Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI INDONESIA Budi Handayani; Samuji Samuji
JURNAL LEGISIA Vol 14 No 1 (2022): Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.27 KB) | DOI: 10.58350/leg.v14i1.171

Abstract

The growth and development of a nation in the future is largely determined by the quality of children as their younger generation. Therefore the state deserves to provide special coaching and protection to guarantee its physical, mental and social growth and development. To carry out the guidance and provision of protection, support is needed both regarding institutions and legal tools that are more stable and adequate. Children who commit criminal acts should be treated humanely in the best interests of the child, meaning that children who face the law should be sentenced to imprisonment as a last resort. Indonesia already has rules to protect, prosper and fulfill the rights of children, including Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law Number 11 of 2012 concerning Children's Courts and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. But it does not seem to be enough to bring about a significant change in the fate of children in conflict with the law, and what is expected in reality often cannot be carried out properly because the judge's ruling is more punitive in nature to the detriment of the child himself. Therefore, the system of punishment of children facing the law should pay attention to the interests of children and in accordance with the standards of values and treatment of a number of national and international instruments that apply to children. All these instruments of international law and national legal instruments are intended to provide guarantees of the protection of the rights of the child. Diversion and the concept of Restorative justice need to be considered in handling children's cases. This concept involves all parties in order to improve the child's morale so that the child no longer repeats his actions but the child does not feel like a patient so that it affects the child's mental development. An educational sentencing system should be a priority for judges in passing judgments. Putting a child in prison is always a last resort and with the shortest possible time frame. Placing children in institutions that have better social benefits and functions and improvements for the child, but it is hoped that these institutions can provide special care, protection, education and skills of an educational nature so that they can be useful with the aim of helping them play socially constructive and productive roles in society.
Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan E-Tax terhadap Kepatuhan Pada Kantor Pelayanan Pajak Sukomanunggal Budi Handayani; Siti Nur Halizah; Didit Darmawan; Ella Anastasya Sinambela; Rahayu Mardikaningsih
TIN: Terapan Informatika Nusantara Vol 3 No 2 (2022): July 2022
Publisher : Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi (FKPT)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47065/tin.v3i2.1797

Abstract

Saat ini, kemajuan digital pada dunia bisnis menyebabkan beragam perkembangan hingga menjangkau pasar yang sangat luas. Kini sama halnya pada pembayaran wajib pajak yang dapat diproses secara digital. Pada riset ini bertujuan untuk mengetahui secara signifikan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak sukomanunggal. Untuk menguji riset ini, peneliti mengumpulkan data survei 94 responden dan menggunakan random sampling serta teknik analisis regresi linear berganda. Hasil riset mengonfirmasi bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan waib pajak pada kantor pelayanan pajak sukomanunggal. Selanjutnya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak sukomanunggal. Sementara itu e-tax juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak sukomanunggal.
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK PADA PELANGGARAN PRINSIP ITIKAD BAIK: STUDI KASUS MEREK BANTAL HARVEST DAN HARVESTLUXURY Budi Handayani; Dwi Sriwidadi; Amirul Shidiq
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1112

Abstract

Artikel ini membahas penyelesaian sengketa merek usaha dagang di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip itikad baik, dengan fokus pada studi kasus antara merek bantal HARVEST dan HARVESTLUXURY. Perlindungan merek diberikan kepada pemilik merek yang pertama kali mendaftarkannya di bawah sistem hukum Indonesia, yang mengikuti prinsip first to file. Namun, sistem ini membuka celah terjadinya pendaftaran oleh pihak yang bertindak tidak jujur dan bertujuan mengambil keuntungan dari reputasi merek lain. Penelitian ini mengkaji penggunaan prinsip itikad baik dalam prosedur pendaftaran merek dan kaitannya dengan aspek teori kepastian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tinjauan pustaka. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa prinsip itikad baik memegang peranan sentral dalam perlindungan hukum atas merek, serta menjadi dasar pembatalan pendaftaran yang dilakukan dengan niat yang tidak jujur. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang membatalkan merek HARVESTLUXURY menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip moral dan kejujuran dalam praktik pendaftaran merek, guna memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang memiliki reputasi baik.
Legal Education on Domestic Violence Prevention as an Effort to Raise Legal Awareness in the Community of Ngaresrejo Village, Sidoarjo Regency Haniyah; Yayu Sriwahyuni Hamzah; Yayuk Sugiarti; Budi Handayani; Cyntia Varashena Zabella; Wiati Samawati
Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan Vol. 26 No. 1 (2026)
Publisher : LP2M of Institute for Research and Community Services - UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/dms.v26i1.31619

