Articles
KEDUDUKAN JUDICIAL REVIEW SEBAGAI PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA
Nety Hermawati;
Ananda Ganda Pratama;
Nabila D.N;
Tulus P
Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara Vol 1 No 1 (2021): Siyasah hukum tata negara
Publisher : IAIN Metro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Strategi pembangunan hukum ataupun pembangunan nasional untuk mewujudkan gagasan Negara Hukum (Rechtsstaat atau The Rule of Law) juga tidak boleh terjebak hanya berorientasi membuat hukum saja, ataupun hanya dengan melihat salah satu elemen atau aspek saja dari keseluruhan sistem hukum. Semua lembaga atau institusi hukum yang ada hendaklah dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum yang perlu dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum itu, bangsa Indonesia perlu menyusun suatu blue-print, suatu desainmakro tentang Negara Hukum dan Sistem Hukum Indonesia yang hendak kita bangun dan tegakkan di masa depan. Judicial review atau uji konstitusional merupakan salah satu dari empat kewenangan MK yang bertujuan agar pembuat undang-undang menaati konstitusi, bukan membuat undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Konstitusi. Asas tersebut dinamakan asas konstitusionalitas hukum (konstitusionalitas hukum) - yang merupakan persyaratan atau elemen utama negara memahami hukum dan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu harus ada mekanisme hukum yang menjamin hukum dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Inilah akhirnya membuat mekanisme uji materi terhadap konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
Pengaruh Margin dan Lokasi Terhadap Keputusan Melakukan Pembiayaan Murabahah
Sumanti, Susi;
Hermawati, Nety;
Nuriasari, Selvia
Jurnal Riset Bisnis dan Investasi Vol. 5 No. 3 (2019): Jurnal Riset Bisnis dan Investasi
Publisher : Jurnal Riset Bisnis dan Investasi
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35313/jrbi.v5i3.1690
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh margin dan Lokasi Terhadap Keputusan Anggota Melakukan Pembiayaan Murabahah. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota pembiayaan murabahah yang berjumlah 90 responden. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial margin dan lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah. Margin dengan tingkat signifikasi -0,575 Sedangkan variabel lokasi -1,654. Secara simultan margin dan lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah. Hal tersebut dibuktikan dengan diperolehnya nilai signifikansi Fhitung < Ftabel yaitu 1,590 < lebih 3,14. Besarnya pengaruh variabel margin dan lokasi terhadap keputusan anggota melakukan pembiayaan murabahah sebesar 0,49% Sedangkan sisanya 99,51% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.
Wacana dan Praktik Moderasi Beragama pada Sekolah Menengah Atas di Kota Metro
Nety Hermawati;
Siti Mustaghfiroh;
Lisa Safitri;
Sri Furyani
Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 Juni (2023) Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/wisanggeni.v3i1.3102
A moderate understanding of religion is a necessity for all Indonesians living side by side with various religions. Misunderstandings and extremes in understanding religious teachings can be a source of problems that can then lead to horizontal conflicts in society. An attitude of acknowledging the existence of others, respecting and respecting each other's differences, and not imposing desires in a violent way for the sake of creating harmony between religious communities. Indonesia as a country with religious diversity has the potential for friction between religious communities. This service is implemented at SMKN 1 Metro in order to increase knowledge, understanding, and moderation among students. By using the service learning method, this service tries to close the distance between campuses represented by lecturers and students who have problems in the community. The results were previously 14.5 percent of students did not understand religious moderation, after understanding religious moderation then tested through a post test and the results were 100 percent of students knew religious moderation. Students who answered religious moderation means being in religion has increased to 89.3 percent. Even as many as 20 percent previously considered religious moderation as an extreme attitude in religion no longer exists.
Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal
Dimas Wijaya Kusuma;
Nety Hermawati;
Moelki Fahmi Ardliansyah3
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2833
Penerapan sistem E-Court merupakan inovasi yang menjanjikan dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi sistem ini dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam konteks masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis tantangan utama yang mungkin muncul dalam proses penerapan E-Court untuk menyelesaikan persoalan perdata di tingkat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif (field riset) dengan pemangku kepentingan terkait, seperti kepala pengadilan, pihak yang terlibat langsung dalam sistem peradilan dan masyarakat lokal. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa tantangan signifikan meliputi masalah aksesibilitas teknologi, kebutuhan akan literasi digital yang lebih baik di kalangan masyarakat, dan kepercayaan terhadap sistem elektronik dalam menangani perkara hukum. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga bagi perancang kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem E-Court, terutama dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang sensitif secara budaya dan sosial dalam mengimplementasikan teknologi baru dalam sistem peradilan, untuk memastikan bahwa semua pihak dapat merasakan manfaat dari kemajuan ini dalam menyelesaikan perselisihan perdata dengan lebih efisien dan adil.
Pemberian Hadiah Dalam Pemilihan Kepala Desa Menurut Siyasah Syariyyah
, Taufid Hidayat Nazar;
Hermawati, Nety;
Rosalia, Mira
Siyasah Vol. 2 No. 2 (2022): Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/siyasah.v2i2.6225
Pemilihan kepala desa yang diadakan oleh pemerintah tidak dipungkiri adanya pemberian berupa harta ataupun berupa janji yang diberikan pada masyarakat tertentu melalui para tim sukses, begitulah cara yang telah dilakukan oleh para calon untuk bisa menarik simpati para pemilih. Namun, dalam Islam sudah mengajarkan untuk memperoleh kekuasaan dengan tidak curang dalam membeli suara apalagi memanipulasinya maka dari itu dalam menjalankan amanah dan melaksanakan kekuasaan diperlukan juga memelihara harta. Di bolehka n mengambi l pemberia n selama pemberia n yang diberika n karena Alla h SWT. Pemberia n hadia h murni tanpa imbala n. Buka n untu k maksud yang lai n. Namu n, jika dala m pemberia n hadia h tersebut memiliki tujua n tertentu maka ha l tersebut tida k diperbolehka n. Menurut Perspektif Huku m Isla m tindaka n pemberia n hadia h sama denga n sua p menyua p atau risywa h. Sedangka n mengenai perbuata n sua p menyua p ini, larangannya tela h diturunka n seja k awa l kenabia n Muhammad Saw. Pengatura n mengenai laranga n untu k melakuka n perbuata n sua p menyua p itu sendiri diturunka n Alla h Swt.
Tantangan Penerapan Sistem E-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal
Dimas Wijaya Kusuma;
Nety Hermawati;
Moelki Fahmi Ardliansyah3
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2833
Penerapan sistem E-Court merupakan inovasi yang menjanjikan dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia. Meskipun demikian, implementasi sistem ini dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam konteks masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis tantangan utama yang mungkin muncul dalam proses penerapan E-Court untuk menyelesaikan persoalan perdata di tingkat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif (field riset) dengan pemangku kepentingan terkait, seperti kepala pengadilan, pihak yang terlibat langsung dalam sistem peradilan dan masyarakat lokal. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa tantangan signifikan meliputi masalah aksesibilitas teknologi, kebutuhan akan literasi digital yang lebih baik di kalangan masyarakat, dan kepercayaan terhadap sistem elektronik dalam menangani perkara hukum. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga bagi perancang kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem E-Court, terutama dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang sensitif secara budaya dan sosial dalam mengimplementasikan teknologi baru dalam sistem peradilan, untuk memastikan bahwa semua pihak dapat merasakan manfaat dari kemajuan ini dalam menyelesaikan perselisihan perdata dengan lebih efisien dan adil.
