Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RATU ADIL RECHTSTAAT Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Arga Baskara, SH., MH.
Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Surakarta, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
HUKUM SEBAGAI SISTEM NORMA Arga Baskara
RATU ADIL Vol 3, No 2 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.268 KB)

Abstract

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. dalam masyarakat yang paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu pranata sosial secara nyata telah menjadi qonditio sine quanon bagi keberlangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas. Norma merupakan aturan, pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. Hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikut dinamika perkembangan kehidupan manusia. 
ALTERNATIF PENYELESAIAN HAK TANGGUNGAN DENGAN CARA LELANG Arga Baskara, SH., MH.
RECHTSTAAT Vol 8, No 1 (2014): RECHTSTAAT
Publisher : RECHTSTAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.165 KB)

Abstract

ABSTRAK : Bank lebih sering menggunakan lelang sebagai cara penyelesaian hak tanggungan sebab itu merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan oleh bank setelah cara-cara penyelesaian lainnya yang ditawarkan tidak ditanggapi oleh debitor. Bank sebenarnya lebih menyukai penjualan di bawah tangan atau cara kekeluargaan lainnya untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet debitor. Tetapi hal tersebut susah dilakukan karena harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor. Persetujuan susah didapatkan sebab kebanyakan debitor sudah tidak mempunyai itikad yang baik lagi. Bentuk perlindungan hukum kepada debitor sebatas pada pelaksanaan lelang saja, di mana pelaksanaan lelang harus mengikuti peraturan yang berlaku. Bank sebagai kreditor memberikan perlindungan hukum dengan cara tidak langsung melakukan lelang apabila kredit bermasalah. Bank memberikan peringatan-peringatan terlebih dahulu kepada debitor. Selain itu juga melakukan negosiasi dengan debitor untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Kalau tidak menemui kesepakatan baru dilakukan lelang.
SOSIALISASI TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI DESA KARANGMOJO, KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN KARANGANYAR Febri Atikawati Wiseno Putri; Arga Baskara; Asri Agustiwi
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 4 No. 1: Januari 2025 (In Press)
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v4i1.9591

