Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Jurnal Inovasi Penelitian Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK
Abdal Abdal
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYUSUTAN ASET TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE GARIS LURUS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANDUNG Mutia Hanifah Nurul Aida; Abdal Abdal; Jaliludin Muslim
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v9i2.7697

Abstract

Penyusutan aset tetap merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan, karena untuk memberikan nilai wajar aset tetap sesuai dengan umur ekonomisnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung telah melakukan penyusutan aset tetap. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana penerapan dan perhitungan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung telah terealisasi secara efektif dan tepat guna, serta apa saja kendalanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif verifikatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusutan aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 dan memenuhi empat syarat dalam menerapkan penyusutan, yaitu nilai perolehan, nilai sisa, umur ekonomis, dan pola penggunaan. Namun masih terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki yaitu penggunaan metode garis lurus yang dirasa kurang efektif sehingga metode saldo menurun ganda lebih baik digunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung, karena dari hasil perhitungan aset tersebut biasanya efektif dan maksimal digunakan pada tahun-tahun awal, maka jika pada tahun-tahun berikutnya keadaan aset tetap menurun, dapat diambil tindakan yang tepat untuk memperbaikinya.
PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELESTARIAN BUDAYA DI DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA Muhammad Yusuf Sulaeman; Abdal Abdal; Engkus Engkus
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 6: Nopember 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v3i6.2130

Abstract

Terjadi penurunan pelestarian kebudayaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, sehingga stakeholder yang seharusnya terlibat dalam pelestarian kebudayaan juga menerima dampaknya. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan collaborative governance yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bersama stakeholder lainnya diluar unsur pemerintah dalam pelestarian kebudayaan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses collaborative governance di dinas kebudayaan dki jakarta sudah cukup baik dengan selalu melibatkan stakeholder di setiap kegiatan maupun pertunjukkan seni budaya betawi. Namun dalam proses collaborative governance dilakukan masih belum cukup baik, dengan masih kurangnya komunikasi atau diskusi yang rutin dilakukan oleh dinas kebudayaan dki jakarta bersama stakeholder di luar unsur pemerintah. serta efek pandemi covid-19 yang terjadi menyebabkan banyak kegiatan pelestarian kebudayaan betawi terhenti dan tidak adanya anggaran yang memadai dari pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pelestarian seni budaya bersama stakeholder lainnya.
IMPLEMENTASI E-BUDGETING DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN DISEKTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG Fanesya Islami Zahra; Syifa Shafira; Abdal Abdal
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10806

Abstract

The implementation of e-Budgeting in Bandung Regency has had a significant positive impact on improving transparency, accountability, and the effectiveness of local financial management. This digital system allows the public to easily access budget information through official government platforms, thereby strengthening the oversight role of both the public and formal institutions. Additionally, data integration within e-Budgeting improves the accuracy of budget preparation, accelerates synchronization among local government agencies, and supports the implementation of audit trails as internal control mechanisms. From a good governance perspective, e-Budgeting serves as a crucial foundation for strengthening performance-based governance that is more open and responsive. Nevertheless, challenges such as low digital literacy among government officials, limited IT infrastructure, and the public’s limited understanding of budget information remain obstacles that must be addressed. Efforts to enhance human resource capacity and improve technological support are key to optimizing the system in the future. Overall, the implementation of e-Budgeting in Bandung Regency has brought about a transformation in budget management toward a system that is more transparent, efficient, and integrity-driven.
Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data: Systematic Literature Review Saffana Hammamiyah Nabilah; Abdal Abdal
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.10528

Abstract

Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan instrumen strategis pemerintah untuk membangun tata kelola data yang akurat, terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, implementasi SDI di instansi pemerintah masih menghadapi tantangan, terutama terkait koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, interoperabilitas sistem, serta ego sektoral. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III, serta merumuskan strategi penguatan implementasi SDI. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Data diperoleh melalui penelusuran literatur pada Google Scholar menggunakan aplikasi Publish or Perish dengan rentang publikasi tahun 2020–2026. Dari 100 artikel awal, setelah melalui tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan kriteria inklusi, diperoleh 10 artikel yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDI telah berkontribusi terhadap integrasi data, transparansi informasi publik, dan penguatan pengambilan keputusan berbasis bukti, tetapi belum berjalan optimal. Berdasarkan model George C. Edward III, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi keberhasilan implementasi, dengan sumber daya dan komunikasi sebagai faktor dominan. Strategi penguatan SDI mencakup peningkatan kompetensi pengelola data, penyediaan infrastruktur digital, pengembangan interoperabilitas sistem, penguatan koordinasi lintas sektor, penyusunan SOP, serta penguatan tata kelola kelembagaan agar pemerintahan berbasis data dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan SDI tidak hanya ditentukan oleh regulasi, melainkan juga kesiapan organisasi, komitmen pelaksana, serta kolaborasi berkelanjutan antaraktor pemerintah pusat maupun daerah.
Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Mendukung Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia Rini Sari Anjani; Abdal Abdal
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.10558

Abstract

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Meskipun telah didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, implementasi SPBE masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan SPBE dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik di Indonesia berdasarkan Model Implementasi Kebijakan George Edward III. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Data diperoleh melalui penelusuran artikel pada Google Scholar dalam rentang tahun 2022–2026. Dari 100 artikel yang teridentifikasi, setelah melalui tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penerapan kriteria inklusi, diperoleh 10 artikel empiris yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPBE dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan paling dominan terdapat pada aspek sumber daya, khususnya keterbatasan kompetensi aparatur, infrastruktur digital, dan dukungan anggaran. Hambatan tersebut diperkuat oleh komunikasi kebijakan yang belum konsisten, rendahnya komitmen sebagian aparatur, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi SPBE memerlukan penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur digital, penguatan komitmen aparatur, serta pembenahan struktur birokrasi agar transformasi digital pelayanan publik dapat berjalan efektif, terintegrasi, dan merata. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kepemimpinan, budaya kerja adaptif, dan kolaborasi antaraktor pemerintahan secara berkelanjutan di seluruh tingkat pemerintahan Indonesia saat ini.
Co-Authors Engkus Engkus Fanesya Islami Zahra Jaliludin Muslim Muhammad Yusuf Sulaeman Mutia Hanifah Nurul Aida Rini Sari Anjani Saffana Hammamiyah Nabilah Syifa Shafira