Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legisia Jurnal Ilmiah Research and Development Student Jurnal Cendekia Ilmiah JICL
Samuji Samuji
Universitas Sunan Giri Surabaya
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI INDONESIA Budi Handayani; Samuji Samuji
JURNAL LEGISIA Vol 14 No 1 (2022): Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.27 KB) | DOI: 10.58350/leg.v14i1.171

Abstract

The growth and development of a nation in the future is largely determined by the quality of children as their younger generation. Therefore the state deserves to provide special coaching and protection to guarantee its physical, mental and social growth and development. To carry out the guidance and provision of protection, support is needed both regarding institutions and legal tools that are more stable and adequate. Children who commit criminal acts should be treated humanely in the best interests of the child, meaning that children who face the law should be sentenced to imprisonment as a last resort. Indonesia already has rules to protect, prosper and fulfill the rights of children, including Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law Number 11 of 2012 concerning Children's Courts and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. But it does not seem to be enough to bring about a significant change in the fate of children in conflict with the law, and what is expected in reality often cannot be carried out properly because the judge's ruling is more punitive in nature to the detriment of the child himself. Therefore, the system of punishment of children facing the law should pay attention to the interests of children and in accordance with the standards of values and treatment of a number of national and international instruments that apply to children. All these instruments of international law and national legal instruments are intended to provide guarantees of the protection of the rights of the child. Diversion and the concept of Restorative justice need to be considered in handling children's cases. This concept involves all parties in order to improve the child's morale so that the child no longer repeats his actions but the child does not feel like a patient so that it affects the child's mental development. An educational sentencing system should be a priority for judges in passing judgments. Putting a child in prison is always a last resort and with the shortest possible time frame. Placing children in institutions that have better social benefits and functions and improvements for the child, but it is hoped that these institutions can provide special care, protection, education and skills of an educational nature so that they can be useful with the aim of helping them play socially constructive and productive roles in society.
Aspek Hukum Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Samuji Samuji
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 3 No. 6: Oktober 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v3i6.7610

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi di Indonesia, serta mengevaluasi penerapan hukum tersebut dalam praktik. Fokus utama penelitian ini meliputi pembuktian pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta dampak yang timbul akibat pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang dalam sektor investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan landasan hukum yang kuat, pengawasan yang lemah dan pemahaman hukum yang terbatas masih menjadi kendala utama. Pembuktian tindak pidana asal terkait pencucian uang memerlukan bukti yang kuat, di mana teknologi dan data analitik dapat membantu memperkuat bukti tersebut. Namun, terdapat tantangan dalam menghubungkan transaksi investasi dengan kejahatan asal. Selain itu, meskipun pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan sanksi tegas, proses pembuktian yang rumit seringkali menghalangi penerapan sanksi tersebut. Dampak dari pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang berdampak pada kerusakan integritas pasar keuangan dan menurunkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi negara.
MODEL SISTEM PERADILAN DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA Mirza Elmy Safira; Andini Rachmawati; Samuji Samuji
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 6 No. 1 (2023): jicl
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal. Hal itu dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat terus berkembang, memaksa hukum untuk berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat agar tetap menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang selama ini diinginkan. Jenis penelitian ini  menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan sesungguhnya sistem peradilan pidana yang ideal seharusnya mencakup tiga nilai pokok hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kenyamanan. Baik secara teoritis ataupun praktis, tidak mudah untuk mengimplementasikan ketiga nilai dasar tersebut secara harmonis Agar hukum dapat berfungsi dengan optimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat, maka tentu sistem yang ada sekarang harus diperbaharui dengan sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sistem yang harus diperbaharui, mengingat fungsi dan kewenangannya yang sentral, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Sistem peradilan pidana adalah instrumen hukum pemberantasan kejahatan, ia harus menunjukkan keserasian dan keterkaitan antar subsistem, membentuk satu kesatuan keterkaitan yang menghadirkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
Politik Hukum Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif Samuji Samuji
JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT Vol. 4 No. 2 (2026): Juni : Jurnal Ilmiah Research and Development
Publisher : CV. ALIM'SPUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59024/jis.v4i2.2396

Abstract

The reform of Indonesia's criminal law has positioned restorative justice as a key paradigm for resolving criminal cases by emphasizing the restoration of victims, offenders, and society rather than focusing solely on punishment. Nevertheless, its implementation continues to encounter significant normative challenges, particularly regarding legal certainty, consistency of application, and the scope of authority exercised by law enforcement agencies. The coexistence of various legal instruments governing restorative justice has created inconsistencies that may lead to disparities in law enforcement and undermine the objectives of national criminal law reform. This study aims to examine the legal policy of restorative justice within Indonesia's criminal justice system and to analyze its role in balancing legal certainty with substantive justice. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed using a prescriptive legal method. The findings indicate that the legal policy of restorative justice reflects a paradigm shift from retributive justice toward a restorative criminal justice system that prioritizes social reconciliation and the protection of the rights of all parties. However, its effective implementation requires regulatory harmonization, clearer operational guidelines, and stronger legal certainty to prevent inconsistent discretionary practices among law enforcement institutions. This study proposes a legal policy model that integrates substantive justice with legal certainty to strengthen the implementation of restorative justice within Indonesia's criminal justice system.
Co-Authors Budi Handayani Mirza Elmy Safira Rachmawati, Andini