Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.042
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) JURNAL ISTINBATH Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial JURNAL MAHKAMAH Jurnal Riset Bisnis dan Investasi Istinbath : Jurnal Hukum Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Nety Hermawati, Nety
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
KEJAHATAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Hermawati, Nety
ISTINBATH JURNAL HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Edisi Mei 2015
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Dalam hukum Islam anak tidak dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas anak pada usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghendakinya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. Kajian tentang batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, apalagi selama ini banyak fenomena seorang anak dibawah umur tertuduh dan ditahan seperti layaknya orang yang berperkara. Batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya dalam hukum Islam adalah adalah di bawah usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Pelanggar hukum yang dilakukan anak dapat dimaafkan atau dapat dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman ta’zir. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak. Kata kunci : Pidana anak, Hukum pidana postif, Pidana Islam AbstractThe Position of a child is as a subject of law which is determined from the form and system toward the child as a group of community and they are classified that they are incapable or underage. In Islamic law, the children are not as subject of punishment for the  crime done by them, because there is no burden of law responsibility for children at any age until they reach the age of puberty, “qadhi”  will only have the right to reprimand their guilt or set some restrictions, help them fix it,  and require them not to do more mistakes in the future. The study about the age limit of children and its criminal liability according to positive and islamic criminal law become very interesting phenomenon to be discussed.  Moreover, there are many phenomena that  an underage child was accused and detained like the litigants. The Limit of the childs age and its criminal responsibility in Islamic law is that a child under the age of 15 or 18 years old and his acts can be considered that it against the law only if the condition itself can affect the accountability. The offenders of law  done by children can be excused or punished, but it is not on the principal punishment, but ta’zir punishment. While in positive law, limits of the children’s age is 8 years old but they haven’t not reached the age of 18 years old and they have never been married and all deeds of  children that violate the law can be punished but their maximum imprisonment is a half of adult’s punihsment for prison or jail up to 10 years. The penalty life imprisonment and the death penalty are not prevailed to children. Keywords: Criminal children, positive criminal law, Islamic Criminal
RESPON TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Hermawati, Nety
Al-Mizan Vol 11, No 1 (2015): Juni 2015
Publisher : IAIN Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Historical development of the law of marriage in Indonesia experienced a long process until it forms into a law. Various responses of the law appears to be related to the formation of this marriage. This article discusses the public response to the marriage law in Indonesia. This study uses the approach of legal history. The results showed that the birth of the marriage law in Indonesia can’t be separated from political interference and the existence of womens and feminist Indonesia. Then in this era of reform, gender activists would like to reconstruct Law 1 of 1974.
PENGARUH MARGIN DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN MELAKUKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH Sumanti, Susi; Hermawati, Nety; Nuriasari, Selvia
Jurnal Riset Bisnis dan Investasi Vol 5 No 3 (2019): JURNAL RISET BISNIS & INVESTASI
Publisher : Jurnal Riset Bisnis dan Investasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.022 KB) | DOI: 10.35697/jrbi.v5i3.1690

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh margin dan Lokasi Terhadap Keputusan Anggota Melakukan Pembiayaan Murabahah. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota pembiayaan murabahah yang berjumlah 90 responden. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial margin dan lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah. Margin dengan tingkat signifikasi -0,575 Sedangkan variabel lokasi -1,654. Secara simultan margin dan lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah.  Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikansi Fhitung  < Ftabel  yaitu 1,590 < lebih 3,14. Besarnya pengaruh variabel margin dan lokasi terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah sebesar 0,49% Sedangkan sisanya 99,51% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.
Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia Nety Hermawati
Al-Mizan Vol. 11 No. 1 (2015): Al-Mizan
Publisher : LP2M Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.796 KB) | DOI: 10.30603/am.v11i1.988

