Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) Jurnal Agregasi INTELEKTIVA POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Abdimas Serawai JIMAKUKERTA SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya
Ledyawati
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINERBA DI ERA OTONOMI DAERAH Ledyawati LNU
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.461 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v5i1.218

Abstract

Menurut undang-undang No 32 Tahun 2004, salah satu fungsi pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.Kebijakan Otonomi Daerah pada awal tahun 2000, merupakan babak baru dalam pemerintahan daerah. Dengan kewenangan itu, daerah otonom mengatur dan mengurus daerahnya secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah berpacu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan menciptakan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD).Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya masingmasing (UU Nomor 32 Tahun 2004). Prinsip otonomi daerah adalah desentralisasi. Dalam hal ini otonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi, menghormati budaya budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diatur pada pasal 3 dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Strengthening the Capacity of Partnership-Based Cultural Heritage Management to Increase Tourism Visits Titi Darmi; Iqbal Miftakhul Mujtahid; Ledyawati Ledyawati
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 10, No 1 (2021): June 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.977 KB) | DOI: 10.31314/pjia.10.1.18-27.2021

Abstract

This article discusses the extent to which Cultural Heritage management involving various sectors can contribute to increasing tourist visits. The research was conducted in the city of Bengkulu, the location of the research was the legacy of Bung Karno's house. Data collection was carried out through secondary data and primary data. Primary data was carried out by interviewing related parties, namely two of Bung Karno's house staff, the Head of the Jambi Cultural Heritage Preservation Agency (BPCB), the Head of the Bengkulu Province Education Office, one cultural expert, four tourism activists, and six communities. members who were visiting Bung Karno's house. The steps in this research are data collection, classification, analysis, and data processing, making conclusions, then narrating in depth. The results of the study explain that the Heritage of Bung Karno's House is one of the historical tourist objects visited by many tourists. Bung Karno's heirloom house is a historical tourism object that has an attraction and has an important role in increasing tourist visits. For optimal Cultural Heritage management, it is important to strengthen the capacity of Cultural heritage management sustainably by optimizing technology and involving five partnership sectors, namely government, private sector, universities, media, and society. 
STRATEGI SURVIVE PELAKU UMKM DI BENGKULU SAAT PANDEMI COVID-19 LINDA SAFIRA; LEDYAWATI
JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA Vol 3 No 11 (2022): INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL DAN HUMANIORA - EDISI JULI 2022
Publisher : KULTURA DIGITAL MEDIA ( Research and Academic Publication Consulting )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilihan usaha andalan masyarakat di Bengkulu. Terdapat 144.000 Penggiat UMKM di Provinsi Bengkulu. Saat covid-19 usaha ini mulai mangalami kemunduran, penyebabnya adalah karena hanya 10-25 persen pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu memanfaatkan pasar perdagangan elektronik atau e-Commerce. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi survive pelaku UMKM di Bengkulu saat pandemi covid-19 Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menujukan bahwa terdapat 4 (empat) strategi yang dilakukan oleh Pelaku UMKM Ikan Asin saat Pandemi covid-19. Pertama, merubah sistem pemasaran, sebelum pandemi pelaku umkm ikan asin memasarkan produk ikan asin secara konvensional,, saat pandemi Pelaku UMKM Ikan asin mulai memasarkan produk mereka melalui aplikasi marketplace facebook, kedua meningkat media promosi secara digital melalui audio dan visual yang secara konsistem mereka posting di aplikasi marketplace, ketiga pengurangan produksi ikan asin 50% dari produksi biasanya yaitu dari 50 Kg menjadi 25 kg, strategi ini dilakukan guna mengurangi biaya produksi, karena menimbang jumlah pembeli saat pandemi mengalami penurunan. Strategi keempat menjalin kerjasama dengan pengusaha ikan asin dari luar daerah Bengkulu melalui media digital.
PENTINGNYA PENGENALAN EDUKASI KESEHATAN LINGKUNGAN PADA IBU DAN ANAK Riski Wais Al Qorni; Ledyawati Ledyawati; Bintang Agustina; Ayu Wijayanti; Sri Indarti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA) Vol. 1 No. 1 (2021): JIMAKUKERTA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.003 KB) | DOI: 10.36085/jimakukerta.v1i1.2520

