari Polda Bali, Polres Buleleng dan SPN Singaraja. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya rasa lelah, bosan yang dialami oleh aparat di lapangan karena panjangnya tahapan Pilkada. Juga karena Kabupaten Jembrana ada pelabuhan penyeberangan Gilimanuk sehingga terjadi keluar masuk penduduk yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada dan mengganggu kamtibmas. Evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Jembrana tahun 2020 perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja pengamanan tersebut, mengukur dan mengetahui berapa biaya dan manfaat dari kegiatan tersebut, dan sebagai bahan masukan bagi proses dan kegiatan yang sama di masa yang akan datang.
Peranan Kelompok Pengrajin Bokor dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Kelompok Pengrajin Bokor “Karya Mandiri” Di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak ) I Nyoman Dana; Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.839 KB) | DOI: 10.37637/locus.v9i1.82

Abstract

Kesejahteraan keluarga menjadi idaman setiap keluarga di Indonesia. Untuk itu berbagai usaha dilakukan oleh anggota kluarga untuk meningkatkan penghasilan keluarganya sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Apa yang dilakukan oleh kelompok pengrajin bokor berbahan fiber di Desa Sanggalangit menjadi salah satu contoh dari usaha tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kelompok pengrajin bokor di Desa Sanggalangit berperan dalam membantu para pengrajin membuat bokor yang disukai oleh masyarakat, mengelola hasil penjualan dan memasarkan hasil kerajinan bokor buatan anggota kelompok, mengelola keuangan kelompok dengan program simpan pinjam, serta menfasilitasi program-program pelatihan dan pencarian bantuan dana. Berbagai hambatan ditemui oleh kelompok pengrajin bokor di Desa Sanggalangit untuk memajukan usahanya yakni keterbatasan modal usaha, adanya anggota yang mangkir membayar cicilan pinjaman, harga bahan baku yang semakin mahal, serta persaingan dengan pengusaha sejenis lainnya. Solusi yang dilakukan adalah dengan meminjam modal ke LPD dan BUMDes, pendekatan kekeluargan kepada anggota yang nakal, hemat dan efisien dalam penggunaan bahan, serta selalu menjaga kualitas hasil produksi. Kesejahteraan anggota kelompok pengrajin bokor di Desa Sanggalangit saat ini boleh dibilang sudah cukup sejahtera.
MOTIVASI KERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS ) DI KANTOR CAMAT BULELENG KABUPATEN BULELENG Ni Kadek Dwi Prihatini; Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.68 KB) | DOI: 10.37637/locus.v11i2.283

Abstract

Motivasi dan prestasi kerja sangat dibutuhkandalam suatu lembaga atau aparatur. Karena dengan motivasi dan prestasi kerja yang baik kita dapat melihatbagaimana proses kegiatan dalam suatu lembaga berjalan, apakah berjalan secara sehat ? ataupun sebaliknya ?. Bagi para pegawai, penilaian tersebut berperansebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, pelatihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan kariernya.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa : Motivasi kerja pegawai di kantor Camat Buleleng dipengaruhi oleh keinginan untuk mengabdi kepada bangsa dan Negara, adanya kepuasan kerja, pengembangan kapasitas dan kemempuan diri ( motivasi intrinsik ), serta penghormatan dan status sosial ( motivasi ekstrinsik ). Adapun penghambat motivasinya meliputi kurangnya pemahaman aturan-aturan yang ada, kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah, psikologis pegawai, serta belum memadainya sarana prasarana kerja. Sedangkan pendukung motivasinya adalah aturan-aturan dari pemerintah, tanggung jawab, kebijakan pimpinan, kemampuan berfikir yang lumayan baik dan lingkungan yang nyaman.
Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng Ketut Utama Yasa; Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.984 KB) | DOI: 10.37637/locus.v10i1.88

Abstract

Pegawai pemerintahan adalah aparat birokrasi yang juga sebagai abdi masyarakat harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Khusus dalam pelayanan administrasi kependudukan, pegawai harus bisa bersikap profesional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Masyarakat yang datang ke kantor kecamatan untuk mengurus perekaman data KTP dan membuat SKPWNI harus diberikan pelayanan yang prima dan berkualitas. Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Camat Buleleng ?;2) apakah faktor penghambat pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Buleleng ?; dan 3) bagaimanakah solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Camat Buleleng? Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Buleleng mengacu pada tolok ukur yang disebut TERRA (Tangible, Empaty, responsiveness, Reliability, dan Assurance ). Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kecamatan Buleleng meliputi faktor internal yaitu sumber daya pegawai, team work pegawai, sikap pegawai, sarana dan prasarana, serta status pegawai. Sedangkan faktor eksternalnya adalah ketaatan masyarakat pengguna layanan terhadap aturan. Selanjutnya solusi dalam meminimalisir adanya faktor penghambat pelayanan administrasi kependudukan, meliputi solusi internal berupa : meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai, memaksimalkan team work pegawai, memperbaiki sikap pegawai, menambah sarana dan prasarana, serta mengusulkan peningkatan status pegawai. Solusi eksternalnya adalah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku.
Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Puskesmas Pupuan I Kabupaten Tabanan I Njoman Sumerta; Dewa Nyoman Redana
Locus Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.236 KB) | DOI: 10.37637/locus.v14i1.928

Abstract

Pelayanan kesehatan oleh petugas di Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan suatu kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Untuk itulah petugas harus memberikan pelayanan yang berkualitas supaya masyarakat dalam hal ini pasien dan keluarga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Dalam penelitian ini, beberapa pokok permasalahan dapat dirumuskan yaitu: 1) bagaimanakah kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pupuan I ?;2) apakah faktor penghambat kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pupuan I?; dan 3) bagaimanakah solusi untuk meminimalisir hambatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pupuan I? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pupuan I. Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan secara sirkuler dimana analisis dilakukan sepanjang proses penelitian,dengan tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kualitas pelayanan kesehatan Puskesmas Pupuan I mengacu pada tolok ukur yang disebut TERRA (Tangible, Empaty, Responsiveness, Reliability, dan Assurance ) Faktor-faktor penghambat kualitas pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pupuan I adalah keterbatasan SDM, sikap pegawai yang terkadang tidak ramah kepada pasien, status kepegawaian yang sebagian besar tenaga kontrak dan tenaga sukarela, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Selanjutnya solusi untuk meminimalisir hambatan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Pupuan I adalah dengan mengefektifkan pegawai yang ada serta pengembangan pegawai, merubah sikap pegawai, mengusulkan peningkatan status kepegawaian atau memperpanjang masa kontrak pegawai kontrak yang berkinerja baik, dan mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan.