Daffa Justice Privian
Universitas Brawijaya

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pandangan Islam Dalam Menyikapi Korupsi Muhammad Al Qodri Revanda Purnama; Muhammad Petra Albany; Daffa Justice Privian; Miftahul Huda; Aerio Galih Devano; Aditia Muhammad Noor
EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan Vol 6, No 4 (2022): Oktober-Desember
Publisher : Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47006/er.v6i4.13079

Abstract

AbstrakDi Indonesia sendiri sering kita mendengar tentang korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk dari perbuatan manusia yang dapat dikategorikan menjadi penyuapan, manipulasi, pemalsuan dan lainnya ini adalah termasuk kasus serius. Di Indonesia sendiri sering kali kita mendapatkan pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi. Meskipun di Idonesia ada komisi komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan terdapat hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana korupsi salah satunya UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001. Jika melihat dari dampaknya perbuatan ini tidak hanya menyangkut pada mental dan moralitas pelaku saja, tetapi juga kepentingan umum yang terkait.. Sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Indonesia banyak yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila kesatu. Yang mana tentu saja bertentangan dengan tujuan syariat islam. Melawan korupsi adalah tanggung jawab semua komponen negara, di dalam islam pun juga dilarang melakukan tindak korupsi.[1] Kata Kunci : korupsi,hukum,bertentanganAbstract In Indonesia, we often hear about corruption. Corruption is a form of human action that can be categorized into bribery, manipulation, forgery and others, this is a serious case. In Indonesia, we often get government officials who commit corruption for personal gain. Although in Indonesia there is a corruption eradication commission (KPK) and there are laws in Indonesia that regulate corruption, one of which is Law no. 31 of 1999 and Law No. 20 of 2001. If you look at the impact of this act, it does not only concern the mental and morality of the perpetrator, but also the related public interest. Many of the joints of social life in Indonesia are not based on values. Pancasila, especially the first principle. Which of course contradicts the objectives of Islamic law. Fighting corruption is the responsibility of all components of the state, in Islam it is also prohibited to commit acts of corruption. Keywords: corruption, law, contrary
Pandangan Islam Dalam Menyikapi Korupsi Muhammad Al Qodri Revanda Purnama; Muhammad Petra Albany; Daffa Justice Privian; Miftahul Huda; Aerio Galih Devano; Aditia Muhammad Noor
EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan Vol 6, No 4 (2022): Oktober-Desember
Publisher : Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47006/er.v6i4.13079

Abstract

AbstrakDi Indonesia sendiri sering kita mendengar tentang korupsi. Korupsi adalah salah satu bentuk dari perbuatan manusia yang dapat dikategorikan menjadi penyuapan, manipulasi, pemalsuan dan lainnya ini adalah termasuk kasus serius. Di Indonesia sendiri sering kali kita mendapatkan pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi. Meskipun di Idonesia ada komisi komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan terdapat hukum di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana korupsi salah satunya UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No.20 Tahun 2001. Jika melihat dari dampaknya perbuatan ini tidak hanya menyangkut pada mental dan moralitas pelaku saja, tetapi juga kepentingan umum yang terkait.. Sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Indonesia banyak yang tidak dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila kesatu. Yang mana tentu saja bertentangan dengan tujuan syariat islam. Melawan korupsi adalah tanggung jawab semua komponen negara, di dalam islam pun juga dilarang melakukan tindak korupsi.[1] Kata Kunci : korupsi,hukum,bertentanganAbstract In Indonesia, we often hear about corruption. Corruption is a form of human action that can be categorized into bribery, manipulation, forgery and others, this is a serious case. In Indonesia, we often get government officials who commit corruption for personal gain. Although in Indonesia there is a corruption eradication commission (KPK) and there are laws in Indonesia that regulate corruption, one of which is Law no. 31 of 1999 and Law No. 20 of 2001. If you look at the impact of this act, it does not only concern the mental and morality of the perpetrator, but also the related public interest. Many of the joints of social life in Indonesia are not based on values. Pancasila, especially the first principle. Which of course contradicts the objectives of Islamic law. Fighting corruption is the responsibility of all components of the state, in Islam it is also prohibited to commit acts of corruption. Keywords: corruption, law, contrary
Strengthening The Village Economy Through Educational Tourism: Village Owned Enterprise Role Managing Manahayu Holistic Farm In Batu City: Penguatan Ekonomi Desa Melalui Eduwisata: Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Manahayu Holistic Farm di Kota Batu Daffa Justice Privian; Prisca Kiki Wulandari
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v11i2.7113

Abstract

Purpose : This study analyzes the role of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in managing the Manahayu Holistic Farm educational tourism program, which is based on local agricultural potential, in Giripurno Village, Bumiaji District, Batu City.      Design/methodology/approach : This study employs a qualitative approach using a case study design. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation with informants selected via purposive sampling, including the village head, village secretary, director of the village-owned enterprise (BUMDes), employees, and villagers. Data analysis utilized the interactive model proposed by Miles, Huberman, and Saldana.  Findings : The research findings indicate that the management of Manahayu educational tourism exhibits asymmetrical management practices. Practical Implication : Strengthening human resource capacity, institutionalizing community participation, and developing standard operating procedures for oversight are urgent priorities for ensuring the sustainability of educational tourism based on local potential. Originality/value : This study provides a new perspective by systematically identifiying th strengths and weaknesses of each management function, offering a comprehensive understanding of educational tourism management.