Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA LEGALITAS USAHA BAGI PARA PELAKU UMKM DI KOTA SURAKARTA Danang Catur Wahyu Wijayanto; Dara Pustika Sukma; Febri Atikawati Wiseno Putri; Desi Syamsiah; Aris Setyo Nugroho; Arie Purnomosidi
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v3i2.7479

Abstract

Legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM. Kepemilikan legalitas usaha memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam perluasan pembiayaan. Kemudahaan pembiayaan yang diberikan bagi pelaku UMKM selain dari akses pemerintah juga dari akses perbankan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Tentang Pentingnya Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM di Kabupaten Karanganyar dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan adanya legalitas usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM maka memberikan kepastian hukum dan identitas usaha bagi para pelaku UMKM.
SOSIALISASI TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI DESA KARANGMOJO, KECAMATAN TASIKMADU, KABUPATEN KARANGANYAR Febri Atikawati Wiseno Putri; Arga Baskara; Asri Agustiwi
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 4 No. 1: Januari 2025 (In Press)
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jpm.v4i1.9591

Abstract

Program kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan serta ilmu yang bermanfaat terkait permohonan hak atas tanah sesuasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah kurang informasi dan wawasan terkait permohonan hak atas tanah. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dimana jenis penelitian ini berpaku pada peraturan perundang-undangan dan juga tinjauan Pustaka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengajuan permohonan hak atas tanah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pentingnya sosialisasi ini agar peran dari masyarakat untuk mendukung program-program dari pemerintah untuk menegakan aturan dan menghindari konflik sengketa permohonan hak atas tanah serta memberikan masyarakat jaminan untuk hidup dan mengelolah dari tanah milik negara maupun milik perorangan agar mendapat kepastian hukum berupa sertipikat. Kegiatan yang telah dilaksanakan juga memberi dampak positif kepada masyarakat setempat mereka mendapatkan informasi, sesuai peraturan perundang-undangan secara nyata dan jelas, serta antusiasme dan keinginan serta ketertarikan untuk belajar lebih lanjut
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA Arga Baskara; Febri Atikawati Wiseno Putri
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 3: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyse the strategic role of the Constitutional Court (MK) in the enforcement of human rights (HAM) in Indonesia. Using a literature review method and a normative legal approach, this study positions the MK as a key actor in the constitutional mechanism for protecting human rights. The MK's authority to review laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia makes it an important instrument in upholding the principles of justice and equality before the law. Several MK rulings have demonstrated its commitment to human rights values, particularly through the invalidation of discriminatory legal norms and the strengthening of citizens' constitutional rights. However, the MK's vital role still faces challenges, especially in the implementation of rulings, which are often not optimally responded to by executive and legislative institutions. This indicates a gap between the judicial and political spheres in efforts to comprehensively enforce human rights. Thus, this study affirms that the Constitutional Court not only acts as the last bastion of human rights protection, but also as a driving force for national legal reform to be more responsive to human rights values and principles. Going forward, synergy between state institutions is key to strengthening the effectiveness of the Constitutional Court in guaranteeing respect for and protection of human rights in Indonesia
PRAKTIK GADAI SAWAH DI MASYARAKAT : TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA Febri Atikawati Wiseno Putri; Febrianti Kusuma Astuti; Arga Baskara
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 3: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The practice of paddy field pawning is still a prevalent phenomenon in Indonesian rural communities, despite the existence of regulations governing it. The practice of paddy field pawning from a legal and ethical perspective, and formulate recommendations for the protection of the rights of the parties involved. The results showed that the practice of paddy field pawning is often not in accordance with applicable legal provisions, especially regarding the time limit and mechanism for returning the pawned land. From an ethical perspective, gadai sawah raises moral dilemmas related to justice, transparency, and the economic sustainability of rural communities. Although it provides a short-term solution, this practice has the potential to perpetuate economic inequality. This research recommends a comprehensive approach in addressing the issue of gadai sawah, including: (1) revision and strengthening of regulations by considering socio-economic conditions and local wisdom; (2) development of alternative financing products by formal financial institutions that better suit the needs of rural communities; (3) expansion of financial education and literacy programmes; (4) economic empowerment of village communities through the development of BUMDes and agricultural cooperatives; and (5) further research on alternative models of agricultural financing.The implementation of these recommendations is expected to improve legal and ethical protection in the practice of paddy field pawning, as well as contribute to the improvement of welfare and socio-economic justice in Indonesia's rural communities.
SOSIALISASI HUKUM TENTANG FUNGSI KEPALA DESA DALAM RANGKA PENERAPAN RESTORATIVE JUCTICE DI PEMERINTAHAN DAERAH SELARAS DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM INDONESIA DI DESA MULUR KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO Arga Baskara; Febri Atikawati Wiseno Putri
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 4 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The function of village heads in the implementation of the restorative justice concept in Indonesia, particularly at the village governance level. Restorative justice is understood as a legal approach that emphasizes restoring social relations among offenders, victims, and the community through dialogue and mutual agreement. This study employs a descriptive qualitative method based on literature review, regulatory analysis, and documentation of a legal awareness program conducted in Mulur Village, Bendosari District, Sukoharjo Regency. The findings indicate that the principle of the Indonesian rule of law, grounded in Pancasila, promotes justice that is not only retributive but also substantive and socially equitable. Village heads play a crucial role in maintaining social harmony, strengthening deliberative democracy at the village level, and acting as a bridge between the community and law enforcement agencies, in accordance with Law No. 6 of 2014 on Villages and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023). However, to strengthen this role, regulatory support, legal education, and synergy with law enforcement institutions are required. Therefore, village heads can become key actors in realizing restorative justice that is humanistic, democratic, and inclusive in line with Pancasila values
SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA LEGALITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA SURAKARTA Dara Pustika Sukma; Danang Catur Wahyu Wijayanto; Febri Atikawati Wiseno Putri; Desi Syamsiah; Aris Setyo Nugroho; Arie Purnomosidi
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 9: Februari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v3i9.7424

