Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

P-Index

This Author published in this journals

All Journal REPERTORIUM PRIVAT LAW II Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law

Pujiyono ,, Pujiyono

Unknown Affiliation

Author-ID : 542060

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN EFEK YANG DIAJUKAN OLEH KREDITOR (Komparasi Hukum Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/2016/ PN.Niaga.Jkt.Pst) Nurlaiilla, One Octivia; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19404

AbstractThe writing is aimed at knowing comparation of the securities company’s bankruptcy application filed by the creditor through a study of Commercial Court Decision No.03 / Pailit / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST and Commercial Court Decision No.03 / Pailit / 2010 / PN.NIAGA.JKT.PST . The research method used was the normative legal research. The approach used is approach the law made by reviewing all the regulations the laws. Data source used are legal materials that include primary and secondary. From this research, Who knew can apply for bankrupt securities companies distinguished on the basic of historical facts in the period before the birth of the UU OJK authority to apply for bankrupty as the provisions of article 2 paragraph (4) of the act is on the bankrupty of Bapepam. For a period after the inception of the UU OJK are ”lex post teriori derograt legi priori” authority Bapepam regulated in article 2 paragraph (4) of the act of bankruptcy entirely switched to OJK. The filing of the petition for bankruptcy securities firm precedent proposed by creditors in the Coommercial Court decision No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST and in the Commercial Court decision No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Based on research can be concluded the receipt of the petition for bankrupt securities companies filed by creditors does not comply with the legislation. But with the Commercial Court Decision No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat that have cancelled with Court of Commerce decision number.08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat be bright spot of the existence of legal certainty in a bankruptcy dispute resolution in the field od capital market.Keywords: the petition in bankruptcy, securities company, creditorsAbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui komparasi hukum terhadap permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh kreditor melalui studi putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang. Sumber data hukum yang digunakan adalah data hukum sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit perusahaan efek dibedakan berdasarkan fakta kesejarahan yakni masa sebelum lahirnya UU OJK kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan ada pada Bapepam. Untuk masa setelah lahirnya UU OJK secara ”lex post teriori derograt legi priori” kewenangan Bapepam yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan sepenuhnya beralih ke OJK. Contoh preseden pengajuan permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh pihak kreditur dalam Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Niaga No.08/Pdt.Sus.PAILIT/ 2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Dapat disimpulkan bahwa dengan diterimanya permohonan pailit perusahaan oleh kreditor tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015 menjadi titik terang adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepailitan di bidang pasar modal.Kata kunci: permohonan pailit, perusahaan efek, kreditor.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN BANK SEBAGAI PERUSAHAAN TARGET AKUISISI Purnamasari, Indrianita Melissa; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i1.19338

AbstractThis article aims to know what legal protection for banks as the target company in the acquisition, as mandated by article 5 of Government Regulation No.28 of 1999 on Merger, Consolidation and Acquisition bank. This research uses the legislation and conceptual approach. Source material law use either be primary and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials were used that the study of literature. The analysis technique use is the syllogism and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the result of this research, that there is some protection to the bank`s target of both preventive and repressive set out in the legislation. Legal protection stipulated in the legislation itself is nothing explicitly regulated there is also a set implicitly that acquisition must obtain permission from the head of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in advance, then the criteria that should be met by the new controlling shareholder in order to acquire bank will be tested and assessed by the OJK, and the arrangements regarding the requirement to hold sufficient capital to shareholders of the controlling shareholder in the bank.Keywords: Legal Protection, Bank Acquisition, Target CompanyAbstrakArtikel hukum ini bertujuan untuk megetahui perlindungan hukum seperti apa bagi bank sebagai perusahaan target dalam akuisisi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Bank. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau dokterinal, dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berup bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan simpulan bahwa ada beberapa perlindungan kepada bank target baik itu prefentif dan juga represif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri ada yang diatur secara eksplisit ada juga yang diatur secara implisit yakni akuisisi yang wajib memperoleh izin dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu, kemudian adanya kriteria yang perlu dipenuhi oleh pemegang saham pengendali baru untuk dapat mengakuisisi bank yang nantinya akan di uji dan dinilai oleh OJK, dan pengaturan mengenai kewajiban memiliki modal yang cukup untuk pemegang saham menjadi pemegang saham pengendali pada bank.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Akuisisi Bank, Perusahaan Target