Abstract

Historical development of the law of marriage in Indonesia experienced a long process until it forms into a law. Various responses of the law appears to be related to the formation of this marriage. This article discusses the public response to the marriage law in Indonesia. This study uses the approach of legal history. The results showed that the birth of the marriage law in Indonesia can’t be separated from political interference and the existence of women's and feminist Indonesia. Then in this era of reform, gender activists would like to reconstruct Law 1 of 1974.
Pengaruh Margin dan Lokasi Terhadap Keputusan Melakukan Pembiayaan Murabahah Susi Sumanti; Nety Hermawati; Selvia Nuriasari
Jurnal Riset Bisnis dan Investasi Vol 5 No 3 (2019): Jurnal Riset Bisnis dan Investasi
Publisher : Jurnal Riset Bisnis dan Investasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35313/jrbi.v5i3.1690

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh margin dan Lokasi Terhadap Keputusan Anggota Melakukan Pembiayaan Murabahah. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota pembiayaan murabahah yang berjumlah 90 responden. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial margin dan lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah. Margin dengan tingkat signifikasi -0,575 Sedangkan variabel lokasi -1,654. Secara simultan margin dan lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikansi Fhitung < Ftabel yaitu 1,590 < lebih 3,14. Besarnya pengaruh variabel margin dan lokasi terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah sebesar 0,49% Sedangkan sisanya 99,51% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.
Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa Nety Hermawati
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1118.953 KB) | DOI: 10.32332/istinbath.v16i1.1259

Abstract

Abstrak Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Secara terminologis, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Demi memajukan kesejahteraan masyarakat pemerintah berupaya untuk mengalokasikan bantuan pembangunan desa yang merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada desa. Bantuan-bantuan tersebut diberikan secara langsung melalui desa untuk disalurkan langsung kepada masyarakat agar masyarakat dapat menggunakannya. Hanya saja, bantuan-bantuan tersebut belum tersalurkan kepada masyarakat, bahkan bantuan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Undang-undang terbaru tentang desa dan pengelolaan dana desa adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014, maka, perlu kemudian untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pengimplementasian ini oleh para aparatur pemerintah desa.
KEJAHATAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM Nety Hermawati
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2015): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.843 KB)

Abstract

The Position of a child is as a subject of law which is determined from the form and system toward the child as a group of community and they are classified that they are incapable or underage. In Islamic law, the children are not as subject of punishment for the crime done by them, because there is no burden of law responsibility for children at any age until they reach the age of puberty, “qadhi” will only have the right to reprimand their guilt or set some restrictions, help them fix it, and require them not to do more mistakes in the future. The study about the age limit of children and its criminal liability according to positive and islamic criminal law become very interesting phenomenon to be discussed. Moreover, there are many phenomena that an underage child was accused and detained like the litigants. The Limit of the child's age and its criminal responsibility in Islamic law is that a child under the age of 15 or 18 years old and his acts can be considered that it against the law only if the condition itself can affect the accountability. The offenders of law done by children can be excused or punished, but it is not on the principal punishment, but ta’zir punishment. While in positive law, limits of the children’s age is 8 years old but they haven’t not reached the age of 18 years old and they have never been married and all deeds of children that violate the law can be punished but their maximum imprisonment is a half of adult’s punihsment for prison or jail up to 10 years. The penalty life imprisonment and the death penalty are not prevailed to children.
Al-Mubâdalah fî Mafhûmi Fiqhi al-Mar‛ah al-Mu’âshirah bî Indûnîsiyâ Siti Nurjanah; Agus Hermanto; Lutfiana Dwi Mayasari; Nety Hermawati
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 17 No 1 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v17i1.6140

