Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Universitas Karyaa Husada Semarang
Aisyah Dinda Karina
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENGATURAN PERJANJIAN BAKU DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN MENGENAI LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Esa Lupita Sari; Aisyah Dinda Karina
Smart Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v2i1.73

Abstract

Pengaturan Perjanjian baku diatur dalam Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun POJK Nomor 77/POJK.01/2016 telah dicabut dengan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan perundang-undangan yang telah dicabut tidak lagi memiliki daya guna termasuk materi muatannya, kecuali jika materi muatan diatur kembali dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis direkomendasikan ketentuan Pasal 36 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur kembali dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 32 ayat (2) perlu ditambahkan mekanisme penagihan pendanaan. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 30 ayat (4) POJK Nomor 6/POJK.07/2022. Perubahan dimaksudkan untuk memberikan keadilan yaitu mewujudkan kedudukan yang sama antara para pihak dalam perjanjian.
A EFEKTIVITAS MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) DI KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK: Efektivitas Mal Pelayanan Pelayanan Publik (MPP) di Kota Semarang dalam mewujudkan good governance, Implementasi good governance dalam pelayanan publik, Peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam memberikan pelayanan. Cheetah Setiaaji, Irfan; Aisyah Dinda Karina
Smart Law Journal Vol. 4 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v4i1.95

Abstract

ABSTRAK Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan inovasi pemerintah daerah dalam menyediakan layanan terpadu untuk mewujudkan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas MPP Kota Semarang dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengidentifikasi implementasi prinsip good governance dalam layanan publik, serta menganalisis peran MPP dalam memberikan layanan yang terintegrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif. Penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPP Kota Semarang telah efektif dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi, sebagaimana tercermin dari indeks kepuasan masyarakat yang mencapai angka 4,02. Namun, aspek efisiensi biaya dan profesionalisme masih perlu ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan layanan. Kesimpulannya, MPP Kota Semarang dapat dijadikan model pelayanan publik yang inovatif dan responsif, dengan peran strategis dalam menyederhanakan akses masyarakat terhadap layanan administrasi, termasuk layanan kependudukan oleh DISDUKCAPIL. Implementasi prinsip good governance melalui MPP juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Co-Authors Cheetah Setiaaji, Irfan Esa Lupita Sari