Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.75
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia REPERTORIUM Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Pasca Sarjana Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jambe Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Dewa Ruci : Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal Of Sustainability Perspectives Journal of Sustainability Perspectives JAMU : Jurnal Abdi Masyarakat UMUS Journal of Central Banking Law and Institutions Journal of Law and Legal Reform Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum SHARE Journal: Studi Hukum Keuangan Negara/Daerah Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Jamal Wiwoho
Universitas Sebelas Maret
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
SINKRONISASI HUKUM SURAT PENGAKUAN HUTANG KUPEDES BRI TANPA LEGALISASI BERDASARKAN SE NOSE : 25-DIR/ADK/09/2013 ,, Karmila Sari Sukarno; ,, Pujiyono; ,, Jamal Wiwoho
REPERTORIUM Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah sinkronisasi hukum dan urgensi surat pengakuan hutangKUPEDES tanpa legalisasi berdasarkan SE NOSE :25-DIR/ADK/09/2013, permasalah serta solusinya. Dalampenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif tentang sinkronisasi hukum dengan menggunakanmetode analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif, menggambarkan kebijakan terkait ketentuannormatifnya serta memberikan jawaban mengenai urgensi hukum surat pengakuan hutang kredit KUPEDEStanpa dilegalisasi oleh Notaris dalam SE NOSE:25-DIR/ADK/09/2013. Penelitian ini menyimpulkan, yangpertama sinkronisasi secara horisontal yaitu telah selaras dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro(PPK-BM) BRI, yang kedua sinkronisasi hukum secara vertikal telah selaras dengan Undang-Undang No.10tahun 1998 tentang Perbankan, kurang selaras dengan prinsip kehati-hatian buku ketiga KUHPerdata, selarasdengan PBI Nomor 14/22/PBI/2012, kurang selaras dengan SK Dir.BI No.2 /162/ KEP/DIR, kurang selarasdengan Undang-Undang No.2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004, kurang selarasdengan Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan urgensi surat pengakuan hutangtanpa legalisasi KUPEDES BRI yaitu antara lain adalah bagi intern BRI, bagi Debitur serta bagi perbankannasional. Penelitian ini menyarankan surat pengakuan hutang tanpa legalisasi Notaris perlu dipertimbangkankembali oleh Direksi BRI.Kata Kunci: Sinkronisasi, Legalisasi, Surat Pengakuan Hutang, Urgensi.
PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI NON-ENDEMIK DI INDONESIA (Kajian Empiris Efektivitas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) ,, Yogyanto Daru Sasongko; ,, Rofikah; ,, Jamal Wiwoho
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia, serta memberikan langkah-langkah penganggulangannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal dengan bentuk penelitian diagnostik, sifat penelitian adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan pada hasil uji dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Clarence J. Dias menunjukkan undang-undang tersebut belum efektif dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia. Ketidakefektifan yang ditunjukkan dari hasil uji terletak pada substansi hukum, sosialisasi aturan hukum, struktur hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan budaya hukum. Sehingga diperlukan langkah konkret untuk menanggulangi hal tersebut Kata kunci:  efektivitas hukum, penegakan hukum, kejahatan terhadap satwa liar
KAJIAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (Analisa Putusan BPSK dan Putusan Banding Pengadilan Negeri Surakarta) ,, Tegar Harbriyana Putra; ,, Rofikah; ,, Jamal Wiwoho
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri Surakarta, serta untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penyelesaian sengketa di BPSK dan Pengadilan Negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan penelitian hukumnon doktrinal. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan studi dokumen, selanjutrnya dianalisis dengan menggunakan penelitian analisa data secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa model penyelesaian sengketa yang digunakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu arbitrase. Sedangkan di Pengadilan Negeri menggunakan model penyelesaian sengketa yang berlaku pada penyelesaian perkara perkara perdata biasa. Hambatan yang dihadapi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain perbedaan latar belakang kultur masing-masing anggota Badan.Penyelesaian Sengketa Konsumen, permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai, regulasi peraturan yang tidak lengkap dan membingungkan dan sulitnya dalam pemanggilan para pihak yang bersengketa. Sedangkan hambatan di Pengadilan Negeri yaitu memerlukan waktu yang lama tidak melindungi kerahasiaan,Pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis khususnya bagi pelaku usaha, begitu juga bagi konsumen, susahnya memanggil para pihak yang bersengketa. Solusi terhadap hambatan tersebut diantaranya perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia, khususnya bagi hakim arbiter agar supaya lebih menguasai tentang hukum, mengingat tidak semua hakim arbiter mempunyai latar belakang dibidang hukum. Perlu adanya regulasi Undang-Undang yang jelas mengenai batas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Model Penyelesaian Sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri
PERAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DALAM MEMBERIKAN DISTRIBUSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT Jamal Wiwoho
Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (552.959 KB) | DOI: 10.14710/mmh.43.1.2014.87-97