Abstract

Domestic violence remains a persistent social problem that negatively affects the physical, psychological, and social well-being of victims. In Ngaresrejo Village, Sidoarjo Regency, preliminary observations indicated that community members had limited knowledge regarding the forms of domestic violence, victims’ legal rights, and available legal protection mechanisms. This condition highlights the need for community-based legal education as a preventive strategy to strengthen public awareness and encourage early intervention in domestic violence cases. This community service program aimed to enhance legal awareness and strengthen the community’s capacity to prevent domestic violence through a participatory legal education approach grounded in community empowerment principles. The program involved 30 participants, including homemakers, community leaders, and youth representatives. Activities included legal counseling, interactive discussions, and case-based learning, designed to encourage active community participation and critical reflection on domestic violence issues. Program effectiveness was evaluated using pre-test and post-test assessments. The results demonstrated a substantial improvement in participants’ understanding of domestic violence and legal protection mechanisms. Before the intervention, 66.7% of participants were categorized as having a low level of understanding, and 33.3% a moderate level. Following the program, 90% of participants achieved a high level of understanding. Beyond increasing legal knowledge, the activity also fostered greater community awareness of the importance of preventing domestic violence. It strengthened participants’ readiness to contribute to creating a safer family and social environment. These findings suggest that participatory legal education is an effective community empowerment strategy for improving legal awareness and supporting sustainable domestic violence prevention efforts at the community level.
PERAN MALAM TIRAKATAN DALAM MEMUPUK SOLIDARITAS SOSIAL DAN KEBANGSAAN ANTAR WARGA KAMPUNG Abdul Quddus Salam; Atmari Atmari; Sudjai Sudjai; Budi Handayani; Sebastianus Priambodo; Rayhan Surya Permana; Radita Novayanti Putri; Balqis Ria Putri
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Kahuripan Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51158/eg7a2497

Abstract

Tradisi Malam Tirakatan merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang selama ini dijalankan secara turun-temurun menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, dalam konteks masyarakat urban yang semakin majemuk dan dinamis, pelaksanaan Tirakatan sering kali kehilangan makna dasarnya sebagai ruang sosial yang memperkuat solidaritas dan kebangsaan. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2025, di Kampung Kawatan, Surabaya sebuah kampung dengan identitas kuat sebagai kampung santri dan komunitas bersejarah dengan tujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Tirakatan sebagai sarana membangun kebersamaan dan menumbuhkan kesadaran kebangsaan lintas generasi. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan partisipatif berbasis komunitas, melalui observasi sosial, diskusi kelompok warga, fasilitasi kegiatan reflektif, dan pelaksanaan Tirakatan bersama yang dirancang secara kolaboratif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa ketika warga terlibat secara aktif, Tirakatan mampu menjadi ruang edukatif dan rekonsiliatif yang mempertemukan nilai sejarah, kebudayaan lokal, dan semangat kebangsaan dalam format yang sederhana namun bermakna. Selain meningkatkan partisipasi lintas generasi, kegiatan ini juga membuka ruang dialog dan memperkuat hubungan sosial antarwarga. Tradisi lokal terbukti masih memiliki daya hidup, selama dikelola secara terbuka, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan komunitas masa kini.