Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pelaksanaan Pendistribusian Dokumen Kependudukan Melalui Inovasi "Adek Manja" di Kabupaten Klaten Rizda Ardyati; Sri Wahyuningsih Yulianti; Enis Tristiana
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33633/ja.v6i1.970

Abstract

Digitalisasi pelayanan publik merupakan suatu hal yang semakin didorong perkembangannya oleh pemerintah Indonesia. Ketidakmampuan masyarakat untuk berkumpul dalam kelompok ketika pandemi turut mendorong masifnya gerakan digitalisasi pelayanan publik di Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan karena masalah-masalah yang berada di tengah masyarakat. Pengabdian dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan serta menjawab kebingungan dan pertanyaan masyarakat mengenai inovasi ADEK MANJA di Kabupaten Klaten. Kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 1) Tahap Persiapan, pada tahap ini tim pengabdian melakukan persiapan yaitu berdiskusi dan mengkaji permasalahan yang mendominasi pada pelayanan administrasi kependudukan 2) Tahap Pelaksanaan 3) Tahap Evalusi, yaitu dengan memonitoring proses kegiatan berjalan, mengevaluasi setiap tahapan yang dilakukan, dan menindaklanjuti evaluasi kegiatan Tahapan pada hasil dari kegiatan workshop pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kupang Karangdowo Klaten diharapkan dapat memudahkan masyarakat sasaran yang belum melek teknologi untuk memahami penggunaan inovasi Adek Manja yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten: Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung dengan baik. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyaraat tentang Inovasi “Adek Manja” yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Klaten Sebagai Pelayanan Publik Pendistribusian Dokumen Kependudukan Kabupaten Klaten.
Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam Penyelesaian Kasus Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Melalui Asas Contrarius Actus Rizda Ardyati; Frillasya Ais Sholeha
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3867

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan memaparkan hasil penelitian kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam penyelesaian kasus pembatalan akta pencatatan sipil melalui Asas Contrarius Actus. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif serta dilengkapi dengan data primer dan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis akta pencatatan sipil yang dibatalkan melalui Asas Contrarius Actus yaitu Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Penyebab pembatalan Akta Kelahiran melalui Asas Contrarius Actus antara lain kepemilikan ganda, kesalahan data pelaporan, dan kurangnya pemahaman masyarakat sebagai pelapor. Penyebab pembatalan Akta Kematian melalui Asas Contrarius Actus adalah karena kesalahan pelaporan oleh pemohon. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri telah memberlakukan pembatalan akta pencatatan sipil melalui Asas Contrarius Actus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.Kata Kunci: Kebijakan, Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, Asas Contrarius Actus AbstractThis article aims to describe the results of policy of the department of population and civil registration wonogiri regency in settlement of case cancellation of civil registration document through the contrarius actus principle. This study is an empirical research with descriptive research properties and uses a qualitative approach and is equipped with primary data and library data. The results showed that there are two types of civil registration certificates that are canceled through the Contrarius Actus principle, namely birth certificates and death certificates. The causes of cancellation of birth certificates through the Contrarius Actus principle include double ownership, reporting data errors, and lack of understanding of the public as a whistleblower. The cause of cancellation of the death certificate through the Contrarius Actus principle is due to incorrect reporting by the applicant. The Population and Civil Registration Office of Wonogiri Regency has enacted the cancellation of the civil registration deed through the Contrarius Actus principle in accordance with regulation of the Minister of Home Affairs number 108 of 2019 concerning the implementation regulation of Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning the requirements and procedures for Population Registration and Civil RegistrationKeywords: Policy, Cancellation of Civil Registration Document, Contrarius Actus Principle
The existence of serial marriage on the position of children in the issuance of birth certificates Rizda Ardyati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3646

Abstract

This study examines the issue of the issuance of birth certificates for children resulting from unregistered marriages and knowing how the registration that can be made to bring up civil relations between fathers and children resulting from unregistered marriages at the Department of Population and Civil Registration of Semarang Regency. The research was conducted empirically with a descriptive nature, data obtained from primary and secondary data with qualitative analysis techniques. Based on the results of the research and discussion, it is known that the issuance of the Birth Certificate is carried out in three ways, firstly with a statement of children born out of wedlock with the provisions in the Birth Certificate that only the mother's name is included. Second, with the Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) the truth as a married couple applies the provisions in the Birth Certificate to include the names of the father and mother with additional phrases and thirdly for Muslims after recording the marriage at the KUA with the results of the marriage itsbat trial, then the child is made a Birth Certificate so that his status can be directly recognized son of a legal father and mother. Registration that can be made to bring up civil relations between fathers and children as a result of unregistered marriages are carried out in two ways, first if the marriage cannot be registered then the provisions for child recognition are enforced with a statement of child acknowledgment made by the biological father approved by his biological mother without trial. The second is the ratification of the child by registering the unregistered marriages first and then the trial of the ratification of the child