Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Reformasi Hukum Trisakti
Sultan Agung
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Putusan Praperadilan Mengenai Tidak Sahnya Surat Perintah Penyidikan Dan Penetapan Tersangka Sebagai Dasar Pengajuan Eksepsi Dalam Putusan Sela Perkara Tindak Pidana Korupsi. (Studi Putusan Sela Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST Juncto Putusan Sela Nomor 18/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI) Sultan Agung; Setiyono Setiyono
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.004 KB) | DOI: 10.25105/refor.v1i2.10480

Abstract

Dengan adanya upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, seringkali menimbulkan kesewenang-sewenangan dalam pelaksanaannya. Untuk menjaga agar HAM tersangka terlindungi maka dibentuklah Lembaga praperadilan sebagai upaya perlindungan HAM tersangka dari bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum. Permasalahannya adalah apakah penegak hukum di Indonesia menghormati proses praperadilan yang diajukan oleh pemohon praperadilan dan sejauh mana kekuatan hukum dari putusan praperadilan tersebut bagi pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian secara normatif, pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan analisa dilakukan secara deduktif. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertimbangan dan diktum Majelis Hakim di putusan sela untuk melanjutkan proses pemeriksaan persidangan meskipun adanya putusan praperadilan yang menyatakan status tersangka pemohon tidak sah adalah tidak tepat dan tidak sesuai karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya tidak dapat diterima atau batal demi hukum. 2)  Putusan praperadilan memiliki kekuatan hukum yang mana harus dihormati dan dijalankan oleh Pengadilan.
THE MEANING OF TWO VALID MEANS OF EVIDENCE IN DETERMINING A SUSPECTS IN THE PRE-TRIAL PROCESS Sultan Agung; Yuliati; Faizin Sulistio
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 3 (2025): May
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i3.2855

Abstract

The purpose of this study is to find out whether 2 (two) valid evidence is only based on the quality of the evidence or should the quality of the evidence; and analyze the difference between examining the quality of evidence and examining the subject matter at trial. The method of this research is normative juridical with conceptual, statutory and comparative approaches. The results of the study show that the proof of 2 valid evidence to establish a person as a suspect in the pretrial process does not focus on determining the material truth, but rather on procedural and formalistic aspects. Basing the decision on two pieces of evidence quantitatively can cause big problems for the judge so that in addition to having to pay attention to the amount of evidence, but also having to check the quality of the evidence as the principle of evidence in Perma Number 4 of 2016 emphasizes that the testing of the quality of this evidence must be carried out carefully and carefully, so that the legal process remains fair and does not harm the rights of the suspect.
Co-Authors Faizin Sulistio Muhammad Luthfi Setiyono Setiyono