Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora TASAMUH: Jurnal Studi Islam Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan LAN TABUR: JURNAL EKONOMI SYARIAH
Iskandar Iskandar
Universitas Muhammadiyah Kupang
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif Sanksi Tindak Pidana Zina Iskandar Iskandar; Agus Salam
TASAMUH: Jurnal Studi Islam Vol 14 No 1 (2022): Tasamuh: Jurnal Studi Islam
Publisher : LPPM IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/tasamuh.v14i1.589

Abstract

Pembahasan Hukum Islam dan Hukum Positif Tindak Pidana Zina, merupakan aspek terpenting untuk di bahas secara mendalam guna menghasilkan landasan yang tepat sebagai dasar kebijakan dan dalam mengaktualisasikan hukum dengan tepat. Tulisan ini mencakup pendahuluan yang mengungkap Syari’at merupakan Hukum Pidana Islam yang mengandung kemaslahatan untuk manusia didunia, akhirat.Penerapan Hukum Pidana Islam bertujuan untuk menciptakan ketentraman manusia, antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) terdapat perbedaan yang mencolok, isi tulisan ini mengungkap Tindak Pidana Zina menurut syariat, Sanksi Tindak Pidana Zina dalam alquran dan hadits,Zina Menurut Hukum Positif (KUHP), Sanksi Zina Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP), sebagai akhir tulisan di simpulkan tentang sumber hukum islam sebagai dasar penentuan sanksi hukum zina, konsep zina menurut islam dan KUHP
Tradisi Perkawinan Masyarakat Bajo di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur: (Ditinjau Dari Hukum Islam) Marwan Gazali; Iskandar; Fatmawati Dusu
Al-Mizan Vol 9 No 2 (2022): Al-Mizan
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v9i2.444

Abstract

Tradisi perkawinan masyarakat Bajo di Desa Sagu di tinjau dari hukum islam. Tradisi atau adat di dalam masyarakat Bajo dari kebiasaan yang kemudian di jadikan dasar dalam hubungan antara satu sama lain dalam satu daerah. Hal seperti ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Bajo yang mempunyai tradisi dalam perkawinan. Tradisi atau adat ini menyatu dengan jelas antara lain dalam hal pelaksanaan perkawinan, upacara perkawinan dan bentuk-bentuk perkawinan.Tatacara perkawinan ini merupakan suatu kebiasaan yang membudaya ditengah-tengah masyarakat yang berisi pandangan hidup yang melekat pada nilai-nilai yang terjelma dalam nilai sosial, sistem kebudayaan dan sistem kepribadian yang dapat mempertahankan diri dari martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat di sekililingnya, dimana tatacara tersebut bersifat Tradisional yang sukar dirubah, meskipun kadang-kadang tatacara tersebut jika ditinjau dari aspek lain, dari sudut pandang agama akan menimbulkan pertanyaan bahwa tatacara tersebut sudah benar atau baikkah?. Berhubungan dengan itu, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Tradisi Perkawinan Masyarakat Bajo jika di pandang dari Hukum Islam”. Untuk menjawab permasalahan ini maka perlu diadakan penelitian.Bagi masyarakat Bajo tujuan perkawinan yang paling utama adalah untuk meneruskan keturunan serta menjalin kekerabatan antar kedua belah pihak.Bentuk perkawinan pada masyarakat Bajo diantaranya adalah Gau ala/passuroang dan silayyang. Gau ala artinya pernikahan yang diawali dengan peminangan/lamaran. Hal ini sangat sesuai dengan ajaran hukum islam.Silayyang artinya pernikahan yang terjadi karena orang tua dari keluarga laki-laki atau perempuan tidak menyetujuinya sehingga keduanya mengambil tindakan yaitu berbuat serong yang menyebabkan si perempuan hamil di luar nikah. Hal seperti ini dalam masyarakat Bajo dikenal dengan kawin lari. Jika ditinjau dari aspek agama maka kawin lari sangat tidak sesuai dengan hukum islam. Karena islam mengharamkan berzina, dan islam menganjurkan kemudahan.Adapun hal lain dalam pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum islam yaitu massurang ada’ karena massurang ada’ ini sangat memberatkan masyarakat dan hal ini bukan merupakan rukun nikah atau syarat sahya perkawinan.Namun dengan demikian tidak semua tatacara perkawinan pada masyarakat Bajo bertentangan dengan hukum islam. Adapun tatacara pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan hukum islm yaitu adanya aqad nikah atau ijab wabul, mahar, saksi dan wali.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Tentang Pembatalan Khitbah di Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao Dini I. Laebo; Iskandar; Muhammad Tamrin
Al-Mizan Vol 9 No 2 (2022): Al-Mizan
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v9i2.445