Abstract

Financial institutions is expected to provide justice for the distribution. Formulation of the problem that researchers ask is how the role of banks financial institutions and non-bank in providing public justice and the factors driving the increased role of banks and financial institutions non-bank in providing the distribution of public justice. The result of the research are 1). The role of financial institutions are: raise public funds; channelling funds society; transfer of assets; liquidity; allocation of income;. transaction. 2). Factors that encourage an increased role of financial institutions in providing the distribution of public justice, among others: increase amount of income of the middle class families and individuals with sufficient incomes, especially among the middle and have a portion of income for savings each year; rapid development of industry and technology.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN KONGLOMERASI DI INDONESIA Jamal Wiwoho
Perspektif Vol 3, No 2 (1998): Edisi April
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v3i2.373

Abstract

Pada era globalisasi sekarang ini, pengusaha tidak hanya puas dengan mendirikan satu macam unit usaha saja. Perluasan jaringan usaha dengan cara mendirikan sejumlah perseroan terbatas dan alasan-alasan memperluas perusahaan dengan membuka kantor cabang, mengatasi masalah pajak, penyederhanaan proses produksi dan distribusi, mengatasi risiko dan pertanggungjawaban, organisasi perusahaan, diversifikasi perusahaan, mengatasi persaingan antar perusahaan, serta menyederhanakan pembiayaan adalah latar belakang terbentuknya konglomerasi di Indonesia pada umumnya. Berbagai proses pembentukan konglomerasi di Indonesia melalui fusi, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Konglomerasi memiliki visi hukum publik maupun hukum privat. Lahirnya konglomerasi tampaknya meningkatkan perkembangan varian bidang ilmu hukum dewasa ini.
The Implication of the Globalization on the Pancasila-Based Principles of Local Democracy in Indonesia Seno Wibowo Gumbira; Jamal Wiwoho
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.969 KB)

Abstract

Abstract           The liberalism principles have influenced the whole life aspects of the nation and the state of Indonesia. On the political aspect, the principles influence the elections in Indonesia from the lowest (village head election) to the highest (presidential election) levels. The liberal principles are not in accordance with the principles of Pancasila as the national philosophy and the source of law (staatsfundamental norm) of Indonesia.  The liberal democratic principles cause high cost democracy. They create the conditions of ‘free fight’ and ‘homo homini lupus’, as well as many potential corruption practices in villages. In addition, it can lead to the most worrying issue –the damage of values of Pancasila.Implikasi Pengaruh Globalisasi atas Diseminasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Liberalisme terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi Lokal (Desa) berdasarkan Pancasila di Indonesia AbstrakPengaruh prinsip-prinsip liberalisme telah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pengaruh dalam bidang politik dapat ditemukan pada pemilihan umum yang dilakukan secara voting baik tingkat pemilihan presiden hingga tingkat pemilihan kepala desa di Indonesia, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan Prinsip Pancasila yang merupakan falsafah bangsa dan sumber hukum (staatsfundamentalnorm) di Indonesia. Dampak diseminasi prinsip demokrasi liberalisme melalui voting menyebabkan demokrasi dengan biaya tinggi (high cost) menciptakan kondisi free fight dan homo homini lupus serta banyaknya potensi praktik korupsi di desa dan hal yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya pengikisan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.Kata Kunci: Globalisasi, Pancasila, Prinsip Demokrasi LiberalDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a8
SIMBOLISME PATUNG LORO BLONYO Edy Tri Sulistyo; Jamal Wiwoho
Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni Vol 5, No 2 (2008)
Publisher : Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.175 KB) | DOI: 10.33153/dewaruci.v5i2.791

Abstract

The objectives of research are to find out: (1) the cosmology form of loro blonyo sculpture in Javanese cultural context, (2) placement system of loro blonyo sculp- ture in  “joglo” house structure relating to the concept of Javanese social-cultural environment  balance, (3) loro blonyo sculpture as the most important element in its position in  “pasrèn” room in Javanese custom house, and (4) the symbolic- philosophical meaning of loro blonyo sculpture art in Javanese cultural cosmology. Based on the result of  research and discussion, it can be concluded: (1) The cos- mology form of loro blonyo  sculpture in the Javanese cultural context relating to the Javanese society particularly the one with rice planting as the earning; (2) The placement system of loro blonyo sculture in the “joglo” house structure relating to the concept of Javanese social-cultural environment balance; (3) Loro blonyo sculp- ture is the most important element in its position in the “pasrèn” room in Javanese custom house;.   (4) The symbolic-philosophical meaning of  loro blonyo sculpture art in Javanese cultural cosmology is as the symbol of fertility (Dewi Sri) and pros- perity (Sadana).Key words: loro blonyo, krobongan, pasrèn or petanèn, joglo, Dewi Sri, Sadana.
Peningkatan Kreatifitas Kerajinan Bambu Di Desa Jambu Kulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Rum Handayani; Jamal Wiwoho; Rahmawati; Kuncoro Diharjo; Francisca Sestri Goestjahjanti; Siti Nurlaela; Rizky Windar Amelia
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v2i3.739

