Yodi Achmad Kurniawan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja) Yodi Achmad Kurniawan; Mukhlis Al Huda
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.851 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4013

Abstract

AbstrakBagaimana Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, yang dalam Amar Putusannya menetapkan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dalam Pokok Permohonan menyatakan pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan (Inkonstitutional bersyarat). Hasil putusan MK tersebut telah banyak menuai pro-kontra dimasyarakat terlebih setelah putusan MK tersebut beberapa pengajuan Uji formil maupun materil yang diajukan kepada MK namun hampir semua perkara tersebut diputus tidak dapat diterima dengan alasan telah kehilangan objek, karena Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menetapkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 inkonstitusional bersyarat.Kata Kunci: Politik Hukum Yudisial, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Pembangunan Hukum Nasional