Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT VISUAL STUDIO Amalia, Giska; Mulyana, Imam; Murweni, Ira; Abdussalaam, Falaah

Publisher :

Salah satu kegiatan operasional perusahaan adalah pembelian. Sistem informasi pembelian yang baik diperlukan untuk pengumpulan data dan mengolahnya menjadi suatu laporan yang baik dan layak sebagai bahan membantu pengambilan keputusan. Sistem pembelian di CV Bintang Indo Prakasa ini masih manual belum terkomputerisasi, sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan akibat faktor sumber daya manusia. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut penulis membuat sebuah perancangan sistem informasi pembelian di CV Bintang Indo Prakasa ini. Dengan adanya pererapan sistem pembelian ini diharapkan dapat membantu bagian pembelian dalam proses transaksi berlangsung, sehingga transaksi pembelian dapat berjalan dengan baik. Model penelitian yang didukung yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif. Mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dan meneliti langsung. dan penulis menggunakan metode waterfall dalam perancangan sistem.

Formulation of Seaweed (Eucheuma cottonii Doty) Lotion Hamsinah, Hamsinah; Suhaenah, Asriani; Mulyana, Imam Dwiyan
Pharmaceutical Reports Vol 2, No 2 (2023): (October) Pharmaceutical Reports
Publisher : Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/pharmrep.v2i2.274

Seaweed (Eucheuma cottonii Doty) has potential as an antioxidant because it contains kappa-carrageenan which can counteract free radicals. Formulation of seaweed (Eucheuma cottonii Doty) into lotion preparations can minimize the negative effects of sun exposure, because it can reflect solar radiation or work as a physical sunscreen. To give the maximum effect, particle size reduction is carried out, so that the smaller the particle size of the seaweed powder, the surface area increases. This study aims to determine the formulation and evaluate the preparation of lotion from seaweed powder. This research was conducted using an experimental method. The lotion was made with three variations of seaweed powder concentration (Eucheuma cottonii Doty), namely 2.5%, 3% and 5%. Tests were carried out before and after accelerated conditions at 5oC and 35oC for 12 hours each for 12 cycles with test parameters including organoleptic, homogeneity, pH, spreadability, viscosity and flow type. The results obtained in the organoleptic test showed no change in the three formulas both before and after the accelerated condition. The pH test showed that Formula 2 and Formula 3 still showed that the preparation remained in the skin pH range for sunscreen. In the homogeneity test, all preparations were homogeneous, as well as the spreadability test met the test requirements criteria. Based on the tests carried out, it can be concluded that formulas 2 and 3 have optimum stability.

Implementasi Deep Learning dalam Pendeteksian Dini Penyakit Alzhaimer Imam Mulyana; Binastya Anggara Sekti
Prosiding SISFOTEK Vol 8 No 1 (2024): SISFOTEK VIII 2024
Publisher : Ikatan Ahli Informatika Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Alzheimer's Disease (AD), is a neurodegenerative condition that develops slowly and generally occurs in older people. The aim of this research is to optimize Deep Learning models so that they can process complex brain imaging data efficiently. The method used involves the use of a CNN (Convolutional Neural Network) network which is trained with a dataset of brain MRI images that have been processed and divided into subsets for training, validation and testing. The data used was taken from the Kaggle platform and processed using augmentation techniques with `ImageDataGenerator`. The research results show that the implemented model is able to achieve high accuracy in detecting structural and functional changes in the brain related to Alzheimer's. The loss and accuracy curves monitored during the training process show a positive trend, with accuracy reaching over 96% in just seven epochs. The main conclusion of this research is that Deep Learning technology has great potential in early detection of Alzheimer's disease, enabling earlier and more effective interventions to prevent or slow the progression of this disease, as well as improving the quality of life of individuals at risk.

Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Polluter Pays dalam Hukum Lingkungan Internasional Mengenai Kecelakaan dan Pencemaran dari Kapal Selam Nuklir Haryono, Mazaya Azka Qinthar; Mulyana, Imam
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 2 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 2, Februari 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i2.402

