Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI INDONESIA Budi Handayani; Samuji Samuji
JURNAL LEGISIA Vol 14 No 1 (2022): Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.27 KB) | DOI: 10.58350/leg.v14i1.171

Abstract

The growth and development of a nation in the future is largely determined by the quality of children as their younger generation. Therefore the state deserves to provide special coaching and protection to guarantee its physical, mental and social growth and development. To carry out the guidance and provision of protection, support is needed both regarding institutions and legal tools that are more stable and adequate. Children who commit criminal acts should be treated humanely in the best interests of the child, meaning that children who face the law should be sentenced to imprisonment as a last resort. Indonesia already has rules to protect, prosper and fulfill the rights of children, including Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law Number 11 of 2012 concerning Children's Courts and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. But it does not seem to be enough to bring about a significant change in the fate of children in conflict with the law, and what is expected in reality often cannot be carried out properly because the judge's ruling is more punitive in nature to the detriment of the child himself. Therefore, the system of punishment of children facing the law should pay attention to the interests of children and in accordance with the standards of values and treatment of a number of national and international instruments that apply to children. All these instruments of international law and national legal instruments are intended to provide guarantees of the protection of the rights of the child. Diversion and the concept of Restorative justice need to be considered in handling children's cases. This concept involves all parties in order to improve the child's morale so that the child no longer repeats his actions but the child does not feel like a patient so that it affects the child's mental development. An educational sentencing system should be a priority for judges in passing judgments. Putting a child in prison is always a last resort and with the shortest possible time frame. Placing children in institutions that have better social benefits and functions and improvements for the child, but it is hoped that these institutions can provide special care, protection, education and skills of an educational nature so that they can be useful with the aim of helping them play socially constructive and productive roles in society.
Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan E-Tax terhadap Kepatuhan Pada Kantor Pelayanan Pajak Sukomanunggal Budi Handayani; Siti Nur Halizah; Didit Darmawan; Ella Anastasya Sinambela; Rahayu Mardikaningsih
TIN: Terapan Informatika Nusantara Vol 3 No 2 (2022): July 2022
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi (FKPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/tin.v3i2.1797

Abstract

Saat ini, kemajuan digital pada dunia bisnis menyebabkan beragam perkembangan hingga menjangkau pasar yang sangat luas. Kini sama halnya pada pembayaran wajib pajak yang dapat diproses secara digital. Pada riset ini bertujuan untuk mengetahui secara signifikan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak sukomanunggal. Untuk menguji riset ini, peneliti mengumpulkan data survei 94 responden dan menggunakan random sampling serta teknik analisis regresi linear berganda. Hasil riset mengonfirmasi bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan waib pajak pada kantor pelayanan pajak sukomanunggal. Selanjutnya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak sukomanunggal. Sementara itu e-tax juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak sukomanunggal.
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK PADA PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK: STUDI KASUS MEREK BANTAL HARVEST DAN HARVESTLUXURY Budi Handayani; Dwi Sriwidadi; Amirul Shidiq
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1112

Abstract

Artikel ini membahas penyelesaian sengketa merek usaha dagang di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip itikad baik, dengan fokus pada studi kasus antara merek bantal HARVEST dan HARVESTLUXURY. Perlindungan merek diberikan kepada pemilik merek yang pertama kali mendaftarkannya di bawah sistem hukum Indonesia, yang mengikuti prinsip first to file. Namun, sistem ini membuka celah terjadinya pendaftaran oleh pihak yang bertindak tidak jujur dan bertujuan mengambil keuntungan dari reputasi merek lain. Penelitian ini mengkaji penggunaan prinsip itikad baik dalam prosedur pendaftaran merek dan kaitannya dengan aspek teori kepastian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tinjauan pustaka. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa prinsip itikad baik memegang peranan sentral dalam perlindungan hukum atas merek, serta menjadi dasar pembatalan pendaftaran yang dilakukan dengan niat yang tidak jujur. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang membatalkan merek HARVESTLUXURY menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip moral dan kejujuran dalam praktik pendaftaran merek, guna memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang memiliki reputasi baik.
Legal Education on Domestic Violence Prevention as an Effort to Raise Legal Awareness in the Community of Ngaresrejo Village, Sidoarjo Regency Haniyah; Yayu Sriwahyuni Hamzah; Yayuk Sugiarti; Budi Handayani; Cyntia Varashena Zabella; Wiati Samawati
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol. 26 No. 1 (2026)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/dms.v26i1.31619