Abstract

Pengabdian ini bertujuan untuk mengatasi persoalan pada setiap pebisnis kerajinan tangan dari bambu di desa Jambu Kulon Ceper Klaten serta melakukan kerjasama dengan ABIA Art yang bergerak pada bidang sejenis melalui pemberian Penyuluhan serta penerapan metode perdagangan digital, pembaruan model serta penerapan teknologi yang tepat saat memproduksi kerajinan tangan dari bambu pada desa Jambu Kulon Ceper Klaten. Hasil pelaksanaan kegiatan di UKM “ABIA ART” terjadi peningkatan keahlian pada produk dengan menambahkan desain batik kayu serta melakukan penyempurnaan desain lukisan yang tersedia dibantu LPER Cabang Klaten maka menghasilkan mutu produk yang lebih baik.
FINANCIAL CRIME IN DIGITAL PAYMENTS Wiwoho, Jamal; Kharisma, Dona Budi; Wardhono, Dwi Tjahja K.
Journal of Central Banking Law and Institutions Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21098/jcli.v1i1.7

Abstract

Digital payments are proliferating along with a massive and rapid digital transformation. However, the characteristics of transactions using digital payments, which are real-time, not face-to-face, and borderless create potential risks for financial crimes, including, Money Laundering and Funding Terrorism. The potential for abuse occurs in the registered and licensed digital payments sector and illegal digital payments that are not registered with the Bank Indonesia. Undoubtedly, this condition can threaten economic stability and financial system integrity. This article seeks to identify the potential for digital payment use for financial crime and construct a legal framework to prevent the misuse of FinTech for financial crime in Indonesia. This type of research is legal research. The research method used was a statutory comparative approach. The legal materials used were primary and secondary legal materials. The findings have been analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of the study show that several cases of terrorism financing have been proven to have used FinTech digital payments as a means of online funding. In this regard, to maintain the integrity of the financial system and strengthen the government’s control functions, a comprehensive legal framework is needed through the establishment of Law on FinTech.
Global Perspectives on Freedom of Expression in Environmental Governance: Legal Implications and Challenges Fatimah, Siti; Wiwoho, Jamal; Isharyanto, Isharyanto
Jambe Law Journal Vol. 7 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v7i2.456

Abstract

This paper explores the relationship among freedom of expression and earth-friendly governance in a global context, highlighting how the former serves as a fundamental enabler of transparency, public participation, and access to data—principles that are vital to effective earth-friendly governance. Although international legal instruments, such as the Rio Declaration and the International Covenant on Civil and Political Rights, give a framework for upholding free speech, the extent to that this right is realized in the realm of earth-friendly advocacy remains inconsistent across different regions. This research highlights challenges faced by earth-friendly activists, including political and economic pressures, suppression, and legal constraints. By analyzing case studies by Indonesia, Norway, and Brazil, this paper underscores the paradox of freedom of expression that is sometimes perceived as a threat to political stability. The findings advocate for enhanced global cooperation to protect freedom of expression inside earth-friendly law, supporting sustainable enhancement and earth-friendly justice. This paper contributes to a deeper understanding of the legal frameworks necessary to uphold freedom of expression as foundational in promoting global earth-friendly democracy.
Co-Authors Adriana Grahani Firdausy Agung, Bernardus Kidung Anastasia Risca Kusumawardani Arief Suryono Artansya, Muhammad Salman Al Farizi Putra Bambang Waluyo Bambang Waluyo Bandi Bandi, Bandi Dona Budi Kharisma, Dona Budi Edy Tri Sulistyo Fernandes, Acacio Francisca Sestri Goestjahjanti Hidayat, Muhamad Alief Hidayatulloh, Ilham Gusti Nur Isharyanto Isharyanto ITOK DWI KURNIAWAN Jatna, R. Narendra Karmila Sari Sukarno ,, Karmila Sari Sukarno Kuncoro Diharjo Maria Anggita Dian Pramestie Maulia Sakinah Mohammad Choirul Anam Murtanti, Murtanti Nufitasari, Dien Pati, Umi Khaerah Prabowo, Ipop Abdi PRANOTO Pratama, Anugrah Muhtarom Prisilia Purwardhani Pujiyono ,, Pujiyono Pujiyono . Pujiyono Pujiyono R. Narendra Jatna Rahmawati Rizky Windar Amelia Rofikah ,, Rofikah Rum Handayani Safira El Ulya Wahid Seno Wibowo Gumbira Setya Nugraha Siallagan, Sahat Poltak Siti Fatimah Siti Nurlaela Slamet Riyadi Sunny Ummul Firdaus Suryanto Suryanto Tegar Harbriyana Putra ,, Tegar Harbriyana Putra Waluyo Wardhono, Dwi Tjahja K. Wardhono, Dwi Tjahja Kusumo Yogyanto Daru Sasongko ,, Yogyanto Daru Sasongko Yudho Taruno Muryanto