OPTIMALISASI TUGAS DAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT MENGENAI INVESTASI ILEGAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Elfajri, Mohammad Amin; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThe Purposes of this article are knowing the Optimization of the Financial Services Authority in providing education about illegal investments to the public. This research is a descriptive empirical law research. The research location is at the Office of Surakarta Financial Services Authority. Types and sources of research data include primary and secondary data. Data collection techniques through interviews and literature study. Data analysis technique is done qualitatively with interactive model. The results showed that the Optimalization of the Financial Services Authority in providing education on illegal investments to the community by developing infrastructure in the form of provision of human resources, proposing to headquarters of Financial Services Authority to issue Financial Services Authority regulations on illegal investment and adding sanctions related provisions for business actors who do not implement educational programs on the provisions already exist, and intensify the implementation of educational activities to the community either directly or indirectly.Keywords: Optimization; Education; Illegal Investment; Society.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Optimalisasi Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan edukasi mengenai investasi ilegal kepada masyarakat dengan melakukan pengembangan infrastruktur berupa penyediaan sumber daya manusia, mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pusat untuk mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai investasi ilegal dan menambahkan ketentuan terkait sanki bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan program edukasi pada ketentuan yang sudah ada, dan menggencarkan pelaksanaan kegiatan edukasi kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.Kata Kunci: Optimalisasi; Edukasi; Investasi ilegal; Masyarakat.

EKSISTENSI PUTUSAN ARBITRASE TERHADAP GUGATAN OLEH SALAH SATU PIHAK MELALUI PENGADILAN Sinaga, Meliana Ferawati; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to find out about the existence of an arbitration award against a lawsuit by one of the parties through a court because it is based on dissatisfaction with the decision issued by the arbitrator. This legal research is a normative legal research with the prescriptive characteristic. Research approach used by writer in this research is approach of law (statue approach). Sources of research data are primary legal materials (Arbitration Law, Judicial Power Law, HIR,), secondary legal materials (books, journals, legal thesis), and tertiary legal materials (KBBI, Internet). The technique of collecting legal materials used in this research is document study (literature study). The results of the study indicate that a lawsuit committed by either party can not invalidate an arbitral award because based on its legal force the award of the arbitration is final and binding for the parties to the dispute and not open any remedy. A decision which already has a permanent legal force (kracht van gewijsde power in force) can not be contested, it means that it has closed the opportunity to use a legal effort to fight the verdict.Keywords: Arbitration; Court; Existence;Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang eksistensi putusan arbitrase terhadap gugatan oleh salah satu pihak melalui pengadilan karena didasari ketidakpuasan atas putusan yang dikeluarkan oleh arbiter. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach). Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer (UU Arbitrase, UU Kekuasaan Kehakiman, HIR,), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, skripsi hukum), dan bahan hukum tersier (KBBI, Internet). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak dapat membatalkan putusan arbitrase karena berdasarkan kekuatan hukumnya putusan arbitrase sudah final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan tidak terbuka upaya hukum apapun. putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (kracht van gewijsde power in force) tidak dapat diganggu gugat, itu artinya sudah tertutup kesempatan menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut.Kata Kunci: Arbitrase; Pengadilan; Eksistensi;

Co-Authors Adi, Satrio Wicaksono Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Elfajri, Mohammad Amin Elfajri, Mohammad Amin Jamal Wiwoho Karmila Sari Sukarno ,, Karmila Sari Sukarno Khanan ,, Khanan Nurlaiilla, One Octivia Nurlaiilla, One Octivia Perdana, Karlina Prihatin, Lilik Purnamasari, Indrianita Melissa Purnamasari, Indrianita Melissa Samosir, Joshua H.P Shahnaz, Izza Aulia Sinaga, Meliana Ferawati Sinaga, Meliana Ferawati Sutopo, Hanna Oktaviana Wulandari, Embun Nurani

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Privat Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Privat Law