Abstract

Pengetahuan mengenai kesehatan lingkungan pada anak sejak dini dapat diartikan sebagai metode pembelajar awal yang memberikan  ruang dan kesempatan agar dapat menambahkan wawasan pemahaman anak akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan, karena alam merupakan lingkungan  yang harus dijaga dan dirawat. Peran orang tua terkhusus Ibu-ibu merupakan ujung tombak dalam memberikan contoh penting mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan. Anak-anak sudah harus dikenalkan dan diberikan dorongan motivasi agar tertumbuh kreativitas sang anak supaya terbiasa menjaga lingkungan sekitar, dan anak akan semakin mempunyai rasa tanggung jawab agar sewaktu sudah menginjak dewasa bisa menjadi masyarakat yang peduli lingkungan dan memiliki pengetahuan dan khendak untuk menjaga bumi secara berkelanjutan (Priyatna Aquarini, Meilinawati Lina, Subekti Mega. 2017). Desa Bumi Ayu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dengan jumlah penduduk 2.878 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.468 jiwa dan perempuan 1.410 jiwa. Daerah ini belum memiliki kesadaran penuh mengenai kesehatan lingkungan. Perwujudan kegiatan ini dilakukan  dengan  praktik pengajaran edukasi dengan dor to dor (rumah ke rumah) dengan sasaran utama anak-anak dan ibu-ibu. Dari hasil edukasi yang dilakukan para ibu-ibu dan anak-anak dapat lebih paham dan bisa menerapkan langsung dari penjelasan-penjelasan yang dijabarkan. Kata Kunci : edukasi lingkungan, keperdulian, anak-anak,
Sosialisasi Pola Adaptasi Kebiasaan Baru Menghadapi Pandemi Covid 19 Rekho Adriadi; Titi Darmi; Ledyawati Ledyawati
JURNAL ABDIMAS SERAWAI Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Abdimas Serawai (JAMS)
Publisher : Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu 

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1230.967 KB) | DOI: 10.36085/jams.v1i1.4546

Abstract

In early June the Indonesian government launched the concept of "Peace" with Covid-19 which was subsequently realized by the issuance of the "New Normal" policy in which the government allowed the community to do activities as usual but still paid attention to the Covid-19 protocol. The concept of "New Normal" which is now known as New Habit Adaptation has begun to be applied in areas with green zone status. Seluma Regency, Bengkulu Province has received the green zone predicate and can implement new habit adaptation policies in community activities, and it needs massive socialization to The community is included in the community of Padang Pelasan village, Air Periukan sub-district, Seluma Regency. The material for the socialization activities carried out is not far from the guidelines for healthy living according to the Covid-19 health protocol in order to adopt a new habitual adaptation pattern such as the Ministry of Health appeal and is considered quite successful. This can be seen from the enthusiastic participation of the community and accepting the team in carrying out activities. In addition, in the evaluation of activities, quite a number of people have started to become aware of health protocols such as the habit of wearing masks
Achievement Motivation Training di Panti Kasih Ibu Kota Bengkulu Sri Indarti; Ledyawati
JURNAL ABDIMAS SERAWAI Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Abdimas Serawai (JAMS)
Publisher : Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu 

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.474 KB) | DOI: 10.36085/jams.v1i1.4549

Abstract

Masa pandemic berdampak dalam segenap aktifitas, termasuk komunitas Panti. Perubahan pola belajar di sekolah formal dan kegiatan pembinaan serta kegiatan komunitas panti memungkinkan adanya peluang dan tantangan, sesuai dengan amanah pendidikan.. Pengelola panti Kasih Ibu telah menyelenggarakan beragam kegiatan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pembekalan warganya. Peningkatan motivasi bagi anak-anak panti diperlukan untuk meningkatkan motivasi berprestasi dalam aktifitas belajar, pendayagunaan potensi dan bakat, baik di sekolah dan di luar sekolah. Kehidupan anak panti berbeda dengan kehidupan dalam keluarga, dimana kebersamaan warga komunitas panti memberikan peluang untuk mengembangkan berbagai peluang belajar, berkarya dan berprestasi sesuai potensi dan bakat, meningkatkan ketrampilan, karakter dan prestasi lain. Achivement Motivation Training (AMT) pada komunitas panti yang berusia Anak baru Gedhe (ABG) dan remaja, dilaksanakan dengan model dan materi khusus yang sesuai dengan usia dan kondisi mereka. Pelatihan AMT ini difokuskan pada materi Pengenalan diri (who am I), pendukung dan hambatan motivasi, goal setting, serta self motivation. Pelatihan ini mendapatkan sambutan antusias dan respon positif dari peserta. Follow up dari pelatihan berupa FGD bersama peserta dan berlanjut dengan pertemuan lanjutan untuk meningkatkan ketrampilan, dengan mengayagunakan waktu dan potensi warga panti
Digital Control, Symbolic Power, and the Shift of Violence: Non-Physical Violence in Urban Parent–Child Relationships in Bengkulu City An Nisaa Wulansari; Ledyawati Ledyawati; Ayu Wijayanti
Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 1 (2026): January-June
Publisher : Lembaga Aneuk Muda Peduli Umat, Bekerjasama dengan LaKaspia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69548/sinthop.v5.i1.76.12-20

