Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBUKTIAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Gandes Candra Kirana
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dalam ketentuan UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di dalam Bab Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, yang menggunakan sarana elektronik maupun non elektronik. Dalam Pasal 12 B ditegaskan bahwa tidak semua pemberian hadiah atau gratifikasi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Agar menjadi pidana maka penerima gratifikasi itu harus pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberian gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan pihak yang menerima gratifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pengaturan mengenai gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana penerapan Pasal gratifikasi tersebut dalam praktek di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terutama mengenai proses pembuktiannya. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif di mana peneliti berusaha melakukan penelitian sinkronisasi hukum terhadap data sekunder yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta tulisan ilmiah para pakar hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian di mana pengetahuan atau teori-teori tentang objek yang ingin diteliti sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek penelitian; sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Karena gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi maka Undang-Undang yang dipergunakan adalah undang-undang yang sama yang digunakan oleh tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Kata Kunci: Gratifikasi, Pembuktian.

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Dyah Setyorini; Gandes Candra Kirana
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji (wanprestasi) yang diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan), bahwa ada 3 alternatif untuk menangani kredit macet dengan melakukan eksekusi Hak Tanggungan, yaitu : (1) Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (2) Title eksekutorial tercantum dalam Sertipikat Hak Tanggungan dan dilakukan melalui mekanisme pelelangan umum dengan fiat dari Ketua Pengadilan Negeri; (3) eksekusi di bawah tangan atas objek Hak Tanggungan dilakukan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitor. Dalam pelaksanaan lelang Hak Tanggungan sekalipun telah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, tidak menutup kemungkinan adanya gugatan dalam bentuk perlawanan ke pengadilan yang dilakukan sebelum lelang atau setelah lelang yang dapat membatalkan pelaksanaan lelang atau menunda pelaksanaan lelang.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pemenang Lelang ; Eksekusi Hak Tanggungan

ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBATALAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/G/PILKADA/2018/PTTUN.MKS. JUNCTO PUTUSAN NOMOR 250K/TUN/PILKADA/2018) Adji Sitti Laila Salsabila; Gandes Candra Kirana
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Salah satu sengketa yang terjadi dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa mengenai pilkada yang salah satunya adalah Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah apakah PT.TUN berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam kasus Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN.Mks dan Apakah putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta didukung oleh badan hukum tersier serta dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT.TUN memang berwenang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan jika seluruh Upaya Administrasi di Panwaslu telah terselsaikan dan Adanya Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang obyeknya merupakan Surat Keputusan pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU bersama-sama dengan Panwaslu sesuai dengan kewenangan Panwaslu menguatkan keterangan bahwa sengketa adanya pelanggaran dapat tuntas diselesaikan pada Panwaslu Kota dan bukan dijadikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.

ANALISIS YURIDIS FIKTIF POSITIF PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PERKARA PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 175/PK/TUN/2016) Fernanda Mangalik; Gandes Candra Kirana
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Keputusan disebut fiktif karena sikap diam badan atau pejabat TUN yang tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedang itu menjadi kewajibannya maka hal itu disamakan dengan keputusan TUN. Munculnya UU Administrasi Pemerintahan membawa perubahan pada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan fiktif positif yang dikenal dalam UU Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan keputusan fiktif negatif yang dikenal dalam UU Peradilan TUN. Permasalahannya adalah bagaimana penerapan fiktif positif yang dikenal dalam UU Administrasi Pemerintahan jika suatu pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan keputusan tetapi tidak ada respon atau tindakan Pejabat TUN. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif, dengan penelitian yang bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder, cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pada permohonan keputusan yang diajukan oleh pemohon kepada Pejabat TUN yang tidak melakukan tindakan atas kewenangannya tersebut, maka pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh putusan guna mendapatkan keputusan dari Pejabat TUN, 2) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 175 PK/TUN/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2015 karena amarnya yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali sehingga membatalkan putusan Pengadilan TUN yang memerintahkan Pejabat TUN untuk menerbitkan keputusan atas permohonan PT Coalindo Utama yang telah memiliki kelengkapan syarat