Abstract

Masyarakat Desa Oelua Kecamatan Loaholu Kabupaten Rote Ndao menganut aturan norma-norma adat yang mereka warisi secara turun-temurun yang jika terjadi pembatalan peminangan oleh salah satu pihak maka akan dikenakan sanksi adat. Hal ini dinilai sebagai suatu tindakan yang merusak dan mencemarkan nama baik keluarga. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan sanksi adat pembatalan khitbah di Desa Oelua Kec. Loaholu Kab. Rote Ndao, dan 2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat tentang pembatalan khitbah di Desa Oelua Kec. Loaholu Kab. Rote Ndao. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Desa Oelua Kabupaten Rote Ndao. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang penulis gunakan ialah teknik reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) praktik pelaksanaan sanksi adat pembatalan khitbah di Desa Oelua dilakukan dengan cara pihak yang membatalkan khitbah tersebut datang secara langsung ke tempat pihak yang di khianati untuk membicarakan mengenai pembatalan khitbah dan sanksi adat yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan, dapat dilakukan secara langsung oleh orang tua atau wali atau bahkan kedua-duanya dan juga beserta dengan salah satu tokoh adat atau tokoh agama setempat. Sanksi adat tersebut berupa uang tunai yang nominalnya senilai dengan harga satu ekor ternak sapi, 2) pada hakikatnya di dalam hukum Islam tidak disebutkan hukuman bagi yang membatalkan khitbah. Namun, tetap saja perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak terpuji dan bagian dari kemunafikan karena telah ingkar janji. Sanksi adat tersebut memiliki dasar filosofis bahwa segala hal buruk harus dicegah. Selain itu, diterapkannya sanksi adat tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud adalah mencegah terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh pihak yang merasa kehormatannya diremehkan oleh pihak lain.
Perkawinan Adat Paru Dheko di Ende Ditinjau dari Hukum Islam: (Studi Kasus di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende) Jakaria M. Sali; Iskandar; Aris Munandar
Al-Mizan Vol 10 No 1 (2023): Al-Mizan
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v10i1.590

Abstract

Perkawinan Paru Dheko adalah salah satu tradisi perkawinan yang terdapat di Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. Tradisi perkawinan ini bermula dari kedua orang yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan asmara dan ingin menikah,, tapi keinginan tersebut tidak direstui oleh pihak keluarga wanita. Ketidak setujuan pihak perempuan berasaskan pada perbedaan stratifikasi sosial, perbedaan ekonomi dan hamil di luar nikah. Dampak Paru Dheko ini bagi anak perempuan adalah ia akan dicoret dari susunan kekeluargaan, dan tidak dianggap anak oleh pihak keluarganya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research. Hasil penelitian menunjukan bahwa Lari Ikut dalam tinjauan hukum Islam  bertentangan dengan hukum islam, karena berpatokan pada hadist Nabi tentang wali yang diriwayatkan oleh imam Thabrani yang menyatakan bahwa “Tidak sah suatu pernikahan kecuali akad nikah itu dilakukan oleh walinya dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil (HR Thabrani)” . Dengan demikian, dapat diisimpukan bahwa Lari Ikut (Paru Dheko) yang dilaksanakan di daerah Ende bertentangan dengan hukum Islam jika mengacu pada versi ulama-ulama madina berdasarkan hadis tersebut.
The Law of Interfaith Marriage in the Perspective of Quraish Shihab: Analysis of the Interpretation of Surah Al-Baqarah Verse 221, Al-Mumtahanah Verse 10, and Al-Maidah Verse 5 Iskandar, Iskandar
Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin Vol. 5 No. 2 (2025): April
Publisher : Faculty of Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpiu.43489

Abstract

Interfaith marriage in Islam is a controversial issue addressed in the Qur'an, with several verses prohibiting marriage to polytheistic women while allowing exceptions for women from the People of the Book. Therefore, it is essential to understand M. Quraish Shihab's interpretation in this context. This study aims to analyze M. Quraish Shihab's views on the legality of interfaith marriage through the interpretation of Qur'anic verses, as well as to examine the relevance of his interpretations to this issue in contemporary Muslim society. The research method employed is library research with a thematic interpretation approach, analyzing three Qur'anic verses related to the legality of interfaith marriage through M. Quraish Shihab's tafsir. M. Quraish Shihab's perspective on the legality of interfaith marriage permits Muslim men to marry women from the People of the Book, provided they maintain their honor, while still prioritizing Muslim women and prohibiting marriage to polytheists. His interpretation is relevant in the context of contemporary Muslim society, offering guidance on appreciating differences while adhering to Islamic values and maintaining family harmony. Recommendations for future researchers relate to the exploration of the meaning of "mushrik" in the Qur'an, particularly concerning the prohibition of marrying those who are mushrik.
Penguatan Tata Kelola Organisasi Islami dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi dan Persaingan Global: Pengabdian Darul Kutni; Arman Paramansyah; Firdaus; Basuki Rahmat; Iskandar; Jakaria M. Sali; Eko Sudarmanto
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6382