Abstract

Man is a leader of the household, while the wife serves as the household manager. Generally, this paradigm is embedded in our society because men are always put as the main guard at the front while wives are always set in the limited area. Contextually, the problem is in the role of women which is no longer solely in the domestic sphere. Most of them also have a role outside the home to help husbands earn a living. The purpose of this study is to obtain a reconstruction of reciprocal fiqh (mubâdalah fiqh) principle in terms of rights and obligations of both husband and wife. This research is a literature review with a qualitative type using the reciprocal (mubâdalah) approach. The results of this study show that partners in realizing justice in the household, according to the mubadalah approach, are required to make mutual help through working together, such as mutual consultation, mutual democracy and mutual taking and giving in building harmonious relationship. الرجل هو رب الأسرة والزوجة ربة المنزل. هذا النموذج جزء لا يتجزأ من مجتمعنا بشكل عام، لأن الرجل هو الحارس الرئيسي وكان دائمًا في المقدمة بينما تكون الزوجات دائمًا في المنطقة المحدودة. وتكون المشكلة في أن دور المرأة لم يعد في المجال المنزلي فقط، بل معظمهن أيضًا لهن دور خارجَ المنزل لمساعدة الأزواج في كسب لقمة العيش. والسؤال كيف تتم حقوق وواجبات الزوج والزوجة في هذا السياق؟ الغرض من هذه الدراسة هو إعادة بناء الحقوق والالتزامات الجديدة التي تعكس مبادئ فقه المبادلة من حيث حقوق والتزامات الزوج والزوجة. هذا البحث عبارة عن مراجعة أدبية، ونوعي بمنهج التبادل (المبادلة). نتائج هذه الدراسة أن الشركة بين الرجل والمرأة في تحقيق العدالة في الأسرة يجب أن تكون مساعدة متبادلة في العمل معا مثل التشاور، والديمقراطية، والإحسان لبعضهم البعض في المعاملة
Wacana dan Praktik Moderasi Beragama pada Sekolah Menengah Atas di Kota Metro Nety Hermawati; Siti Mustaghfiroh; Lisa Safitri; Sri Furyani
Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.3 No. 1 Juni (2023) Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/wisanggeni.v3i1.3102

Abstract

A moderate understanding of religion is a necessity for all Indonesians living side by side with various religions. Misunderstandings and extremes in understanding religious teachings can be a source of problems that can then lead to horizontal conflicts in society. An attitude of acknowledging the existence of others, respecting and respecting each other's differences, and not imposing desires in a violent way for the sake of creating harmony between religious communities. Indonesia as a country with religious diversity has the potential for friction between religious communities. This service is implemented at SMKN 1 Metro in order to increase knowledge, understanding, and moderation among students. By using the service learning method, this service tries to close the distance between campuses represented by lecturers and students who have problems in the community.  The results were previously 14.5 percent of students did not understand religious moderation, after understanding religious moderation then tested through a post test and the results were 100 percent of students knew religious moderation. Students who answered religious moderation means being in religion has increased to 89.3 percent. Even as many as 20 percent previously considered religious moderation as an extreme attitude in religion no longer exists.
KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA ANTARA INDONESIA DENGAN FILIPINA Nety Hermawati; Desta Lia; Nency Octora
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 2 No 1 (2022): Siyasah hukum tata negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v2i1.5118

Abstract

In a democratic country, it must have a system or constitutional order and there is a separation of powers. This relates to the institutions that exist in a sovereign country, namely the Indonesian state and the Philippines. Bearing in mind that the states of Indonesia and the Philippines are countries based on democratic law, the existence of a representative institution can be an alternative as well as a liaison between the state and its people or community aspirators in order to achieve a sovereign society. The method in this study uses a comparative research method, namely comparing an object with other objects in this case discussing state institutions between Indonesia and the Philippines.
Co-Authors Agus Hermanto Ananda Ganda Pratama Anjani, Kusifa Desta Lia Dimas Wijaya Kusuma Dimas Wijaya Kusuma Dwi Novitasari Firmansyah Firmansyah Lisa Safitri Lisa Safitri Lutfiana Dwi Mayasari Moelki Fahmi Ardliansyah3 Moelki Fahmi Ardliansyah3 Nabila D.N Nency Dela Nency Octora oktora, nency dela Rosalia, Mira Selvia Nuriasari Selvia Nuriasari Siti Mustaghfiroh Siti Mustaghfiroh Siti Nurjanah Sri Furyani Sri Furyani Sumanti, Susi Susi Sumanti Tulus P ‎ ‎, Taufid Hidayat Nazar