Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA PENINGKATAN INTEGRITAS DAN TRANSPARASI TERHADAP KODE ETIK NOTARIS DALAM PENETAPAN PELAKSANAAN HONORARIUM NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG Irhamdessetya, Hani; Yuliawan, Indra
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i1.193

Kode Etik Notaris merupakan salah satu ketentuan yang mengatur sikap atau perilaku seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penetapan besarnya honorarium Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan pasal 36 UUJN besarnya honorarium juga berdasarkan atas penetapan perkumpulan (Ikatan Notaris indonesia), sebagaimana dalam Kode Etik Notaris pada pasal 3 angka (13) Kode Etik, notaris diwajibkan melaksanakan dan mematuhi ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Upaya meningkatkan integritas dan transparansi notaris dalam menetapkan honorarium, notaris dalam menjalankan kewenangannya sangat perlu dilakukan pengawasan sebagai bentuk wujud menjalankan tugas kewenangannya sesuai dengan aturan agar kepentingan hukum masyarakat terjaga dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang atau kesalahan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Sistem pengawasan terhadap Notaris mengarah terhadap penegakan aturan-aturan hukum yang dapat membatasi ruang lingkup pada jabatan Notaris. Pentingnya pengawasan pada Notaris agar para Notaris memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur oleh undang-undang serta kode etik Notaris guna kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya. Maka, perlunya tanggung jawab dan etika profesi serta adanya integritas dan moral yang baik sebagai syarat penting yang dimiliki oleh setiap Notaris.

Perlindungan Hukum Perawat Praktik Atas Tindakan Pelayanan Gawat Dan Darurat Pada Masyarakat Pedesaan Di Desa Susukan Kabupaten Semarang Yuliawan, Indra; Susilo, Adhi Budi
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 8, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Tenaga kesehatan banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia dan kualitas sumber daya manusia (SDM) ditentukan dua faktor yang saling berhubungan yakni pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan prasyarat utama agar upaya pendidikan berhasil, sebaliknya pendidikan yang diperoleh akan sangat mendukung tercapainya peningkatan status kesehatan seseorang. Sorotan masyarakat terhadap profesi tenaga kesehatan merupakan suatu kewajaran karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan diabaikan. Profesionalitas profesi kesehatan menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar oleh siapapun, karena berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Tenaga kesehatan terutama perawat dan bidan sebagai profesi mempunyai tanggung jawab pokok pelayanan kesehatan. Perawat dan bidan bertanggung jawab dalam bidang kesehatan secara preventif dan harus mampu menangani berbagai macam pelayanan kesehatan bahkan pelayanan yang memerlukan tindakan darurat, dan melakukan rujukan yang cepat dan tepat. Sebagai Subjek hukum keperanan perawat wajib dilindungi secara hukum. Perlindungan tersebut diperlukan manakala penanganan pertama yang dilakukan perawat dan bidan tidak dapat menyelamat nyawa seseorang dan kemudian ada kekecewaan dalam diri keluarga sang pasien terhadap tindakan bidan atau perawat tersebut. Perawat yang mempunyai latar belakang ilmu kesehatan menjadi tujuan masyarakat bilamana ada anggota masyarakat sedang sakit, terlebih lagi jika tidak ada dokter di sekitarnya. Dalam kondisi seseorang sakit tentunya perawat tidak dapat menolak untuk membantu menyembuhkan bahkan menyelamatkan terlebih lagi dalam kondisi gawat bahkan darurat. Health workers get a lot of attention from the public, because health is a basic human need and the quality of human resources (HR) determined two interrelated factors of education and health. Health is a major prerequisite for educational efforts to succeed, otherwise education will greatly support the achievement of improving one's health status. The public's spotlight on the health professional profession is a fairness because health care is a necessity that can not be postponed and ignored. Professionalism of the health profession becomes a fixed price that no one can bargain for, because it deals with human needs. Health workers, especially nurses and midwives as professions have primary responsibility for health services. Nurses and midwives are in charge of health in a preventive manner and should be able to handle a wide range of health services and even services that require emergency measures, and make quick and precise referrals. As the subject of nurses' law of nurses shall be protected by law. Such protection is necessary when the first handling of the nurse and midwife can not save a person's life and then there is disappointment in the patient's family for the actions of the midwife or nurse. Nurses who have a health science background become a community goal when there are members of the community are sick, especially if there is no doctor around. In the condition of someone sick of course nurses can not refuse to help heal even rescue even more in emergency conditions even emergency