Implementasi Syura dalam Sistem Demokrasi Indonesia
Oktora, Nency Dela;
Nency Dela;
Anjani, Kusifa;
Hermawati, Nety
Siyasah Vol. 5 No. 2 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : UIN Jurai Siwo Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/1ahmpf04
Implementasi syura’ dalam demokrasi mencerminkan integrasi nilai-nilai musyawarah untuk mufakat yang terkandung dalam prinsip Pancasila. Syura’ berasal dari tradisi Islam menekankan pada proses pengambilan keputusan melalui musyawarah dan pasrtisipasi aktif semua pihak untuk mancapai kesepakatan bersama. Dalam konteks Indonesia, nilai syura’ ini diadaptasi dalam struktur perwakilan rakyat, terutama dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang berfungsi untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang melalui proses musyawarah. Dalam system ini pengambilan keputusan lebih mengutamakan musyawarah daripada pemungutan suara, pemungutan suara hanya dilakukan apabila terjadi kebuntuan. Meskipun Indonesia mengadopsi sistem demokrasi modern, prinsip syura tetap dijunjung tinggi sebagai dasar pengambilan keputusan yang mencerminkan kehendak rakyat. Artikel ini membaha stentang implementasi syura’ dalam proses legislasi Indonesia dan bagaimana konsep ini beradaptasi dengan praktik pemerintahan modern, yang mengadopsi elemen-elemen seperti checks and balance untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah potensi kepemimpinan otoriter. Melalui penerapan prinsip syura’, diharapkan proses poliyik di Indonesia dapat lebih inklusif, transparan, dan mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas.
Abuse of Authority by Public Officials in the Election Process
Dwi Novitasari;
Firmansyah Firmansyah;
Nety Hermawati
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 11 No. 1 Juni (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25217/jm.v11i1.7679
This study discusses the abuse of authority by public officials in the Regional Head Election (Pilkada) with a study on Court Decision Number 191/Pid.Sus/2024/PN. With. The background of the problem is the practice of politicizing state positions, government programs, and facilities that damage the integrity of democracy and violate the principle of apparatus neutrality. The main problem studied is how the form of abuse of authority is carried out by incumbent officials and how the judge considers the fulfillment of the elements of election crimes. This study uses normative legal methods with a legislative and case approach, analyzing Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration, Law No. 10 of 2016 concerning Regional Elections, and court decisions as primary legal materials. The results of the study show that the defendant, an active Public Official, was proven to have transferred the functions of state positions, government programs, and facilities for electoral purposes by making political statements in official activities. The judge assessed the formal and material elements in a balanced manner, so that the act was categorized as an abuse of authority as well as an election crime. In conclusion, this ruling sets an important precedent for maintaining the integrity of local democracy by affirming the accountability and neutrality of public officials.
KEJAHATAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
Nety Hermawati
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2015): Istinbath Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
The Position of a child is as a subject of law which is determined from the form and system toward the child as a group of community and they are classified that they are incapable or underage. In Islamic law, the children are not as subject of punishment for the crime done by them, because there is no burden of law responsibility for children at any age until they reach the age of puberty, “qadhi” will only have the right to reprimand their guilt or set some restrictions, help them fix it, and require them not to do more mistakes in the future. The study about the age limit of children and its criminal liability according to positive and islamic criminal law become very interesting phenomenon to be discussed. Moreover, there are many phenomena that an underage child was accused and detained like the litigants. The Limit of the child's age and its criminal responsibility in Islamic law is that a child under the age of 15 or 18 years old and his acts can be considered that it against the law only if the condition itself can affect the accountability. The offenders of law done by children can be excused or punished, but it is not on the principal punishment, but ta’zir punishment. While in positive law, limits of the children’s age is 8 years old but they haven’t not reached the age of 18 years old and they have never been married and all deeds of children that violate the law can be punished but their maximum imprisonment is a half of adult’s punihsment for prison or jail up to 10 years. The penalty life imprisonment and the death penalty are not prevailed to children.
Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Dana Desa
Nety Hermawati
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 16 No 1 (2019): Istinbath : Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Indonesia.
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/istinbath.v16i1.1259
Abstrak Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Secara terminologis, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Demi memajukan kesejahteraan masyarakat pemerintah berupaya untuk mengalokasikan bantuan pembangunan desa yang merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada desa. Bantuan-bantuan tersebut diberikan secara langsung melalui desa untuk disalurkan langsung kepada masyarakat agar masyarakat dapat menggunakannya. Hanya saja, bantuan-bantuan tersebut belum tersalurkan kepada masyarakat, bahkan bantuan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Undang-undang terbaru tentang desa dan pengelolaan dana desa adalah undang-undang nomor 6 tahun 2014, maka, perlu kemudian untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pengimplementasian ini oleh para aparatur pemerintah desa.