Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice) Aktualita : Jurnal Hukum Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Pengabdian Masyarakat (Jupemas) Majelis: Jurnal Hukum Indonesia
mohamad ihsan ramdani
Unknown Affiliation
Religion Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Analysis of Pharmaceutical Staffing Needs in the Pharmacy Installation of Grha Permata Ibu Hospital Depok 2016 Verawaty Verawaty; M. Ihsan Ramdani; Diah Ratih Laksmitawati; Christine Meidiawati
JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice) Vol 7, No 2
Publisher : Faculty of Pharmacy, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmpf.30124

Abstract

The potential incident of medication error in pharmacy unit might arise due to increased workload of pharmacy staff. Excessive workload triggers exhaustion and lack of concentration of the pharmacy staff in pharmacy services. Increasing the number of pharmacy staff is the solution to reduce workload, therefore analysis of workload of pharmacy staff at Graha Permata Ibu Hospital’s pharmacy unit (IFRS GPI) is required to be used in calculating the ideal and productive needs of staff, which is also the purpose of this study. This study is a combination of qualitative and quantitative research with samples from pharmacy personnel activities. The techniques of data collection were obtained through observation using work sampling and in-depth interviews. Data were analyzed using Workload Indicators of Staffing Need (WISN).The result showed direct productive activities amounted to 59.14%, indirect productive activities amounted to 17.22%, 16.99% of non-productive activities, and 6.65% of personnel private activities. Pharmacy staffing need is 26 people. The ratio comparison between existing personnel and staffing need of the pharmacy installation was 0.7, which indicates the numbers of pharmacy personnel are not in accordance with the workload. It concludes a few necessities such as a need for new hires of pharmacy personnel, a new arrangement of work shifts and scheduling, a modification of service flow for requested prescription, a need to maximize the utilization of hospital information systems, a need to increase the role of pharmacists, and to conduct education and continuous training.
PEMENUHAN HAK PASIEN ATAS INFORMASI PENYAKIT & TINDAKAN MEDIS DALAM UPAYA MENGURANGI RISIKO TUNTUTAN PASIEN DI RUMAH SAKIT TMC TASIKMALAYA mohamad ihsan ramdani
Aktualita : Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 (Desemberi) 2019
Publisher : Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.454 KB) | DOI: 10.29313/aktualita.v2i2.4991

Abstract

Pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit dan tindakan medis dari tenaga kesehatan di rumah sakit. Pemberian informasi ini merupakan upaya mengurangi risiko tuntutan pasien terhadap rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak pasien atas informasi penyakit dan tindakan medis di RS TMC Tasikmalaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengetahui upaya Rumah Sakit dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaannya dan memahami pertanggungjawaban rumah sakit yang tenaga kesehatannya tidak memberikan informasi penyakit dan tindakan medis. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa pemenuhan hak pasien atas informasi penyakit dan tindakan medis di Rumah Sakit TMC Tasikmalaya secara umum sudah sesuai dengan Undang-Undang  Rumah Sakit di Indonesia walaupun terdapat beberapa masalah yang masih berpotensi menimbulkan tuntutan pasien. Rumah Sakit telah berupaya mengatasi masalah-masalah yang timbul dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan melakukan supervisi pelaksanaan di rumah sakit. Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat  kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yaitu dengan adanya doktrin respondeat superior, doktrin rumah sakit bertanggung jawab terhadap kualitas perawatan (duty of care) dan doktrin vicarious liability, hospital liability dan corporate liability. Doktrin ini diimplementasikan pada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit di Indonesia yang menentukan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.
Pendampingan Penyusunan Stándar Prosedur Operasional Bagian Pendaftaran di Puskesmas Mangkubumi Endang Triyanti; Randy Hermawan; M. Ihsan Ramdani
Jurnal Pengabdian Masyarakat (Jupemas) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Bakti Tunas Husada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36465/jupemas.v4i1.1038

Abstract

Pendampingan Penyusunan Stándar Prosedur  Operasional  Bagian Pendaftaran di Puskesmas Mangkubumi Endang Tiyanti1*, Randy Hermawan 2, M.Ihsan Ramdani 3,1Universitas Bakti Tunas Husada2Universitas Bakti Tunas Husada3Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya *Korespondensi: endangtriyanti@universitas-bth.ac.idABSTRAK Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, dimana akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS. Dalam rangka pemenuhan akses pelayanan kesehatan di puskesmas dibutuhkan standar prosedur operasional sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan yang sifatnya administratif.. Puskesmas Mangkubumi merupakan puskesmas yang berada di wilayah binaan Universitas Bakti Tunas Husada, yaitu didaerah sekitar desa karikil kecamatan mangkubumi kota Tasikmalaya.  Puskemas ini  masih membutuhkan perhatian khusus untuk aspek administratifnya termasuk pengadaan Standar Operasional Prosedur (SPO) untuk menunjang mutu pelayanan Puskesmas. Berdasarkan latar belakang di atas maka kami tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan Judul “Pendampingan Penyusunan Standar Prosedur Operasional Bagian Pendaftaran  Di Puskesmas Mangkubumi  di Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Tujuan dari kegiatan ini adalah Petugas dapat membuat Standar Prosedur Operasional  ( SPO) serta dapat menerapkannya, sehingga dapat meningkatkan mutu  bagian Pendaftaran di Puskesmas Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain,  persiapan meliputi pertama adalah koordinasi perijinan dan indentifikasi kebutuhan Puskesmas, kedua adalah sosialisasi kepada staf terkait materi tentang Standar Prosedur Operasional, kemudian  yang ketiga adalah pendampingan kepada petugas dalam pembuatan SPO dan yang ke empat adalah evaluasi pengetahuan Petugas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan Berdasarkan proses Pendampingan dihasilkan satu Standar prosedur Operasional yaitu dengan judul standar prosedur Operasinal Pendaftaran Pasien. Standar Prosedur Operasional (SPO) Pendaftaran Pasien dapat digunakan sebagai Pedoman untuk melaksanakan proses kerja di bagian pendaftaran.Keywords : Standar Prosedur Operasional, Puskesmas,
Pre-Admission Confirmation sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Rumah Sakit dalam Skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) Mohamad Ihsan Ramdani; Diah Nurlita
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.8515