PENDAMPINGAN OPTIMALISASI INTERAKSI DARING DALAM PENERAPAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) Irawati, Arista Candra; Yuliawan, Indra
Jurnal Bakti Humaniora Vol. 2 No. 1 (2022): JUNI 2022
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/jbh.v2i1.1745

Optimalisasi interaksi daring sebagai langkah menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Berdasarkan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menyatakan bahwa penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk: a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat; c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan d. memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Salah satu langkah Pemerintah Indonesia untuk mencegah pandemi COVID-19 adalah memberlakukan pembatasan aktivitas sehari-hari di luar ruangan kepada masyarakat.Â Aktivitas masyarakat lebih banyak dilakukan di rumah melalui daring, yang dapat memanfaatkan teknologi digital seperti google classroom, zoom, video converence, telepon atau live chat. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada tingkat desa/ kelurahan sangat strategis berperan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan penggerak ke masyarakat dalam pencegahan pandemi COVID-19. Selain itu, pengetahuan dan ketrampilan yang berbasis online/ daring kepada ibu-ibu PKK pada tingkat desa/ kelurahan masih diperlukan. Tim pengabdian memilih di lingkungan PKK RW XII Desa Batursari, Mranggen, Demak, karena pengetahuan optimalisasi interaksi daring demi mencegah pandemi COVID-19 masih kurang. Pengabdian masyarkat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif, yang mana para peserta dituntut aktif mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang penerapan interaksi daring yang tepat guna di masa Pandemi COVID-19. Para ibu-ibu PKK yang mengikuti pendampingan ini dapat mengetahui, memahami dan terdorong untuk menerapkan interaksi daring secara optimal. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan pengetahuan Undang-Undang Kekantinaan Kesehatan, dan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik.Kata Kunci: interaksi daring, optimalisasi, masyarakat, COVID-19

ASPEK HUKUM KEPAILITAN DALAM HUKUM POSITIF Hendra Wijaya; Yuliawan, Indra; Adhi Budi Susilo
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i2.3285

Postponement of Debt Payment Obligations(PKPU) is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an inseparable matter in the bankruptcy process. PKPU can also be understood as a certain period of time given to debtors and creditors determined by the Semarang commercial court decision to make a joint agreement related to the payment or settlement of debt problems between the parties, both all or part of the debt and the possibility of debt restructuring. The methodology in this paper uses library research with a statute approach. PKPU is requested if the debtor is unable or estimates that he will not be able to continue paying his debts which have fallen due in reaction to the request for bankruptcy filed by his creditors. ABSTRAK Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam proses kepailitan. PKPU dapat pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditur yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang antara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Metodologi dalam penulisan ini menggunakan library research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. PKPU ini dimohonkan apabila debitur tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya.

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PERUBAHAN AKTA TANAH LETTER C MENJADI SERTIFIKAT HAK MILIK DI KABUPATEN SEMARANG Leony Elfine, Sea; Yuliawan, Indra
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i3.11866