Abstract

Domestic violence remains a persistent social problem that negatively affects the physical, psychological, and social well-being of victims. In Ngaresrejo Village, Sidoarjo Regency, preliminary observations indicated that community members had limited knowledge regarding the forms of domestic violence, victims’ legal rights, and available legal protection mechanisms. This condition highlights the need for community-based legal education as a preventive strategy to strengthen public awareness and encourage early intervention in domestic violence cases. This community service program aimed to enhance legal awareness and strengthen the community’s capacity to prevent domestic violence through a participatory legal education approach grounded in community empowerment principles. The program involved 30 participants, including homemakers, community leaders, and youth representatives. Activities included legal counseling, interactive discussions, and case-based learning, designed to encourage active community participation and critical reflection on domestic violence issues. Program effectiveness was evaluated using pre-test and post-test assessments. The results demonstrated a substantial improvement in participants’ understanding of domestic violence and legal protection mechanisms. Before the intervention, 66.7% of participants were categorized as having a low level of understanding, and 33.3% a moderate level. Following the program, 90% of participants achieved a high level of understanding. Beyond increasing legal knowledge, the activity also fostered greater community awareness of the importance of preventing domestic violence. It strengthened participants’ readiness to contribute to creating a safer family and social environment. These findings suggest that participatory legal education is an effective community empowerment strategy for improving legal awareness and supporting sustainable domestic violence prevention efforts at the community level.
PERAN MALAM TIRAKATAN DALAM MEMUPUK SOLIDARITAS SOSIAL DAN KEBANGSAAN ANTAR WARGA KAMPUNG Abdul Quddus Salam; Atmari Atmari; Sudjai Sudjai; Budi Handayani; Sebastianus Priambodo; Rayhan Surya Permana; Radita Novayanti Putri; Balqis Ria Putri
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Kahuripan Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51158/eg7a2497

Abstract

Tradisi Malam Tirakatan merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang selama ini dijalankan secara turun-temurun menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, dalam konteks masyarakat urban yang semakin majemuk dan dinamis, pelaksanaan Tirakatan sering kali kehilangan makna dasarnya sebagai ruang sosial yang memperkuat solidaritas dan kebangsaan. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2025, di Kampung Kawatan, Surabaya sebuah kampung dengan identitas kuat sebagai kampung santri dan komunitas bersejarah dengan tujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Tirakatan sebagai sarana membangun kebersamaan dan menumbuhkan kesadaran kebangsaan lintas generasi. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan partisipatif berbasis komunitas, melalui observasi sosial, diskusi kelompok warga, fasilitasi kegiatan reflektif, dan pelaksanaan Tirakatan bersama yang dirancang secara kolaboratif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa ketika warga terlibat secara aktif, Tirakatan mampu menjadi ruang edukatif dan rekonsiliatif yang mempertemukan nilai sejarah, kebudayaan lokal, dan semangat kebangsaan dalam format yang sederhana namun bermakna. Selain meningkatkan partisipasi lintas generasi, kegiatan ini juga membuka ruang dialog dan memperkuat hubungan sosial antarwarga. Tradisi lokal terbukti masih memiliki daya hidup, selama dikelola secara terbuka, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan komunitas masa kini.
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Criminal Law Perspective on Domestic Violence Cases Riadi Asra Rahmad; Mawardi; Zulkarnain; Hamzah Mardiansyah; Budi Handayani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6362