Abstract

This study is motivated by the increasing complexity of financing coordination between the National Health Insurance (BPJS Kesehatan) and supplementary health insurance providers under the Coordination of Benefits (KAPJ) scheme, which creates potential claim disputes and administrative risks for hospitals. Although Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/1117/2025 regulates payment allocation and membership verification mechanisms, it does not explicitly recognize pre-admission confirmation as a preventive legal protection instrument. This research aims to analyze the normative position of pre-admission confirmation within the KAPJ framework, conceptualize it as a preventive legal protection mechanism, and formulate a proportional implementation model. The study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through literature review of relevant regulations and scholarly works. The findings indicate that pre-admission confirmation possesses implicit normative legitimacy through membership verification obligations and system integration requirements, and functions as a risk allocation mechanism that clarifies payment responsibilities prior to service delivery. Its implementation enhances legal certainty, reduces fraud potential, and minimizes claim disputes, provided that access to emergency medical services remains guaranteed.
Kekuatan Mengikat Who Patient Safety Rights Charter sebagai Instrumen Soft Law dalam Sistem Hukum Indonesia Mohamad Ihsan Ramdani; Neni Ruhaeni; Ratna Sri Suminar
Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2026): Februari : Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/majelis.v3i1.1500

Abstract

This study examines the binding force of the WHO Patient Safety Rights Charter (2024) as a soft law instrument within the Indonesian legal system and evaluates the potential application of its principles in the formulation of national health policies. The research employs a normative juridical method with descriptive, analytical, and comparative approaches toward international norms, including the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the Global Patient Safety Action Plan (2021–2030), as well as relevant national regulations. The findings indicate that although the WHO Charter is not legally binding, it possesses substantial normative and moral authority derived from the ethical legitimacy of the World Health Organization and its alignment with the principles of the right to health. In Indonesia, several principles of the Charter have been partially reflected in Law No. 17 of 2023 on Health; however, normative gaps remain, particularly regarding patients’ participatory rights and medical justice. Soft law acquires its normative strength through moral legitimacy, broad acceptance, and integration into domestic policy frameworks. The study concludes that strengthening legal protection for patient safety in Indonesia requires the explicit incorporation of the WHO Charter’s principles into implementing regulations, thereby fostering a health law system that is equitable, accountable, and grounded in human rights.
Penerapan Hierarki Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Kesehatan Tahun 2023: Analisis Teori Stufenbau Mohamad Ihsan Ramdani
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.8630

Abstract

This article analyzes the application of the hierarchy of norms in the decisions of the Constitutional Court concerning Law Number 17 of 2023 on Health using the perspective of Hans Kelsen’s Stufenbau theory. The enactment of the Health Law has generated significant legal debate and several constitutional review petitions submitted to the Constitutional Court, raising questions about the consistency between statutory norms and constitutional principles. This study aims to examine how the Constitutional Court applies the principle of hierarchical norms in reviewing the constitutionality of the Health Law and to assess the relevance of Stufenbau theory in explaining the interpretation of legal norms in constitutional adjudication. This research employs a normative juridical method using statute, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of the 1945 Constitution, Law Number 17 of 2023 on Health, and relevant Constitutional Court decisions, supported by secondary legal materials from academic literature and legal studies. The findings show that the Constitutional Court consistently positions the 1945 Constitution as the highest norm within the Indonesian legal system and uses the hierarchy of norms as the basis for evaluating the validity of statutory provisions. The Court maintains the legal force of the Health Law when no normative conflict with the Constitution is identified, while in certain cases it provides constitutional interpretation to ensure the compatibility of statutory norms with constitutional principles. This study demonstrates that Stufenbau theory remains relevant as an analytical framework for understanding the hierarchical structure of legal norms and the operation of constitutional review within the Indonesian legal system.
Co-Authors Christine Meidiawati Diah Nurlita Diah Ratih Laksmitawati Endang Triyanti Neni Ruhaeni Randy Hermawan Ratna Sri Suminar Verawaty Verawaty