Abstract Public awareness is still low regarding land ownership rights registration. There are still many people who only have proof of land ownership in the form of Letter C. The role of the Land Deed Making Officer in the process of transferring land rights has a very important role, especially in helping the community to make deeds as evidence of legal acts regarding land rights or Property Rights of Apartment Units. Based on PP No. 24 of 2016 concerning PPAT regulations, PPAT is a Public Official who is authorized to make authentic deeds, certain legal acts regarding land rights or ownership rights of apartment units. According to Government Regulation (PP) Number 18 of 2021 concerning land registration, it explains that land registration is a series of activities carried out by the government continuously, continuously and regularly including the collection, processing, bookkeeping, and presentation as well as maintenance of physical data and legal data. From the research conducted by the author in Semarang Regency, it is known that the Semarang Regency community does not utilize the services of PPAT as a public official who is authorized by the state/government to make authentic deeds, certain legal acts regarding land rights or ownership rights to apartment units on the grounds that the costs are considered more expensive compared to the costs incurred if the community uses the services of PPAT. This is the background of the author in writing. From the results of the study, it is known that PPAT has a function as an official assigned by the Minister of Agrarian Affairs/BPN to carry out certain activities according to government regulations and applicable laws and regulations in terms of making Land Ownership Certificates. The task of PPAT is to provide services to all people who need an explanation of the authority and function of the PPAT. Keywords: Legal Analysis, Authority of Land Deed Making Officials, Changes to Land Deed. Abstrak Kesadaran masyarakat masih rendah dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah. Masih banyak masyarakat yang hanya memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Letter C. Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam proses peralihan hak atas tanah mempunyai peranan yang sangat penting khususnya dalam membantu masyarakat untuk membuat akta sebagai bukti adanya perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Rumah Susun. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2016 tentang peraturan PPAT, PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang pendaftaran tanah, menjelaskan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Semarang diketahui bahwa Masyarakat Kabupaten Semarang kurang memanfaatkan jasa PPAT sebagai pejabat umum yang di beri kewenangan oleh negara atau pemerintah untuk membuat akta otentik, perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan alasan adanya anggapan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan jika masyarakat memanfaatkan jasa PPAT. Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis dalam penulisan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa PPAT mempunyai kewenangan selaku pejabat yang ditugaskan oleh Menteri Agraria atau BPN untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang menurut peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembuatan Sertifikat Hak Milik. Adapun tugas PPAT adalah memberikan pelayanan kepada semua masyarakat yang memerlukan penjelasan tentang kewenangan dan fungsi PPAT tersebut. Kata kunci: Analisis Yuridis, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Perubahan Akta Tanah.

EFEKTIVITAS TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SEMARANG Azizah, Nurul; Yuliawan, Indra
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i4.11897

Abstract Reconciling parties who are litigating in court is not an easy thing Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 has regulated in detail about the procedures and procedural law for the mediation process, but in practice it is not always easy to apply a rule into action in the field The research method used in this research is a qualitative approach, namely research procedures that produce descriptive data The purpose of this study is to determine the effectiveness of the mediation process in civil cases at the Ungaran Class 1B District Court. The results showed that the effectiveness of mediation in the Ungaran State Court is still quite low even though there is always an increase in success from year to year. This is due to several factors including the lack of public awareness of the importance of mediation in dispute resolution. Therefore. there is a need to increase awareness for the community to see how important the role of the mediator is in the mediation process between disputing parties in order to resolve existing conflicts. Keywords: Mediation, Effectiveness, Mediator at Semarang Regency District Court. Abstrak Mendamaikan pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah suatu hal yang mudah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan ke dalam tindakan secara riil di lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Ungaran masih terbilang cukup rendah meskipun selalu ada keberhasilan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu, perlunya peningkatan kesadaran bagi masyarakat untuk melihat betapa pentingnya peran mediator dalam proses mediasi antara pihak sengketa guna menyelesaikan konflik yang ada. Kata kunci: Mediasi, Efektivitas, Mediator Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang.