GIJZELING DALAM TEORI DAN PRAKTEK ACARA PERDATA DI INDONESIA Gandes Candra Kirana
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v9i1.16641

The definition of gijzeling according to Article 1 of PERMA No. 1 of 2000 that gijzeling is defined by the term "Forced Agency", namely an indirect forceful attempt to enter a debtor with bad intentions into a State Detention Center determined by the Court, to force the person concerned to fulfill his obligations; A debtor with bad faith is a debtor, guarantor or guarantor of debt who is able but does not want to fulfill his obligations to pay his debts; Agency coercion cannot be imposed on debtors with bad faith who have reached the age of 75; and Corporate Coercion can only be imposed on debtors with bad faith who have debts of at least Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah). The legal basis for Gijzeling is Article 209 HIR and Article 242 RBg, which were later revoked by SEMA No. 2 in 1964, and was reinstated with PERMA No.1 in 2000. The type of research used is Normative where the researcher tries to carry out legal synchronization research on secondary data contained in statutory regulations and books and scientific writings of legal experts. This research is descriptive in nature, namely research in which knowledge or theories about the object to be studied already exist and want to provide an overview of the object of research; while the data sources used are secondary data sources which include primary and secondary legal materials. Gijzeling arrangements in Civil Procedure Law are only regulated by PERMA No.1 of 2000 concerning Forced Institutions in which there are still many weaknesses, especially regarding regulations regarding the Implementation of Gijzeling itself and the regulation must be by law so that the implementation of Gijzeling can be carried out effectively. Keywords: Gjzeling; Civil Procedure Law

A Juridical Analysis of Evidence on the Crime of Maltreatment Resulting in Death (Study of Decision Number 35/Pid.B/2018/PN Sbr) Sendi Ramadhan Mustofa; Gandes Candra Kirana
Reformasi Hukum Trisakti Vol 5 No 4 (2023): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v5i4.18347

Evidence in the Criminal Procedure Rules is very essential when checking criminal cases in court. The issue raised is whether the evidence in checking criminal acts of abuse which resulted in death is based on the case in the District Court Decision Number 35/Pid.B/2018/PN Sbr which was applied by the public prosecutor appropriately based on the Criminal Procedure Rules Book and whether the action the public prosecutor's failure to provide evidence to the court has legal consequences. This type of research uses normative juridical methods of analytical descriptive nature. The results of the research, discussion and conclusions are seen from the trial in accordance with court decision Number 35/Pid.B/2018/PN Sbr. The Public Prosecutor stated that one of the other witnesses who were related by blood or marriage was mistaken, because it was possible that the statement submitted was not objective. The decision of the District Court in the absence of evidence in the decision Number 35/Pid.B/2018/PN Sbr was a Careless actions are caused by the suspect being acquitted by the prosecutor because the evidence supporting the accusation against the suspect is not strong enough

Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana Pornografi Indonesia Dan Korea Selatan: Comparison Of The Resolution Of Pornography Crimes In Indonesia And South Korea Raisha Arprilia; Gandes Candra Kirana
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 1 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i1.22325

The rapid advancement of technology has enabled society to access extensive knowledge but also brought negative impacts, such as the rise of pornography websites in Indonesia. Pornography encompasses images, videos, body movements, or messages containing obscene elements or sexual exploitation. This issue is prevalent not only in Indonesia but also in South Korea, where numerous pornography-related cases occur. This article examines the regulation and resolution of pornography crimes in Indonesia and South Korea, along with their respective strengths and weaknesses. Using a normative legal research method, this study analyzes primary and secondary data qualitatively with a deductive approach. The findings reveal differences in approaches: Indonesia emphasizes social and religious values, heavily influenced by its predominantly Muslim population. In contrast, South Korea, which is more diverse in terms of religion and culture, adopts a broader perspective, integrating social, cultural, and religious elements. South Korea has specific regulations and stringent law enforcement, particularly regarding digital technology. Meanwhile, Indonesia faces challenges in law enforcement due to societal and cultural factors. The resolution of pornography crimes in Indonesia and South Korea has its own strengths and weaknesses.