ABSTRAK Negara pemilik kapal selam nuklir yang mencemari lingkungan, tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Hal ini bersumber dari adanya kekosongan hukum berkaitan dengan kecelakaan kapal selam nuklir dan tidak ada konsekuensi hukum atas aktivitas pembuangan limbah yang dilakukan. Kapal selam nuklir K-141 milik Rusia tenggelam tanpa pertanggungjawaban atas kontaminasi radioaktif. Pada kasus lain, Uni Soviet membuang limbah radioaktifnya, dan kegiatan ini terus berlanjut bahkan setelah menjadi negara pihak pada Konvensi London 1972. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prinsip strict liability dan polluter pay sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum atau apakah ada urgensi untuk dibuatnya suatu perjanjian baru terkait tanggung jawab negara jika terjadi kecelakaan kapal selam nuklir dan untuk mengetahui apakah kedua prinsip tersebut dapat diterapkan dalam Konvensi London 1972 sebagai efek jera bagi para pihak untuk mematuhi perjanjian internasional di bidang pembuangan limbah. Penelitian ini berargumen bahwa kedua prinsip tersebut akan lebih efektif jika diterapkan dalam sebuah perjanjian. Kerangka hukum diperlukan terkait tindakan negara untuk mempertanggungjawabkan kerusakan yang tidak disengaja. Kedua prinsip tersebut juga dapat dimasukkan ke dalam Konvensi London 1972.Kata kunci: kapal selam nuklir; prinsip strict liability; prinsip polluter pays ABSTRACTThe country that owns the nuclear submarine responsible for the environmental pollution is not held accountable for its actions. This stems from a legal void regarding nuclear submarine accidents and the lack of legal consequences for waste disposal activities.. Russia's K-141 nuclear submarine sank with no accountability for radioactive contamination. In another case, the USSR dumped its radioactive waste, and this activity continued even after becoming a state party to the 1972 London Convention. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical writing specification method. The purpose of this study is to find out whether strict liability and polluter pay principles are sufficient to be used as a legal basis or if there is an urgency for the formatting of a new treaty related to state responsibility in the event of a nuclear submarine accident and to find out whether both principles can be applied in the 1972 London Convention as a deterrent effect for parties to comply with international treaties in the field of waste disposal. This study argues that both principles would be more effective if applied to a treaty. The legal framework is needed regarding state actions to account for accidental damage. It is also possible to incorporate both principles into the 1972 London Convention.Keywords: nuclear submarine; strict liability principle; polluter pays principle

Perkembangan Prinsip Strict Liability dan Polluter Pays dalam Hukum Lingkungan Internasional Mengenai Kecelakaan dan Pencemaran dari Kapal Selam Nuklir Haryono, Mazaya Azka Qinthar; Mulyana, Imam
Bina Hukum Lingkungan Vol. 9 No. 2 (2025): Bina Hukum Lingkungan, Volume 9, Nomor 2, Februari 2025
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v9i2.402

ABSTRAK Negara pemilik kapal selam nuklir yang mencemari lingkungan, tidak bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Hal ini bersumber dari adanya kekosongan hukum berkaitan dengan kecelakaan kapal selam nuklir dan tidak ada konsekuensi hukum atas aktivitas pembuangan limbah yang dilakukan. Kapal selam nuklir K-141 milik Rusia tenggelam tanpa pertanggungjawaban atas kontaminasi radioaktif. Pada kasus lain, Uni Soviet membuang limbah radioaktifnya, dan kegiatan ini terus berlanjut bahkan setelah menjadi negara pihak pada Konvensi London 1972. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prinsip strict liability dan polluter pay sudah cukup memadai untuk dijadikan dasar hukum atau apakah ada urgensi untuk dibuatnya suatu perjanjian baru terkait tanggung jawab negara jika terjadi kecelakaan kapal selam nuklir dan untuk mengetahui apakah kedua prinsip tersebut dapat diterapkan dalam Konvensi London 1972 sebagai efek jera bagi para pihak untuk mematuhi perjanjian internasional di bidang pembuangan limbah. Penelitian ini berargumen bahwa kedua prinsip tersebut akan lebih efektif jika diterapkan dalam sebuah perjanjian. Kerangka hukum diperlukan terkait tindakan negara untuk mempertanggungjawabkan kerusakan yang tidak disengaja. Kedua prinsip tersebut juga dapat dimasukkan ke dalam Konvensi London 1972.Kata kunci: kapal selam nuklir; prinsip strict liability; prinsip polluter pays ABSTRACTThe country that owns the nuclear submarine responsible for the environmental pollution is not held accountable for its actions. This stems from a legal void regarding nuclear submarine accidents and the lack of legal consequences for waste disposal activities.. Russia's K-141 nuclear submarine sank with no accountability for radioactive contamination. In another case, the USSR dumped its radioactive waste, and this activity continued even after becoming a state party to the 1972 London Convention. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical writing specification method. The purpose of this study is to find out whether strict liability and polluter pay principles are sufficient to be used as a legal basis or if there is an urgency for the formatting of a new treaty related to state responsibility in the event of a nuclear submarine accident and to find out whether both principles can be applied in the 1972 London Convention as a deterrent effect for parties to comply with international treaties in the field of waste disposal. This study argues that both principles would be more effective if applied to a treaty. The legal framework is needed regarding state actions to account for accidental damage. It is also possible to incorporate both principles into the 1972 London Convention.Keywords: nuclear submarine; strict liability principle; polluter pays principle

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search