Perlindungan Data Pribadi di Basis Data Internaisonal Terhadap Cyber Crime menurut Perspektif Undang-Undang Indonesia Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani; Yuliawan, Indra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10519

dan kekurangan, terutama dalam akses informasi dan pengelolaan data pribadi. Meskipun kemajuan teknologi, seperti cloud computing, memudahkan akses informasi, risiko penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat, terutama dalam sektor perdagangan, perbankan, pendidikan, dan pemerintahan. Konsep digital dossier mengumpulkan informasi pribadi yang berpotensi disalahgunakan, menimbulkan tantangan dalam perlindungan data. Kejahatan siber, seperti pencurian identitas dan ransomware, menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian lebih. Di Indonesia, meskipun telah ada ketentuan hukum yang berkaitan dengan keamanan data individu, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat masih menjadi kendala. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, bidang usaha swasta, dan komunitas adalah kunci untuk menciptakan suasana yang aman bagi data pribadi. Kerjasama internasional juga diperlukan untuk menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks. Upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan regulasi akan memastikan perlindungan data pribadi, menjaga hak individu di tengah kemajuan teknologi yang pesat.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penipuan Investasi Bodong: Analisis Pasal 378 KUHP Dewi, Salsabela Oktaviani; Yuliawan, Indra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.11653

Penipuan investasi bodong merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang berkembang pesat di era digital, dengan modus operandi yang kian kompleks dan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi palsu, testimoni otomatis, serta media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan investasi berdasarkan Pasal 378 KUHP, serta mengevaluasi efektivitas pasal tersebut dalam konteks kejahatan digital modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP secara umum masih dapat menjerat pelaku, namun memiliki keterbatasan dalam menghadapi kejahatan digital yang bersifat transnasional dan berbasis teknologi. Diperlukan reinterpretasi terhadap unsur “tipu muslihat/tipu daya” agar mencakup bentuk-bentuk penipuan digital, serta penguatan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Penelitian ini juga merekomendasikan pembentukan norma khusus mengenai delik penipuan investasi dan harmonisasi regulasi antara KUHP, UU ITE, dan regulasi sektor keuangan.

Analisis Mengenai Kebijakan Ecourt dalam Sistem Pelayanan Publik Soimah, Rodhiyatun; Yuliawan, Indra
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3759

In the development of the technological era, the field of legal science has added a new policy, namely registering judicial cases via e-Court or electronic justice system which can become one of the legal services in digital form. This development adds convenience for several departments to achieve performance in easy resolution, shortens time and costs less. This research analyzes the impact of the new electronic case resolution policy for advocates and registered users, as well as its implementation in several cities in the Courts. This research is a legal study that uses normative legal research methods and a problem approach in the form of an approach, namely the laws and regulations that apply in Indonesia. By analyzing e-Court system policies for legal purposes over the last few years, it can be used to evaluate service policies. Several benefits of this service will be explained in this research related to future analysis as well as forms of legal protection in law that need to be reviewed further regarding electronic policies and supervision of ecourt socialization in several regions in Central Java. Abstrak Dalam perkembangan zaman teknologi, bidang ilmu hukum menambahkan sebuah kebijakan baru yaitu mendaftarkan perkara peradilan melalui e- Court atau elektronik justice system yang dapat menjadi salah satu pelayanan hukum dalam bentuk digital, perkembangan ini menambah kemudahan bagi beberapa bagian untuk mencapai kinerja dalam penyelesaian yang mudah, menyingkat waktu dan ringan biaya. Penelitian ini menganalisis tentang dampak adanya kebijakan penyelesaian perkara melalui elektronik yang baru bagi advokat dan pengguna terdaftar, serta penerapannya pada beberapa kota di Pengadilan. Penelitian ini merupakan kajian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan masalah berupa pendekatan yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan menganalisis mengenai kebijakan sistem e-Court dalam kepentingan hukum selama beberapa tahun terakhir dapat menjadikan evaluasi bagi kebijakan pelayanan. Beberapa manfaat dari pelayanan tersebut akan dijabarkan pada penelitian ini terkait dengan analisa mendatang serta bentuk perlindungan hukum dalam undang-undang yang perlu untuk ditinjau lebih lanjut mengenai kebijakan elektronik dan pengawasan sosisalisasi e-Court di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search