Abstract

Violence against children in family settings is increasingly shifting from visible physical forms to more subtle non-physical and digitally mediated practices. Emotional neglect, verbal intimidation, and parental digital control are frequently normalized as discipline, despite their significant psychological consequences for children. This study examines the forms of non-physical and digital violence in parent–child relationships, analyzes the social factors driving this shift in violence patterns, and explores how symbolic meanings constructed through daily interactions shape differing perceptions of violence. Using a qualitative case study design grounded in the social definition paradigm and symbolic interactionism, this research was conducted in an urban residential area of Bengkulu City. Data were collected through participant observation, semi-structured interviews with 14 informants (parents and children aged 10–15), and documentation. The findings reveal that emotional, verbal, and digital violence dominate parent–child interactions, particularly through excessive monitoring, verbal threats, and unilateral restrictions on digital access. Parents interpret these practices as protective discipline, while children experience them as intimidation and distrust. Parental anxiety over digital risks, social pressure, and limited digital parenting literacy further contribute to the normalization of such practices. The study contributes to family sociology by conceptualizing digital control as a form of symbolic power, where authority is exercised not through physical force but through control over digital access and communication. It extends symbolic interactionism by demonstrating how digital infrastructure devices, messaging platforms, and internet access mediates the production and normalization of non-physical violence in everyday family interactions. These findings highlight the need to reconsider child protection and digital parenting frameworks to account for subtle forms of symbolic and relational violence within families.
Custom, Economic Roles, and Islamic Values in Shaping The Communication Patterns of Coastal Women in Bengkulu City, Indonesia Ledyawati Ledyawati; Lesti Heriyanti; Linda Safitra
Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya Vol. 5 No. 1 (2026): January-June
Publisher : Lembaga Aneuk Muda Peduli Umat, Bekerjasama dengan LaKaspia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69548/sinthop.v5.i1.113.68-81

Abstract

This study examines how custom, economic roles, and Islamic values shape the communication patterns of coastal women in Bengkulu City, Indonesia. It argues that women’s communication in coastal communities should be understood as a socially constructed and domain-specific practice rather than merely as a gendered speaking style. Using a qualitative approach with a focused ethnography design, the study was conducted in three coastal sub-districts: Malabero, Berkas, and Sumber Jaya. Data were collected through semi-structured in-depth interviews, participant observation, and document study involving 24 women, including fish traders, fishermen’s wives, seafood processors, and members of women’s fisher groups. The data were analyzed thematically. The results indicate that Melayu Bengkulu customary norms tend to shape women’s communication as careful, indirect, and oriented toward politeness in family and community forums. Economic roles in fish trading and seafood processing create more assertive communicative spaces, particularly in markets and household economic decision-making. Islamic values operate ambivalently by reinforcing norms of adab while providing moral legitimacy for women to speak, ask questions, and share experiences in majelis taklim. This study demonstrates that the communicative agency of coastal women is contextual, negotiated, and shaped by the forms of legitimacy available across customary, economic, and religious domains.
Water Constitutionalism and Qur'anic Ethics: Reconstructing Equitable Participatory Governance Liza Evita; Ledyawati Ledyawati
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 13 No. 1 (2026): Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v13i1.15072

Abstract

The water governance crisis in Indonesia highlights the fundamental paradox between the strengthening of constitutional recognition of the right to water and the lack of public participation in its management. On the one hand, water has been designated as a strategic resource controlled by the state for the greatest prosperity of the people, as affirmed in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and reinforced by Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XI/2013. However, on the other hand, water governance practices still face challenges such as resource exploitation, ecological conflicts, and public participation that tends to be formalistic. This study aims to analyze the construction of water constitutionalism in the Indonesian legal system and reconstruct Quranic ethics as a normative foundation for strengthening participatory water governance. This study uses normative legal research methods with legislative, conceptual, and philosophical approaches. Data were obtained through a literature review of the constitution, water resource regulations, court decisions, Quranic verses, books, and accredited international and national journals. The analysis was conducted qualitatively using source, theoretical, and normative triangulation techniques. The results of the study indicate that constitutional water governance in Indonesia still faces a gap between legal norms and the implementation of public participation. Public participation in water resource management is not yet fully substantive, which causes inequality in access and ecological conflict. This study also found that the ethical principles of the Qur'an such as 'adl (justice), mizan (balance), amanah (trust), and the prohibition against israf have strong relevance to the modern paradigm of sustainability and ecological justice. Therefore, this study proposes a model for reconstructing participatory water governance based on the integration of constitutional water governance and Qur'anic ethics.
Co-Authors An Nisaa Wulansari Ayu Wijayanti Ayu Wijayanti Bintang Agustina Pratiwi Evita, Liza Iqbal Miftakhul Mujtahid Lesti Heriyanti LINDA SAFIRA Linda Safitra Rekho Adriadi Riski Wais Al Qorni Sri Indarti Titi Darmi