Garuda - Garba Rujukan Digital

Dwi Martini

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Author-ID : 5420092

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI TERDAHULU SUATU INVENSI YANG SAMA DALAM SISTEM PATEN: (STUDI PUTUSAN PN NIAGA SURABAYA NOMOR 1/PDT.SUS-PATEN/2019/PN.NIAGA.SBY) Aji Mulyono; Zainal Asikin; Dwi Martini
Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu dan kesesuaian bentuk perlindungan hukum pemakai terdahulu yang dikaitkan dengan putusan PN Niaga Surabaya Nomor. 1/Pdt.Sus/Paten/2019/PN.Niaga.Sby Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan hukum dari studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu adalah berupa permohonan yang dijelaskan dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten serta kesesuaian perlindungan hukum terhadap pemakai terdahulu adalah Penggugat bukan merupakan pemakai terdahulu karena invensinya tidak sama dengan Tergugat serta invensi tersbut telah dihapus oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan tidak membayar biaya tahunan.

AKUISISI PERUSAHAAN NASIONAL OLEH PERUSAHAAN ASING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA: (STUDI AKUISISI PT.BANK PERMATA TBK OLEH BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED) Nurum Dilia Octri Yanie; Budi Sutrisno; Dwi Martini
Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan akuisisi perusahaan nasional oleh perusahaan asing berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengkaji kesesuaian pengaturan dengan praktik akuisisi PT. Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited. Jenis penilitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa akuisisi yang melibatkan perusahaan asing tunduk pada hukum yang berlaku pada perusahaan target akuisisi. Ketentuan mengenai akuisisi diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diantaranya: Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Akuisisi PT Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

IMUNITAS NEGARA HOST COUNTRY DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ICSID (Studi Kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd Vs Pemerintah Republik Indonesia) Sasaki Ajinegara; Muhammad Sood; Dwi Martini
Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan imunitas negara dalam hukum investasi Indonesia dan penerapan imunitas negara dalam arbitrase International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada sengketa Churchill Mining dan Planet Mining v Pemerintah Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Simpulannya adalah a). Pengaturan imunitas negara dalam penyelesaian sengketa investasi melalui forum ICSID telah diatur dalam berbagai instrumen hukum baik dalam peraturan nasional maupun perjanjian internasional b). Imunitas Indonesia sebagai suatu negara dalam penyelesaian sengketa Churchill Mining dan Planet Mining v Pemerintah Republik Indonesia secara tidak langsung (implisit) diakui oleh arbitrase ICSID. Hal ini didasarkan tindakan Pemerintah Indonesia tergolong ke dalam jure imperii yang kemudian dilegitimasi oleh tindakan Pemerintah Indonesia yang tidak melanggar denial of justice.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search