Abstract

Program kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan serta ilmu yang bermanfaat terkait permohonan hak atas tanah sesuasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah kurang informasi dan wawasan terkait permohonan hak atas tanah. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dimana jenis penelitian ini berpaku pada peraturan perundang-undangan dan juga tinjauan Pustaka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan permohonan hak atas tanah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pentingnya sosialisasi ini agar peran dari masyarakat untuk mendukung program-program dari pemerintah untuk menegakan aturan dan menghindari konflik sengketa permohonan hak atas tanah serta memberikan masyarakat jaminan untuk hidup dan mengelolah dari tanah milik negara maupun milik perorangan agar mendapat kepastian hukum berupa sertipikat. Kegiatan yang telah dilaksanakan juga memberi dampak positif kepada masyarakat setempat mereka mendapatkan informasi, sesuai peraturan perundang-undangan secara nyata dan jelas, serta antusiasme dan keinginan serta ketertarikan untuk belajar lebih lanjut
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA Arga Baskara; Febri Atikawati Wiseno Putri
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 3: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyse the strategic role of the Constitutional Court (MK) in the enforcement of human rights (HAM) in Indonesia. Using a literature review method and a normative legal approach, this study positions the MK as a key actor in the constitutional mechanism for protecting human rights. The MK's authority to review laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia makes it an important instrument in upholding the principles of justice and equality before the law. Several MK rulings have demonstrated its commitment to human rights values, particularly through the invalidation of discriminatory legal norms and the strengthening of citizens' constitutional rights. However, the MK's vital role still faces challenges, especially in the implementation of rulings, which are often not optimally responded to by executive and legislative institutions. This indicates a gap between the judicial and political spheres in efforts to comprehensively enforce human rights. Thus, this study affirms that the Constitutional Court not only acts as the last bastion of human rights protection, but also as a driving force for national legal reform to be more responsive to human rights values and principles. Going forward, synergy between state institutions is key to strengthening the effectiveness of the Constitutional Court in guaranteeing respect for and protection of human rights in Indonesia
PRAKTIK GADAI SAWAH DI MASYARAKAT : TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA Febri Atikawati Wiseno Putri; Febrianti Kusuma Astuti; Arga Baskara
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 3: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The practice of paddy field pawning is still a prevalent phenomenon in Indonesian rural communities, despite the existence of regulations governing it. The practice of paddy field pawning from a legal and ethical perspective, and formulate recommendations for the protection of the rights of the parties involved. The results showed that the practice of paddy field pawning is often not in accordance with applicable legal provisions, especially regarding the time limit and mechanism for returning the pawned land. From an ethical perspective, gadai sawah raises moral dilemmas related to justice, transparency, and the economic sustainability of rural communities. Although it provides a short-term solution, this practice has the potential to perpetuate economic inequality. This research recommends a comprehensive approach in addressing the issue of gadai sawah, including: (1) revision and strengthening of regulations by considering socio-economic conditions and local wisdom; (2) development of alternative financing products by formal financial institutions that better suit the needs of rural communities; (3) expansion of financial education and literacy programmes; (4) economic empowerment of village communities through the development of BUMDes and agricultural cooperatives; and (5) further research on alternative models of agricultural financing.The implementation of these recommendations is expected to improve legal and ethical protection in the practice of paddy field pawning, as well as contribute to the improvement of welfare and socio-economic justice in Indonesia's rural communities.
SOSIALISASI HUKUM TENTANG FUNGSI KEPALA DESA DALAM RANGKA PENERAPAN RESTORATIVE JUCTICE DI PEMERINTAHAN DAERAH SELARAS DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM INDONESIA DI DESA MULUR KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO Arga Baskara; Febri Atikawati Wiseno Putri
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 4 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The function of village heads in the implementation of the restorative justice concept in Indonesia, particularly at the village governance level. Restorative justice is understood as a legal approach that emphasizes restoring social relations among offenders, victims, and the community through dialogue and mutual agreement. This study employs a descriptive qualitative method based on literature review, regulatory analysis, and documentation of a legal awareness program conducted in Mulur Village, Bendosari District, Sukoharjo Regency. The findings indicate that the principle of the Indonesian rule of law, grounded in Pancasila, promotes justice that is not only retributive but also substantive and socially equitable. Village heads play a crucial role in maintaining social harmony, strengthening deliberative democracy at the village level, and acting as a bridge between the community and law enforcement agencies, in accordance with Law No. 6 of 2014 on Villages and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023). However, to strengthen this role, regulatory support, legal education, and synergy with law enforcement institutions are required. Therefore, village heads can become key actors in realizing restorative justice that is humanistic, democratic, and inclusive in line with Pancasila values
CONSTITUTIONAL CONUNDRUM: AGE ELIGIBILITY DILEMMAS AND THE DYNAMICS OF POLITICAL LEADERSHIP IN CONTEMPORARY INDONESIA Muslim, Shohib; Asri Agustiwi; Desi Syamsiah; Arga Baskara; Febri Atikawati Wiseno Putri
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 3 (2024): MARCH
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This exhaustive study thoroughly examines the constitutional intricacies surrounding age eligibility criteria for political leadership in contemporary Indonesia. Through an in-depth literature review and comprehensive analysis, this research probes the multifaceted dimensions of the Constitutional Court's decisions, particularly in high-profile cases involving figures such as Gibran Rakabuming Raka and Prabowo Subianto. The exploration extends beyond legal perspectives to encompass the challenges confronted by the court and the broader implications of these rulings on the landscape of political leadership. By unraveling the complex interplay between legal doctrines, societal expectations, and democratic principles, the study contributes significantly to a nuanced understanding of how age-related criteria intersect with leadership attributes and shape public perception. As Indonesia stands at the crossroads of tradition and modernity, grappling with these constitutional dilemmas, the outcomes not only carry substantial implications for the nation itself but also furnish invaluable insights into the evolving dynamics of democracy within the global context.
Co-Authors Asri Agustiwi Desi Syamsiah Febri Atikawati Wiseno Putri Febrianti Kusuma Astuti Muslim, Shohib