Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TASAMUH: Jurnal Studi Islam Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah
Iskandar Iskandar
Universitas Muhammadiyah Kupang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif Sanksi Tindak Pidana Zina Iskandar Iskandar; Agus Salam
TASAMUH: Jurnal Studi Islam Vol 14 No 1 (2022): Tasamuh: Jurnal Studi Islam
Publisher : LPPM IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/tasamuh.v14i1.589

Abstract

Pembahasan Hukum Islam dan Hukum Positif Tindak Pidana Zina, merupakan aspek terpenting untuk di bahas secara mendalam guna menghasilkan landasan yang tepat sebagai dasar kebijakan dan dalam mengaktualisasikan hukum dengan tepat. Tulisan ini mencakup pendahuluan yang mengungkap Syari’at merupakan Hukum Pidana Islam yang mengandung kemaslahatan untuk manusia didunia, akhirat.Penerapan Hukum Pidana Islam bertujuan untuk menciptakan ketentraman manusia, antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) terdapat perbedaan yang mencolok, isi tulisan ini mengungkap Tindak Pidana Zina menurut syariat, Sanksi Tindak Pidana Zina dalam alquran dan hadits,Zina Menurut Hukum Positif (KUHP), Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP), sebagai akhir tulisan di simpulkan tentang sumber hukum islam sebagai dasar penentuan sanksi hukum zina, konsep zina menurut islam dan KUHP
Tradisi Perkawinan Masyarakat Bajo di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur: (Ditinjau Dari Hukum Islam) Marwan Gazali; Iskandar; Fatmawati Dusu
Al-Mizan Vol 9 No 2 (2022): Al-Mizan
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v9i2.444

Abstract

Tradisi perkawinan masyarakat Bajo di Desa Sagu di tinjau dari hukum islam. Tradisi atau adat di dalam masyarakat Bajo dari kebiasaan yang kemudian di jadikan dasar dalam hubungan antara satu sama lain dalam satu daerah. Hal seperti ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Bajo yang mempunyai tradisi dalam perkawinan. Tradisi atau adat ini menyatu dengan jelas antara lain dalam hal pelaksanaan perkawinan, upacara perkawinan dan bentuk-bentuk perkawinan.Tatacara perkawinan ini merupakan suatu kebiasaan yang membudaya ditengah-tengah masyarakat yang berisi pandangan hidup yang melekat pada nilai-nilai yang terjelma dalam nilai sosial, sistem kebudayaan dan sistem kepribadian yang dapat mempertahankan diri dari martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat di sekililingnya, dimana tatacara tersebut bersifat Tradisional yang sukar dirubah, meskipun kadang-kadang tatacara tersebut jika ditinjau dari aspek lain, dari sudut pandang agama akan menimbulkan pertanyaan bahwa tatacara tersebut sudah benar atau baikkah?. Berhubungan dengan itu, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tradisi Perkawinan Masyarakat Bajo jika di pandang dari Hukum Islam”. Untuk menjawab permasalahan ini maka perlu diadakan penelitian.Bagi masyarakat Bajo tujuan perkawinan yang paling utama adalah untuk meneruskan keturunan serta menjalin kekerabatan antar kedua belah pihak.Bentuk perkawinan pada masyarakat Bajo diantaranya adalah Gau ala/passuroang dan silayyang. Gau ala artinya pernikahan yang diawali dengan peminangan/lamaran. Hal ini sangat sesuai dengan ajaran hukum islam.Silayyang artinya pernikahan yang terjadi karena orang tua dari keluarga laki-laki atau perempuan tidak menyetujuinya sehingga keduanya mengambil tindakan yaitu berbuat serong yang menyebabkan si perempuan hamil di luar nikah. Hal seperti ini dalam masyarakat Bajo dikenal dengan kawin lari. Jika ditinjau dari aspek agama maka kawin lari sangat tidak sesuai dengan hukum islam. Karena islam mengharamkan berzina, dan islam menganjurkan kemudahan.Adapun hal lain dalam pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum islam yaitu massurang ada’ karena massurang ada’ ini sangat memberatkan masyarakat dan hal ini bukan merupakan rukun nikah atau syarat sahya perkawinan.Namun dengan demikian tidak semua tatacara perkawinan pada masyarakat Bajo bertentangan dengan hukum islam. Adapun tatacara pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan hukum islm yaitu adanya aqad nikah atau ijab wabul, mahar, saksi dan wali.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao Dini I. Laebo; Iskandar; Muhammad Tamrin
Al-Mizan Vol 9 No 2 (2022): Al-Mizan
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v9i2.445

