Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pelaksanaan Pendistribusian Dokumen Kependudukan Melalui Inovasi "Adek Manja" di Kabupaten Klaten Rizda Ardyati; Sri Wahyuningsih Yulianti; Enis Tristiana
ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : LPPM UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33633/ja.v6i1.970

Abstract

Digitalisasi pelayanan publik merupakan suatu hal yang semakin didorong perkembangannya oleh pemerintah Indonesia. Ketidakmampuan masyarakat untuk berkumpul dalam kelompok ketika pandemi turut mendorong masifnya gerakan digitalisasi pelayanan publik di Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan karena masalah-masalah yang berada di tengah masyarakat. Pengabdian dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan serta menjawab kebingungan dan pertanyaan masyarakat mengenai inovasi ADEK MANJA di Kabupaten Klaten. Kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 1) Tahap Persiapan, pada tahap ini tim pengabdian melakukan persiapan yaitu berdiskusi dan mengkaji permasalahan yang mendominasi pada pelayanan administrasi kependudukan 2) Tahap Pelaksanaan 3) Tahap Evalusi, yaitu dengan memonitoring proses kegiatan berjalan, mengevaluasi setiap tahapan yang dilakukan, dan menindaklanjuti evaluasi kegiatan Tahapan pada hasil dari kegiatan workshop pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kupang Karangdowo Klaten diharapkan dapat memudahkan masyarakat sasaran yang belum melek teknologi untuk memahami penggunaan inovasi Adek Manja yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten: Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berlangsung dengan baik. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyaraat tentang Inovasi “Adek Manja” yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Klaten Sebagai Pelayanan Publik Pendistribusian Dokumen Kependudukan Kabupaten Klaten.
PERCEPATAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN MELALUI PROGRAM JEMPUT BOLA DI KABUPATEN KARANGANYAR Hanif Veftin Novita; Enis Tristiana
EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan Vol. 1 No. 1 (2022): EVOKASI
Publisher : Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/evokasi.v1i1.253

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduka rentan melalui program jemput bola. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program jemput bola yang sudah dilakukan sudah pada target sasaran yaitu penduduk rentan sehingga adanya program ini membantu pendudukan rentan untuk memproses dokumen kependudukan, salah satunya e-KTP tanpa harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program pelayanan jemput bola penduduk rentan dapat dikatakan sesuai dengan kriteria inovasi yang ditetapkan oleh PERMENPAN- RB terdiri dari 5 (lima) kriteria inovasi yaitu : Memiliki Kebaruan, Efektif, Bermanfaat, Tranfer/replikasi, dan Berkelanjutan. Kata kunci: Pelayanan Publik, Dokumen Kependudukan, Penduduk Rentan
Politics, Law, Regional Innovation Policy Related to the Implementation of Population Administration in Local Government Administration Enis Tristiana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.3636

Abstract

Legal politics was originally interpreted as legal policy (legal policy) imposed in certain regions. At the next stage, legal politics is also understood as a frame of mind in determining and understanding the legal policy. Legal politics is the development of law that is based on making and updating material to suit the needs and implementation of legal provisions that have been included in affirming the function of institutions and fostering law enforcers. Regional Innovation is all forms of renewal in the implementation of Regional Government regulated in Government Regulation Number 38 of 2017 concerning Regional Innovation. In population administration, assessments related to regional innovation are regulated in the implementation of population administration. This study was conducted to find out This study uses data collection methods with interviews, observations, and documentation to see the results of research and discussion. Legal politics related to regional innovation policies are all forms of reform in the administration of regional government