Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Katalogis Jurnal Kolaboratif Sains Sinergi International Journal of Law
Moh. Nafri, Moh.
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KONSEP HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. MEGA FINANCE CABANG PALU Nafri, Moh.
Katalogis Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Katalogis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.362 KB)

Abstract

The problem was legal concept in implementing an agreement of consumer’s funding. This research aimed at finding out the existing legal concept in implementing an agreement of consumer’s funding. This research  used empirical legal method by using primary legal materials and secondary ones which were then presented inductively. This means from specific things to general ones. The research shows that the existing legal concept in implementing the agreement of consumer’s funding at PT Mega Finance of Palu is the concept of rights and responsibility of each party has been more specific compared with the legal constract. The legal concept of rights and responsibility does not provide an equal position of all the parties. Justice implemented in consumers’ finding agreement is not relatively the same as the one in John Rawls used so far. The attitude by the business actors who has not provided an equal position to the cunsumers has been in contrast with the justice intending an equal freedom for anyone.
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG POLA BAGI HASIL PERIKANAN (Studi Pada Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong) Muhajir, Muhajir; Matompo, Osgar S.; Nafri, Moh.
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.835 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.687

Abstract

Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui perjanjian bagi hasil perikanan darat di desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Menurut Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Pola Bagi Hasil Perikanan (2)Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan darat di Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Hasil Penelitian ini adalah (1)Perjanjian bagi hasil perikanan darat khususnya di desa bolan kecamatan bolano kabupaten parigi moutong sampai dengan saat ini tidak menggunakan pembagian bagi hasil yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Pembagian Bagi Hasil perikanan, (2) Adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Pembagian Bagi Hasil Perikanan  yaitu, masih kuatnya pengaruh adat, faktor pendidikan dan faktor minimnya sosialiasi terhadap undang-undang bagi hasil perikanan. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya pemerintah desa harus menerapkan Undang-Undnag Nomor 16 tahun 1964 dalam hal pembagian bagi hasi perikanan didesa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong (2) sebaiknya pemerintah harus sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang undang-undang pembagian hasil perikanan agar masyarakat dipedesaan dapat memahami bahwa ada atauran yang lebih memberikan kepastian hukum bagi penggarap tambak dan pemilik tambak sehingga perlahan-lahan masyarakat dapat mengikuti pembagian hasil perikanan sebagaimana yang diamanatkan di undang-undang tersebut Kata Kunci : Bagi Hasil Perikana Darat. Perjanjian
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KENDARAAN MOBIL ANGKUTAN BARANG SEBAGAI MOBIL ANGKUTAN ORANG OLEH POLRES SIGI Naim, Mohamad; Haling, Syamsul; Nafri, Moh.
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31934/jom.v1i1.1303

Abstract

Metode yang digunakan dalam  penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polres Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang untuk mengangkut penumpang (2) Untuk  mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polres Sigi dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil baranguntuk mengangkut penumpang. Hasil Penelitian ini adalah (1) Penggunaan mobil barang sebagai mobil penumpang diwilayah hukum polres sigi sudah menjadi kebiasan masyarakat, padahal kebiasan tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahkan ada sanksi pidana bagi mereka yang melanggara aturan tersebut, berdasarkan hal tersebut maka beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian resort sigi untuk menanggulangi penyalahgunaan mobil barang menjadi mobil penumpang diantaran melalui upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. (2) Dalam hal penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang untuk mengangkut penumpang, berbagai kendala yang dihadapi oleh kepolisian resort sigi diantarannya terkait struktur hukum dimana kepatuhan dan kedisiplinan aparat penegakan hukum dalam menjalankan peraturan masih sangat minim selain hal tersebut budaya hukum masyarakat juga menjadi salah satu faktor kendala dalam upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyalahgunakan mobil barang mengangkut penumpang. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pihak kepolisian khususnya satuan kepolisian lalu lintas Polres Sigi harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pemilik kendaraan mobil barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas agar dapat memberikan efek jera dan meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan yang mana tiap tahunya mengalami peningkatan (2) Sebaiknya Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sigi harus lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengendara mobil barang terkait pelarangan mobil barang mengangkut penumpang dengan memperbanyak penempatan spanduk,baliho, pamphlet tentang larangan tersebut di jalan-jalan protocol.Kata Kunci : Mobil Barang. Mobil Penumpang
Law Enforcement Against Digital Businesses (E-Commerce) by The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Competition Practices Unhealthy Business Manan, Abdul; Nafri, Moh.; Permana, Mohamad Didi
Sinergi International Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v3i2.760

Abstract

The aim of the research is to find out and analyze the role of the Business Competition Commission (KPPU) in digital business and to know and analyze law enforcement by the KPPU regarding digital-based business activities. The research method uses normative legal research which uses primary legal materials and secondary legal materials which are then presented in the form of an inductive thinking pattern, namely from specific things to general things. The research results found that the Business Competition Commission (KPPU) in Indonesia has a very important role in maintaining healthy competition in the market, including in the context of rapidly developing digital business. The KPPU is tasked with monitoring and taking action against business practices that can harm healthy competition. In digital business, this includes monitoring large companies that have the potential to dominate the market, such as e-commerce platforms, social media or other digital services. Law enforcement against unfair business competition practices in digital business, especially e-commerce, is becoming increasingly relevant as the industry develops. In this context, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has an important role in maintaining healthy competition and ensuring that all business actors in the e-commerce sector operate in accordance with applicable legal provisions. The research suggestion is that effective law enforcement against unfair business competition practices in digital business by the KPPU requires a more innovative and responsive approach to digital dynamics. Strict supervision, international collaboration, and the use of technology will increase the KPPU's effectiveness in keeping Indonesia's digital market fair and competitive.
Juridical Review of The Protection of Intellectual Property Rights in Franchise Agreement Nafri, Moh.; Maisa; Mantopo, Oscar S
Sinergi International Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v3i2.762

Abstract

The aim of the research is to find out and analyze the legal protection of intellectual property rights in franchise agreements and to find out and analyze the legal consequences if there is a breach of contract in the franchise agreement. The research method uses normative legal research which uses primary legal materials and secondary legal materials which are then presented in the form of an inductive thinking pattern, namely from specific things to general things. The research results found that as a form of legal protection in franchise agreements, the franchise must be registered with Intellectual Property Rights. Indonesian laws and regulations require a franchise to register its Intellectual Property Rights. The legal consequences if there is a breach of contract in the franchise agreement or one of the parties (Franchisee) does not fulfill its obligations properly and the obligations are not fulfilled because there are elements of negligence and error, then the other party (franchisor) has the right to demand compensation for losses as regulated in Article 1236 and Article 1243 of the Civil Code. The termination of the franchise relationship will also have consequences in terms of the use of IPR, namely Brand Rights and Trade Secrets. The franchisee can no longer use the franchisor's brand and logo. Everything related to it must be returned to the franchisor. The research suggestion is that to provide more certainty and legal protection for IPR owners in the franchise agreement, it is best to always include a clause regulating IPR protection which contains restrictions that the franchisee must comply with. And companies are also advised to make additional agreements with employees to protect IPR.
Co-Authors Abdul Manan Maisa Mantopo, Oscar S Matompo, Osgar S. Muhajir Muhajir, Muhajir Naim, Mohamad Permana, Mohamad Didi Syamsul Haling, Syamsul