Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Awang Long Law Review Indonesian Notary Media Bina Ilmiah
Arsin Lukman
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Media Bina Ilmiah

 1 
PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 37/Pidsus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst) Teuku Mulkan; Arsin Lukman
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 12: Juli 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris yang seringkali dipanggil menjadi saksi ke Pengadilan karena suatu kasus tertentu, misalnya untuk menerangkan akta yang telah dibuatnya, atau terlebih lagi jika sempat terlibat menjadi pelaku atau terdakwa dalam perkara pidana, jelas merusak kredibilitas notaris tersebut di mata masyarakat. Notaris harus bersikap profesional artinya notaris harus mempunyai keahlian/kemahiran teknis yang bermutu tinggi, disertai rasa tanggung jawab, menjamin kepastian hukum, bekerja tanpa pamrih dengan menjauhkan kepentingan pribadinya serta bersikap adil bagi kliennya. Notaris yang bekerja secara profesional harus mematuhi etika profesi atau jabatan notaris, dengan kata lain seorang notaris dalam melakukan pekerjaan profesinya harus mampu menunjukkan perilaku yang etis. Seorang notaris dalam memberikan pelayanan harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati Nurani. Didalam melakukan penelitian ini jenis yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris yang dengan cara lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan/atau disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam fakta hukum atau kenyataannya yang ada di Masyarakat. Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah tepat dalam memberikan pertimbangan dan putusannya yaitu Notaris VH melanggar pasal 17, pasal 18, pasal 19 UUJN. Notaris VH secara garis besar telah bersalah dan lalai atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Notaris yaitu: 1)Tidak Melakukan Verifikasi Atas Keabsahan Dokumen Kepemilikan Tanah Dan Tidak Mengecek Kondisi Fisik Tanah, 2)Membuat Akta Autentik Di Luar Wilayah Jabatannya;3)Menerima Pembayaran Atas Peralihan Hak Atas Tanah. Lalu, Notaris VH juga tidak memperhatikan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
praktik jual beli tanah menggunakan kwitansi tanpa akta ppat: dampak hukum dan kendala peralihan hak (studi kasus putusan nomor 10/pdt.g/2024/pn.lht) Fattiah Namiroh; Arsin Lukman
Media Bina Ilmiah Vol. 19 No. 8: Maret 2025
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The practice of land sale and purchase in Indonesia should comply with land law provisions, requiring a sale and purchase deed issued by a Land Deed Official (PPAT). However, in reality, many land transactions are conducted solely based on a receipt without a PPAT deed, leading to various legal issues. This study aims to analyze the validity of receipts as evidence in land sale transactions and the legal protection available to buyers in transactions without a PPAT deed. This research employs a normative juridical method, using a statutory approach and a case study of Decision Number 10/Pdt.G/2024/Pn.Lht. The findings indicate that while a receipt can serve as proof of transaction, its legal strength is significantly weaker than an authentic deed. Consequently, buyers lack legal certainty regarding land ownership transfers and are at risk of ownership disputes. Additionally, limited legal knowledge and the perception of high administrative costs are the main reasons why people still engage in transactions without a PPAT deed. Therefore, increasing public legal awareness and simplifying administrative procedures for executing sale and purchase deeds are essential to ensuring legal protection and certainty over land rights.
Co-Authors Abdul Salam Akhmad Budi Cahyono Dewi, R. Ismala Fasya Yustisia FATTIAH NAMIROH Ghina Ghina Putri Gista Latersia Grace Monika Harijanto Ismala Dewi Salsabila . Sekar Ayu Garindya Teuku Mulkan Yuli Indrawati