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh budaya patriarkis terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam sistem hukum Indonesia. Budaya patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga sering kali mengarah pada penerimaan sosial terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yang dianggap sebagai masalah privat yang tidak perlu campur tangan pihak luar. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana norma-norma gender yang tertanam dalam masyarakat dan aparat penegak hukum mempengaruhi respons terhadap kasus KDRT, baik dalam hal penanganan hukum maupun perlindungan korban. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali dinamika sosial yang membentuk persepsi masyarakat dan aparat hukum terhadap KDRT serta menyoroti kelemahan dalam sistem hukum Indonesia yang sering kali meremehkan kasus kekerasan berbasis gender. Ditemukan bahwa pengaruh budaya patriarkis menyebabkan penanganan kasus KDRT sering kali tidak memadai, dengan korban yang kesulitan mendapatkan perlindungan yang layak. Penelitian ini menyarankan perubahan dalam pendekatan hukum, termasuk pemberian pelatihan yang lebih baik kepada aparat hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan.
Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial: Criminal Law Implications in Hoax and Hate Speech Cases on Social Media Christina Bagenda; Abdul Kholiq; Pratiwi Ayu Sri D.; Sri Setiawati; Budi Handayani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6571

Abstract

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya telah menjadi masalah sosial yang mengancam stabilitas sosial dan politik, serta melanggar hak-hak individu. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum seperti UU ITE dan KUHP untuk menangani masalah ini, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ambiguitas regulasi, kesulitan dalam penegakan hukum, serta keterbatasan dalam mengidentifikasi pelaku yang anonim. Selain itu, meskipun media sosial dapat berperan dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui kebijakan moderasi konten dan peningkatan literasi digital, peran platform digital dalam mencegah konten berbahaya sering kali dirasa kurang maksimal. Penelitian ini mengemukakan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. Dalam rangka menciptakan ruang digital yang lebih aman, regulasi yang jelas dan literasi digital yang lebih baik harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.
Edukasi Kekuatan Ikhlas Sebagai Upaya Preventif untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Janti Sidoarjo: Education on the Power of Sincerity as a Preventive Effort to Improve the Quality of Life of the Community in Janti Village Sidoarjo Budi Handayani; Yayu Sriwahyuni Hamzah; Tuti Herningtyas; Haniyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6733

Abstract

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu indikator penting yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kekuatan ikhlas sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kualitas hidup. Kegiatan ini melibatkan 20 masyarakat mitra dari kelompok PKK RT 003 Desa Janti Kecamatan Waru Sidoarjo. Hasil evaluasi terhadap edukasi yang disampaikan adalah sebanyak 95% telah mencapai target dan luaran yang diinginkan dimana peserta telah memahami dan berkeinginan untuk menerapkan sikap ikhlas di kehidupan sehari – hari.
Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Tanah Absentee Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Negara: Criminal Law Approach to Absentee Land Ownership as a Form of Legal Protection by the State Budi Handayani; Muktar; Sri Setiawati; Pratiwi Ayu Sri D; Zabidin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i3.7170

Abstract

Kepemilikan tanah absentee (tanah yang dimiliki oleh individu namun tidak dikelola atau dihuni) menjadi masalah yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah di Indonesia. Meskipun tanah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, kepemilikan tanah absentee sering kali menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan hukum. Artikel ini membahas perspektif hukum pidana terhadap kepemilikan tanah absentee serta perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Negara, melalui kebijakan dan regulasi yang ada, berperan dalam melindungi hak atas tanah bagi masyarakat dan memastikan pemanfaatan tanah dilakukan secara produktif demi kepentingan bersama.
The Role of Criminal Law in Handling Cyber Crimes: Challenges and Solutions Maria Alberta Liza Quintarti; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Budi Handayani; Rica Gusmarani
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024 - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6269

Abstract

Cybercrime includes various illegal acts committed via the internet or digital technology. With the rapid development of information technology, criminal law is faced with new challenges in dealing with this crime. Cybercrime is any unlawful act carried out via a computer, network or digital device that can harm individuals or society as a whole. Among the forms of cybercrime are online fraud, identity theft, malware and ransomware, hacking and also cyberbullying. In this crime, criminal law has a vital role in dealing with cybercrime through law enforcement, crime prevention, victim protection, increasing law enforcement capabilities, and international cooperation. Continuous efforts are needed to ensure the law can keep up with technological developments and the changing dynamics of crime. Even though it also faces various challenges, it can take appropriate solution steps, such as strengthening regulations, international cooperation, and increasing awareness, so that it can be more effective in fighting cybercrime and protecting society in general.