p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan
Dessy Natalia
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) Batu Bara Indonesia Untuk Ketahanan Energi Dan Mendukung Pertahanan Dessy Natalia; Donny Yoesgiantoro; Filda Citra Yusgiantoro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press)
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.952 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i1.2834

Abstract

AbstrakPertumbuhan ekonomi juga meningkatkan permintaan energi domestik. Kebutuhan akan energi perlahan meningkat seiring dengan populasi, pertumbuhan ekonomi, perubahan gaya hidup, dan urbanisasi yang menggunakan banyak energi. Hingga saat ini, sumber energi Indonesia masih didominasi oleh batu bara. Pada 1 Januari 2022, Pemerintah Indonesia mengambil langkah, yaitu kebijakan pelarangan ekspor batubara bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK untuk tahap Operasi Produksi untuk jangka waktu tertentu. Langkah ini diambil Pemerintah dalam rangka memenuhi pasokan batubara nasional untuk sumber pembangkit listrik domestik. Hal ini menghasilkan respons terpisah bagi pihak-pihak kebijakan dalam dan luar negeri. Sebagai tambahan kebijakan tersebut mempengaruhi konsep ketahanan energi nasional 4A+1S: Ketersediaan, Aksesibilitas, Keterjangkauan, Penerimaan, dan Keberlanjutan. Kebijakan pengelolaan sumber daya energi nasional merupakan kekuatan pertahanan nasional. Energi mendukung pertahanan dan pertahanan melindungi energi sehingga segala bentuk kebijakan untuk kepentingan pemenuhan energi domestik akan mempengaruhi dinamika pertahanan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada penguraian masalah dengan memanfaatkan kajian pustaka.Kata Kunci: Ketahanan Energi, Batubara, Pertahanan, Kebijakan AbstractEconomic growth has also increased the demand for domestic energy. The need for energy slowly increases along with the population, economic growth, lifestyle changes, and urbanization that uses a lot of energy. Until now, Indonesia's energy source is still dominated by coal. On January 1, 2022, the Government of Indonesia took a step, namely a policy of banning coal exports for holders of Mining Business Permits (IUP) or IUPKs for the Production Operation stage for a specified period. This step was taken by the Government in order to meet the national supply of coal for domestic power generation sources. This resulted in a separate response for the domestic and foreign policy parties. In addition, the policy affects the concept of national energy security 4A+1S: Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, and Sustainability. The policy of managing national energy resources is a force for national defense. Energy supports defense and defense protects energy so that all forms of policies in the interest of fulfilling domestic energy will affect the dynamics of national defense. This study uses a qualitative research method that focuses on unraveling the problem by utilizing a literature review.Keywords: Energy Security, Coal, Defense, Policy
Analisis Lingkungan Strategis Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Ambalat Rejang Musi Agastya A. S. W; Dessy Natalia; Pujo Widodo; Rudy Laksmono
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.937 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3170

Abstract

AbstrakBlok Ambalat memiliki luas 15.235 km² dan terletak di Kalimantan Utara, tepat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Sengketa Ambalat semakin menjadi rumit ketika blok ini diidentifikasi kaya akan potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Saat ini area Ambalat terdapat blok East Ambalat yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) East Ambalat. Namun, batas blok East Ambalat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut mengalami tumpeng tindih dengan batas blok Shell milik Malaysia. Permasalahan tersebut membawa isu pertahanan menjadi sektor yang perlu ditegakkan untuk kedua negara saling mempertahankan haknya. Hingga saat ini, persoalan Ambalat masih belum menghasilkan penyelesaian akhir antara sengketa dua negara. Penyelasaian sengketa yang cukup lama ini memberikan dampak tersendiri bagi negara Indonesia, mulai dari otoritas secara politik, ekonomi, dan sosial budaya. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencoba mendeskripsikan masalah menggunakan studi literatur.Kata Kunci: Perbatasan, Ambalat AbstractThe Ambalat block has an area of 15,235 km² and is located in North Kalimantan, right on the Indonesia-Malaysia border. The Ambalat dispute became even more complicated when the block was identified as rich in potential natural resources in the form of oil and gas. Currently, the Ambalat area has the East Ambalat block operated by Pertamina Hulu Energi (PHE) East Ambalat. However, the East Ambalat block boundary set by the Indonesian Government overlapped with malaysia's Shell block boundary. This problem brings the issue of defense into a sector that needs to be enforced for both countries to defend each other's rights. Until now, the Ambalat issue has not yet produced a final settlement between the two countries' dispute. The long-standing dispute dispute has its own impact on the Indonesian state, starting from the authority politically, economically, and socio-culturally. This article uses qualitative research methods that try to describe the problem using literature studies.Keywords: Border, Ambalat