STUDI KOMPARASI PENYADAPAN (WIRETAPPING) SEBAGAI ALAT BUKTI ELEKTRONIK MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN BELANDA: Comparative Study Of Wiretapping As Electronic Evidence In The Legal Systems Of Indonesia And The Netherlands Stella Maris Widiana Kalumata; Gandes Candra Kirana
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 1 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i1.22326

The advancement of information technology has led to increased crime, necessitating legal reforms. Wiretapping, while controversial, is an effective tool for uncovering systematic crimes. The problem of this study is examines the regulation, strengths, and weaknesses of wiretapping as electronic evidence in Indonesia and the Netherlands. Employing a normative juridical approach and literature review, the study compares wiretapping mechanisms in both countries. The Findings and the conclusion is reveal that wiretapping is recognized as valid electronic evidence in criminal courts if conducted legally by authorized parties under applicable laws. In Indonesia, wiretapping regulations are fragmented and lack a specific law, resulting in legal uncertainty and overlapping rules. Therefore, Indonesia needs a dedicated wiretapping law that comprehensively regulates its implementation and oversight. Such legislation is crucial to protecting constitutional rights, ensuring legal certainty, and safeguarding individual privacy, allowing judicial processes to operate in an orderly and decisive manner.

Perbandingan Pengaturan Eksekusi Pidana Mati di Indonesia dan Vietnam: Comparison of the Implementation of the Death Penalty in Indonesia and Vietnam Zefanya Christina Iustitia; Gandes Candra Kirana
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 1 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i1.22330

Throughout history, law has played a crucial role in ensuring security, peace, justice, and societal prosperity. The death penalty remains a controversial topic due to its impact on human rights. In Indonesia, despite significant opposition and calls to respect the right to life, it is still applied for serious crimes such as murder and drug offenses. This study addresses the similarities and differences in death penalty execution regulations and analyzes their strengths and weaknesses in Indonesia and Vietnam. This normative legal research relies on secondary data analyzed qualitatively using a deductive method. The result and conclusion is that there are significant differences in regulation and implementation practices. In Indonesia, the death penalty is carried out under strict procedures but often faces criticism regarding the transparency and fairness of the process. Meanwhile, Vietnam adopts a method of execution that is considered more humane, but faces criticism regarding the lack of transparency and potential human rights violations.

PERBEDAAN HASIL VISUM ET REPERTUM DALAM SATU OBJEK TERHADAP PEMBUKTIAN PIDANA (PUTUSAN NOMOR 796/PID.B/2022/PN.JKT.SEL): Differences Of Visum Et Repertum In One Object Regarding Evidence Of Criminal (Decision Number 796/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel) Muhammad Rayhan Adevan; Gandes Candra Kirana
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 2 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i2.22754

In 2022, a criminal case involving the murder of Brigadier Yosua Hutabarat by Ferdy Sambo was brought before the court. In its ruling Decision Number 796/Pid.B/2022/PN Jkt. South Jakarta District Court found Ferdy Sambo guilty, basing the verdict on written evidence and expert testimony, including a visum et repertum, which was treated both as documentary evidence and expert opinion. The core issue examined in this study is whether the judges legal reasoning particularly in evaluating two differing visum et repertum reports concerning the same object aligns with prevailing legal standards, and whether basing the decision on only one of the reports adheres to legal requirements. The research adopts a normative legal method, relying on secondary data comprising primary and secondary legal sources. Data analysis is qualitative, with conclusions drawn through deductive reasoning. The study concludes that inconsistencies exist between the judge’s decision and the applicable legal framework, especially concerning the evaluation of evidence. According to Article 183 of the Criminal Procedure Code, a judge may only convict a person if there are at least two valid pieces of evidence and the judge is convinced of the defendant’s guilt.

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search