Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analis Pemilihan Umum Dalam Keadaan Masa Darurat Bencana Non Alam (Staatenoodrecht) izzul islam; R. Wahjoe Poernomo Soeprapto
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 2 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (886.004 KB) | DOI: 10.21107/il.v2i2.12679

Abstract

ABSTRAKStaatenoodrecht ialah hak darurat, dimana kegentingan kesehatan nasional sebagai ancama bagi masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah tetap memaksakan Pemilihan Umum di tengah  pandemi covid 19 yang melanda Indonesia dan ketegori darurat kesehatan nasional sudah tertuang di didalam kepres, Maka Pemilihan Umum yang dilaksanakan di tengah kondisi Negara dalam keadaan darurat harus di pertegas secara hukum yang berlaku, Jenis penetian ini Normatif, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum primer yang dianalisa adalah yang berhubungan keputusan presiden terhadap penetapan bencana dalam keadaan darurat, Bahan hukum sekunder di dapat dari literature terkait pelaksanaan pemilukada di tengah Negara dalam keadaan darurat.Hasil ini menunjukan bahwa ketika pilkada dilaksanakan di tengah keadaan darurat, maka kualitas hasil demokrasinya kurang baik, sejatinya jika keadaan neagara dalam darurat maka aktifitas yang membahayakan pada masyarakat harus di utamakan, dalam hal ini pemerintah masih belum konsisten terhadap penetapan covid 19 sebagai darurat kesehatan nasional, terbukti dengan terlaksananya pemilukada di tengah bencana non alam tersebut.Kata Kunci: Darurat Kesehatan, Pemilihan Umum, Covid-19
Rasionalitas Tafsir Keuangan Negara Terkait Pengunduran Calon Legislatif Dalam Pkpu Nomor 10 Tahun 2023 Aldora Eriza Johan; R. Wahjoe Poernomo Soeprapto
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 2 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i2.1695

Abstract

Abstrak:         Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait tafsir keuangan negara di dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Mengingat dalam pemilu Tahun 2024 ini banyak caleg yang dicoret dari DCT karena dianggap masih menerima gaji atau honor yang bersumber dari keuangan negara contoh di Kabupaten Bojonegoro terdapat caleg yang dicoret dari DCT oleh KPU karena masih menerima gaji yang bersumber dari keuangan negara karena bekerja di tenaga ahli fraksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tafsir keuangan negara dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 sama artinya dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Seseorang yang masih menerima uang atau gaji yang bersumber dari keuangan negara wajib mundur dari pekerjaannya itu bila ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tujuannya agar tidak ada konflik kepentingan yang berakar dari anggaran negara sehingga dalam bernegara kita bersih dari tindakan kejahatan. Kata Kunci:   Calon Anggota Legislatif, Keuangan Negara, Pengunduran Diri
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PERSPEKTIF HUKUM UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA GILI ANYAR, BANGKALAN Elsha Putri Elyviatino; Ra'allada Mapada Taumalebbi'; Ulfatul Hasanah; Rizqiyatus Sa'adah; R. Wahjoe Poernomo Soeprapto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 10 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i10.812

Abstract

Desa terdiri dari sekelompok orang yang dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Namun, desa juga memiliki kebebasan untuk membentuk sebuah badan usaha, yaitu BUMDES. BUMDES merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan dan mensejahterakan kebutuhan ekonomi masyarakat. BUMDES yang didirikan di Desa Gili Anyar dapat membuka lapangan pekerjaan di masyarakat. Gili Anyar adalah nama sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Desa Gili Anyar memiliki potensi dalam hal pengelolaan kayu. Hasil penelitian mengenai BUMDES menunjukkan bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenali potensi yang dimiliki oleh desa tersebut yaitu Desa Gili Anyar dan melakukan sosialisasi berupa pengetahuan kepada masyarakat. Manfaat dari adanya BUMDES di Desa Gili Anyar adalah masyarakat mendapatkan harga yang lebih murah ketika berbelanja mebel yang dimiliki oleh BUMDES Desa Gili Anyar dibandingkan dengan berbelanja di mebel lain. Dan masyarakat Gili Anyar dapat memesan model apapun yang berhubungan dengan mebel. BUMDES juga secara tidak langsung dapat mengurangi pengangguran di masyarakat.