Abstract

Legalitas usaha merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM. Kepemilikan legalitas usaha memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam perluasan pembiayaan. Kemudahaan pembiayaan yang diberikan bagi pelaku UMKM selain dari akses pemerintah juga dari akses perbankan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Tentang Pentingnya Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Para Pelaku UMKM di Kabupaten Karanganyar dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan adanya legalitas usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM maka memberikan kepastian hukum dan identitas usaha bagi para pelaku UMKM
MULTIDIMENSIONAL PERSPECTIVES ON THE LEGAL SYSTEM AND JUSTICE IN INDONESIA: A CRITICAL ANALYSIS OF THE INTERPLAY BETWEEN LEGAL NORMS, JUDICIAL PRACTICES, AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS IN ACHIEVING SUBSTANTIVE JUSTICE Susilowardani, Susilowardani; Dara Pustika Sukma; Desi Syamsiah; Febri Atikawati Wiseno Putri; Asri Agustiwi
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 1 (2024): JANUARY
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research delves into the multidimensional facets of the Indonesian legal system, employing a critical lens to dissect the intricate interplay between legal norms, judicial practices, and socio-economic factors in the pursuit of substantive justice. The study aims to unravel the complexities inherent in translating legal principles into practical application, scrutinizing the challenges within the judiciary that may impede the realization of justice. Furthermore, the research investigates the profound influence of socioeconomic factors on access to justice, shedding light on disparities that can significantly impact legal outcomes. By examining the dynamic intersectionality of legal norms, judicial practices, and socio-economic dynamics, this study contributes to a nuanced understanding of the Indonesian legal landscape. The findings of this research carry significant implications for the future trajectory of the legal system in Indonesia. Identifying challenges within the judiciary, such as systemic inefficiencies and regional variations, informs potential areas for reform. Moreover, exploring socio-economic factors underscores the need for targeted interventions to bridge gaps in legal representation and enhance the accessibility of justice. In conclusion, this study provides valuable insights into the multifaceted dimensions of the Indonesian legal system and lays the groundwork for recommendations to foster a more effective, transparent, and equitable legal environment.
CONSTITUTIONAL CONUNDRUM: AGE ELIGIBILITY DILEMMAS AND THE DYNAMICS OF POLITICAL LEADERSHIP IN CONTEMPORARY INDONESIA Muslim, Shohib; Asri Agustiwi; Desi Syamsiah; Arga Baskara; Febri Atikawati Wiseno Putri
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 2 No. 3 (2024): MARCH
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This exhaustive study thoroughly examines the constitutional intricacies surrounding age eligibility criteria for political leadership in contemporary Indonesia. Through an in-depth literature review and comprehensive analysis, this research probes the multifaceted dimensions of the Constitutional Court's decisions, particularly in high-profile cases involving figures such as Gibran Rakabuming Raka and Prabowo Subianto. The exploration extends beyond legal perspectives to encompass the challenges confronted by the court and the broader implications of these rulings on the landscape of political leadership. By unraveling the complex interplay between legal doctrines, societal expectations, and democratic principles, the study contributes significantly to a nuanced understanding of how age-related criteria intersect with leadership attributes and shape public perception. As Indonesia stands at the crossroads of tradition and modernity, grappling with these constitutional dilemmas, the outcomes not only carry substantial implications for the nation itself but also furnish invaluable insights into the evolving dynamics of democracy within the global context.
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA PT SARI WARNA ASLI GARMENT SURAKARTA Yessica Sharon Sathya; Desi Syamsiah; Febri Atikawati Wiseno Putri
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 9: Mei 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk mempelajari, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses implementasi pelaksanaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan berserta dengan hambatannya di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empirisdengan jenis penelitian bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan sistematis dan subjektif. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis menggunakan teknik studi dokumentasi atau bahan pustaka, observasi dan wawancara dari beberapa pekerja dan klarifikasi dari pengusaha PT Sari Warna Asli Garment Surakarta, serta dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Surakarta untuk menemukan bahan hukum terkait implementasi pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode triangulasi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dalam proses siklus interaktif. Hasil Penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta dilaksanakan sesuai dengan arahan pemerintah yang mewajibkan seluruh pekerja di Indonesia mendapatkan 5 (lima) perlindungan jaminan sosial yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai dengan amanat pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sehingga terpenuhinya kriteria pada teori kebenaran koherensi. Dalam penerapan program jaminan sosial dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang dilaksanakan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta terdapat hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal yang meliputi sikap karakter pekerja, riwayat pendidikan pekerja, dan keinginan pekerja untuk pindah-pindah pekerjaan serta faktor eksternal yang meliputi sikap ketanggapan dari petugas PBJS ketenagakerjaan, perubahan ketentuan kebijakan dan aturn dalam BPJS Ketenagakerjaan
IMPLEMENTASI PENSERTIPIKATAN TANAH DENGAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN SRAGEN Alvin Leosa Dian Sanudin; Novita Alfiani; Febri Atikawati Wiseno Putri
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 12: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sertipikat Tanah Dengan Program PTSL di Kabupaten Sragen. Untuk mengetahui apa saja kendala Pelayanan dalam Penertipikatan Tanah Dengan Program PTSL di Kabupaten Sragen. Jenis penelitian menggunakan Empiris. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan Normatif-Empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Sumber data primer adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid, Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer, yang berupa data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Implementasi Sertipikat Tanah Dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sragen. Kedua, Kendala Dalam Pelayanan Penertipikatan Tanah Dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sragen.