Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tradisi Perkawinan Masyarakat Bajo di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur: (Ditinjau Dari Hukum Islam) Marwan Gazali; Iskandar; Fatmawati Dusu
Al-Mizan Vol 9 No 2 (2022): Al-Mizan
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v9i2.444

Abstract

Tradisi perkawinan masyarakat Bajo di Desa Sagu di tinjau dari hukum islam. Tradisi atau adat di dalam masyarakat Bajo dari kebiasaan yang kemudian di jadikan dasar dalam hubungan antara satu sama lain dalam satu daerah. Hal seperti ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Bajo yang mempunyai tradisi dalam perkawinan. Tradisi atau adat ini menyatu dengan jelas antara lain dalam hal pelaksanaan perkawinan, upacara perkawinan dan bentuk-bentuk perkawinan.Tatacara perkawinan ini merupakan suatu kebiasaan yang membudaya ditengah-tengah masyarakat yang berisi pandangan hidup yang melekat pada nilai-nilai yang terjelma dalam nilai sosial, sistem kebudayaan dan sistem kepribadian yang dapat mempertahankan diri dari martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat di sekililingnya, dimana tatacara tersebut bersifat Tradisional yang sukar dirubah, meskipun kadang-kadang tatacara tersebut jika ditinjau dari aspek lain, dari sudut pandang agama akan menimbulkan pertanyaan bahwa tatacara tersebut sudah benar atau baikkah?. Berhubungan dengan itu, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tradisi Perkawinan Masyarakat Bajo jika di pandang dari Hukum Islam”. Untuk menjawab permasalahan ini maka perlu diadakan penelitian.Bagi masyarakat Bajo tujuan perkawinan yang paling utama adalah untuk meneruskan keturunan serta menjalin kekerabatan antar kedua belah pihak.Bentuk perkawinan pada masyarakat Bajo diantaranya adalah Gau ala/passuroang dan silayyang. Gau ala artinya pernikahan yang diawali dengan peminangan/lamaran. Hal ini sangat sesuai dengan ajaran hukum islam.Silayyang artinya pernikahan yang terjadi karena orang tua dari keluarga laki-laki atau perempuan tidak menyetujuinya sehingga keduanya mengambil tindakan yaitu berbuat serong yang menyebabkan si perempuan hamil di luar nikah. Hal seperti ini dalam masyarakat Bajo dikenal dengan kawin lari. Jika ditinjau dari aspek agama maka kawin lari sangat tidak sesuai dengan hukum islam. Karena islam mengharamkan berzina, dan islam menganjurkan kemudahan.Adapun hal lain dalam pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum islam yaitu massurang ada’ karena massurang ada’ ini sangat memberatkan masyarakat dan hal ini bukan merupakan rukun nikah atau syarat sahya perkawinan.Namun dengan demikian tidak semua tatacara perkawinan pada masyarakat Bajo bertentangan dengan hukum islam. Adapun tatacara pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan hukum islm yaitu adanya aqad nikah atau ijab wabul, mahar, saksi dan wali.
Penguatan Moderasi Beragama dan Toleransi melalui Gerakan Pramuka dalam Perspektif Hukum Islam pada Jambore Nasional Gerakan Pramuka XII Tahun 2026 Iskandar Iskandar; Jakariah M. Sali; Marwan Gazali; Yanti Rosalina Naitboho
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 10 (2026): SWARNA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Oktober, 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v5i10.4804

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memperkuat nilai moderasi beragama dan toleransi melalui Gerakan Pramuka dalam perspektif hukum Islam pada Jambore Nasional Gerakan Pramuka XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilatarbelakangi keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan latar sosial masyarakat Indonesia untuk memperkuat sikap saling menghormati, kerja sama, dan komitmen kebangsaan. Kegiatan menggunakan pendekatan pendidikan partisipatif memanfaatkan aktivitas kepramukaan sebagai sarana pembelajaran untuk menanamkan toleransi, penghargaan perbedaan, anti-kekerasan, dan persaudaraan. Penguatan moderasi beragama mengacu pada empat indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dalam hukum Islam, nilai-nilai tersebut dikaji melalui prinsip wasathiyyah (moderasi), tasamuh (toleransi), i'tidal (keadilan), tawazun (keseimbangan), dan muwathanah (komitmen kebangsaan), yang berorientasi pada kemaslahatan, martabat manusia, serta keharmonisan sosial. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aktivitas kepramukaan berpotensi menjadi media karakter untuk membangun pemahaman keberagaman, menumbuhkan sikap saling menghormati, memperkuat kerja sama lintas latar belakang, serta mendorong penyelesaian perbedaan secara damai. Dengan demikian, Gerakan Pramuka dapat menjadi ruang edukasi untuk mengaktualisasikan moderasi beragama dan toleransi yang sejalan dengan hukum Islam dan memperkuat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.