Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KUDUS OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH) Lia Kusumaningrum; Kiki Dwi Wulandari; Faradilah Farid Karim; Nurika Arum Sari
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17921

Abstract

Sampah merupakan masalah sosial dimana dengan berjalannya waktu dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Persampahan di Kabupaten Kudus menjadi salah satu permasalahan dari dampak meningkatnya jumlah penduduk, pesatnya pembangunan dan industri di Kabupaten Kudus. Pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus bukan hanya tanggungjawab Dinas Perumahan, KawasanPermukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) saja, melainkan juga menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Kabupaten Kudus. Kinerja Dinas PKPLH Kabupaten Kudus dinilai belum optimal. Berlakunya UU No 18/2008 tentang pengelolaan sampah agar pemerintah kota/kabupaten dapat mengubah sistem pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah. Penelitian ini mengkaji strategi pengelolaan sampah optimal oleh Dinas PKPLH. Penelitian bertujuan memberikan strategi yang tepat dalam pengelolaan sampah sehingga dapat menekan timbulan sampah sesuai dengan Undang-Undang yang telah di tetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan dan wawancara informan dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis menggunakan analisis SWOT mengkaji kekuatan (S), kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T), serta Uji Litmus. Dari hasil penelitian didapatkan strategi pengelolaan sampah yang segera dilakukan tindakan oleh Dinas PKPLH yakni meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam upaya mengubah persepsi, sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui proses daur ulang yang terpadu sehingga sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku yang bernilai ekonomi, serta diperlukan pengadaan sarana dan prasarana, selain itu perlu memperbaiki, merawat sarana dan prasarana persampahan yang sudah ada di Kabupaten Kudus oleh Dinas PKPLH guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam prakteknya diperlukan komitmen yang kuat antara masyarakat dan Dinas PKPLH agar persoalan pengelolaan sampah dapat teratasi.  
Analysis of Community Dependence on Non-Timber Forest Products in Community Forest Areas of Puncak Harapan Village Enrekang Regency Fitra Ade Candra; Daud Irundu; Faradilah Farid Karim
Jurnal Hutan dan Masyarakat VOLUME 17 NO 2, DESEMBER 2025
Publisher : Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24259/jhm.v17i2.35513

Abstract

In the forest area in Puncak Harapan Village, we can find very active community interaction activities in the use of forest products in and out of the forest area. Forest utilization is still carried out in a simple way, so far the community is still carrying out NTFP management activities which only include raw or semi-finished raw materials. The income earned by the community from within the forest area will determine the extent of the community's dependence on forest products to fulfill their daily needs. This research aims to analyze how much dependence the community has on NTFPs in Puncak Harapan Village, Maiwa District, Enrekang Regency. The sample used in this research was 38 people using simple random sampling. The results of the research found six types of NTFPs that are used by the people of Puncak Harapan Village, namely sugar palm (Arenga pinnata), durian (Durio zibethinus), cloves (Syzygium aromaticum), candlenuts (Aleurites moluccana), bamboo (Bambusa Sp) and ginger (Zingiber officinale) which used directly or indirectly. Furthermore, the average annual income of people from within the forest area is IDR. 45,115,684/year/LLG or around 80% of the total annual income of the community, while the average value of HOK from within the forest area is 76.1 HOK/year/LLG or around 68% of the total average HOK so that the value obtained a percentage of 74% for the overall level of community dependence on NTFPs.