Abstract

Masyarakat Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao menganut aturan norma-norma adat yang mereka warisi secara turun-temurun yang jika terjadi pembatalan peminangan oleh salah satu pihak maka akan dikenakan sanksi adat. Hal ini dinilai sebagai suatu tindakan yang merusak dan mencemarkan nama baik keluarga. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan sanksi adat pembatalan khitbah di Desa Oelua Kec. Loaholu Kab. Rote Ndao, dan 2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat tentang pembatalan khitbah di Desa Oelua Kec. Loaholu Kab. Rote Ndao. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Desa Oelua Kabupaten Rote Ndao. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang penulis gunakan ialah teknik reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) praktik pelaksanaan sanksi adat pembatalan khitbah di Desa Oelua dilakukan dengan cara pihak yang membatalkan khitbah tersebut datang secara langsung ke tempat pihak yang di khianati untuk membicarakan mengenai pembatalan khitbah dan sanksi adat yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan, dapat dilakukan secara langsung oleh orang tua atau wali atau bahkan kedua-duanya dan juga beserta dengan salah satu tokoh adat atau tokoh agama setempat. Sanksi adat tersebut berupa uang tunai yang nominalnya senilai dengan harga satu ekor ternak sapi, 2) pada hakikatnya di dalam hukum Islam tidak disebutkan hukuman bagi yang membatalkan khitbah. Namun, tetap saja perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak terpuji dan bagian dari kemunafikan karena telah ingkar janji. Sanksi adat tersebut memiliki dasar filosofis bahwa segala hal buruk harus dicegah. Selain itu, diterapkannya sanksi adat tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah mencegah terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh pihak yang merasa kehormatannya diremehkan oleh pihak lain.
Perkawinan Adat Paru Dheko di Ende Ditinjau dari Hukum Islam: (Studi Kasus di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende) Jakaria M. Sali; Iskandar; Aris Munandar
Al-Mizan Vol 10 No 1 (2023): Al-Mizan
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v10i1.590

Abstract

Perkawinan Paru Dheko adalah salah satu tradisi perkawinan yang terdapat di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Tradisi perkawinan ini bermula dari kedua orang yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan asmara dan ingin menikah,, tapi keinginan tersebut tidak direstui oleh pihak keluarga wanita. Ketidak setujuan pihak perempuan berasaskan pada perbedaan stratifikasi sosial, perbedaan ekonomi dan hamil di luar nikah. Dampak Paru Dheko ini bagi anak perempuan adalah ia akan dicoret dari susunan kekeluargaan, dan tidak dianggap anak oleh pihak keluarganya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research. Hasil penelitian menunjukan bahwa Lari Ikut dalam tinjauan hukum Islam  bertentangan dengan hukum islam, karena berpatokan pada hadist Nabi tentang wali yang diriwayatkan oleh imam Thabrani yang menyatakan bahwa “Tidak sah suatu pernikahan kecuali akad nikah itu dilakukan oleh walinya dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil (HR Thabrani)” . Dengan demikian, dapat diisimpukan bahwa Lari Ikut (Paru Dheko) yang dilaksanakan di daerah Ende bertentangan dengan hukum Islam jika mengacu pada versi ulama-ulama madina berdasarkan hadis tersebut.
Co-Authors Agus Salam Aris Munandar Dini I. Laebo Fatmawati Dusu Jakaria M. Sali Marwan Gazali Muhammad Tamrin, Muhammad