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan arus globalisasi telah menciptakan perubahan signifikan dalam tata kelola organisasi modern. Disrupsi teknologi yang ditandai dengan hadirnya Artificial Intelligence (AI), otomatisasi, digitalisasi, dan transformasi informasi menuntut organisasi untuk mampu beradaptasi secara cepat dan inovatif. Dalam konteks organisasi berbasis Islam, perubahan tersebut harus diimbangi dengan penguatan nilai-nilai syariah agar organisasi tetap profesional, kompetitif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tata kelola organisasi Islami dalam menghadapi disrupsi teknologi dan persaingan global. Metode pelaksanaan dilakukan melalui seminar, pelatihan, diskusi interaktif, dan pendampingan organisasi. Sasaran kegiatan meliputi pengurus organisasi masyarakat, pelaku usaha syariah, dan komunitas ekonomi Islam. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya transformasi digital, penguatan kepemimpinan Islami, tata kelola organisasi yang transparan, serta pemanfaatan teknologi secara produktif dan sesuai prinsip syariah. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam membangun organisasi Islami yang adaptif, inovatif, dan memiliki daya saing global.
Analysis of Muhammad Baqir al-Sadr's Thoughts on Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) as a Sovereign Wealth Fund (SWF) Badrud Tamam; Moh. Mujibur Rohman; Iskandar Iskandar; Mega Ilhamiwati; Siti inayatul Faizah
Lan Tabur: JURNAL EKONOMI SYARIAH Vol. 7 No. 2 (2026): (March)
Publisher : LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah The Islamic University of KH. Achmad Muzakki Syah Jember, East Java. Jember Jln. Manggar Gebang Poreng 139A Patrang Jember Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/lt.v7i2.156

Abstract

The establishment of Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) as Indonesia's Sovereign Wealth Fund (SWF) reflects the country's efforts to optimize the management of strategic assets to support long-term development and national economic stability. Amidst the dominance of the global capitalist paradigm that emphasizes capital accumulation and market efficiency, an alternative framework of thinking is needed to ensure that SWF management remains oriented towards social justice and public welfare. In this context, the economic thinking of Muhammad Baqir al-Sadr is relevant to examine, particularly his ideas on the concept of public ownership, the role of the state as a representative of the people, and the rejection of exploitation and the accumulation of wealth by a small elite. This article focuses on a conceptual analysis of the relationship between al-Sadr's economic thinking and the characteristics of DANANTARA as an SWF in the context of the Indonesian economy. The purpose of this study is to identify the extent to which Muhammad Baqir al-Sadr's thinking can provide a normative and critical basis for the equitable management of DANANTARA as an SWF. The research methodology used is qualitative research with a normative-philosophical approach through a literature study of al-Sadr's works, Islamic economic literature, and regulations and policy documents related to SWFs in Indonesia. The results of the study show that the principles of public ownership and state responsibility in al-Sadr's perspective are in line with the objectives of establishing DANANTARA, as long as its management is not solely profit-oriented, but rather focused on the fair and sustainable distribution of economic benefits. Thus, al-Sadr's thinking has the potential to become an ethical framework in directing DANANTARA as an SWF that favors the public interest.
Interfaith workplace interactions in a Buddhist Temple: A phenomenological study of muslim workers at the Avalokitesvara Temple, Pamekasan, Indonesia Nuri Wahda Salsabila Usmany; Itaanis Tianah; Nuri Safitri; Iskandar Iskandar; St. Wijdanah Ram
SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 12 No 1 (2026): February 2026
Publisher : LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30738/sosio.v12i1.21126

Abstract

Interfaith social interaction in the workplace represents a crucial yet underexplored dimension of religious tolerance in plural societies. This study examines the social interactions between Muslim workers and non-Muslim visitors at the Avalokitesvara Temple in Pamekasan, Indonesia, a Buddhist place of worship that employs workers from diverse religious backgrounds. Employing a qualitative phenomenological approach, data were collected through non-participant observation, in-depth interviews with Muslim workers and non-Muslim visitors, and documentation. The findings reveal that social interactions within the temple environment are predominantly associative, characterized by cooperation, accommodation, and mutual respect. Initially driven by economic motives, these interactions gradually developed into broader social relationships grounded in trust, tolerance, and respect for religious differences. Muslim workers demonstrated adaptive strategies, including professional conduct, respectful communication, and boundary awareness during religious rituals, while institutional openness and family support strengthened their sense of comfort and belonging. This study contributes to the literature on interfaith relations by highlighting how everyday workplace interactions can function as a practical arena for fostering religious tolerance and social harmony in multicultural societies.
Co-Authors Agus Salam Aris Munandar Arman Paramansyah Badrud Tamam Basuki Rahmat Darul Kutni Dini I. Laebo Fatmawati Dusu Firdaus Itaanis Tianah Jakaria M. Sali Marwan Gazali Mega Ilhamiwati Moh Mujibur Rohman Muhammad Tamrin, Muhammad Nuri Safitri Nuri Wahda Salsabila Usmany Ram, St Wijdanah Siti Inayatul Faizah, Siti Inayatul Sudarmanto, Eko