Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Endang Purwaningsih
Universitas Yarsi Jakarta
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN UMKM BERBASIS KEUNIKAN LOKAL DI MASA PANDEMI Endang Purwaningsih; Nelly Ulfah Anisariza
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i2.6184

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan guna penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta, dan menganalisis kendala dan solusi hukum guna mengatasi kendala pelaksanaan penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta melalui perlindungan hukum yang diberikan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder diimbangi data primer sebagai pendukung,  dengan mengkaji hukum positif serta unsur yang berhubungan dengan obyek penelitian dan mengkaji das sein nya di lapangan, untuk kemudian dicarikan solusi hukumnya. Subjek penelitian ini adalah para pelaku UMKM di Yogyakarta, dan utamanya binaan peneliti selama 3 tahun di Bantul DIY. Penelitian ini  menggunakan literary study dan didukung dengan in depth interview,  dengan statute approach, sosiologisch approach dan historish approach.  Data  dianalisis secara kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil análisis dapat disimpulkan bahwa: 1) bentuk perlindungan hukum dan perlindungan terkait yang diberikan guna mendukung penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta yaitu perlindungan hukum berbasis kebijakan pengangkatan kearifan lokal dan bangga menggunakan produk DIY; 2) solusi hukum terhadap kendala pelaksanaan penguatan kelembagaan UMKM di Yogyakarta dapat dilakukan dengan kerjasama atau program binaan sebagai mitra, diberikan pendampingan dan pelatihan terkait hukum transaksi, badan hukum, merek, desain industri, perlindungan konsumen serta kelengkapan perijinan seperti ijin edar, NIB, PIRT dan sebagainya. Selanjutnya diberikan akses fasilitasi dan pendampingan usaha serta monitoring.Kata kunci: perlindungan; penguatan kelembagaan; UMKM; keunikan lokal; pandemi
Rekonstruksi Penilaian Yudisial Terhadap Diskresi Kebijakan Publik Dalam Sengketa Hak Keperdataan Endang Purwaningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.5214

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji parameter penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik pada sengketa hak keperdataan dalam perspektif peran Mahkamah Agung sebagai judex juris. Penelitian normatif yuridis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual, untuk menghasilkan rekonstruksi parameter penilaian yudisial yang menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama, dan rekonstruksi dirumuskan dalam model penilaian yudisial yang mengintegrasikan teori keadilan, rasionalitas dan proporsionalitas tindakan, responsivitas terhadap konteks sosial dan ekonomi, serta penguatan asas prosedural dan partisipatif. Penerapan parameter penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik oleh pengadilan dalam sengketa hak keperdataan, khususnya dalam perspektif fungsi Mahkamah Agung sebagai judex juris yang menilai konsistensi penerapan hukum, rasionalitas pertimbangan, dan kepatuhan terhadap batas kewenangan yudisial. Mahkamah Agung perlu mengembangkan dan merumuskan pedoman atau model penilaian yudisial terhadap diskresi kebijakan publik yang terintegrasi dengan parameter teori keadilan, kepastian hukum sebagai batas operasional, rasionalitas dan proporsionalitas tindakan, responsivitas terhadap konteks sosial dan ekonomi. penelitian lebih berfokus pada analisis doktrinal dan konseptual, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika empiris dalam praktik peradilan : Model ini memberikan kerangka konseptual bagi Mahkamah Agung guna menjalankan fungsi pengawasan dan koreksi hukum terhadap putusan pengadilan di bawahnya
Co-Authors Nelly Ulfah Anisariza