Zico Ricardo Aritonang
Universitas Prima Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Notary Criminal Liability against Authentic Deals Indicated to Criminal Actions (Case Study of Field High Court Decision Number: 82/PID/2010/PTMDN) Zico Ricardo Aritonang
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 3 (2022): August: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.562 KB)

Abstract

The Law on Notary Positions does not at all contain the concept of notary criminal responsibility. Whereas in practice in the field it is often found that a legal action or violation committed by a notary related to the authentic deed he made is qualified as a criminal act. criminalizing a notary by applying the articles of the Criminal Code without being preceded by an in-depth study of the concept of criminal liability of a notary is an act that cannot be justified scientifically and juridically. Therefore, efforts to formulate the concept of criminal liability of a notary is an important step that must be taken to avoid the symptoms of arbitrary criminalization of a notary as a public official.
Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Ganti Rugi Kecelakaan Kereta Api di Indonesia: Legal Review Of Train Accident Compensation Liability In Indonesia Maicel leo; Zico Ricardo Aritonang; Lenny Maria Aritonang
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i4.775

Abstract

The purpose of this study is to evaluate whether PT. Kereta Api Indonesia has carried out its responsibilities in accordance with the regulations. The methodology of this study is data obtained from case-based analysis, namely data research with a legal approach and empirical data, this study uses data sourced from social media, the internet and books. The results of the study of accidents at level crossings equipped with railroad crossings are usually caused by errors by motorcyclists or cars that cross without paying attention to the crossing. Accidents at level crossings that are not equipped with railroad crossings are often caused by negligence of crossing guards.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penjual Obat Hexymer Tanpa Izin di Masyarakat Natasya Simanjuntak; Immanuel Simanjuntak; Viona Sari Hasibuandan; Zico Ricardo Aritonang
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i12.851

Abstract

Indonesia is a rule-of-law country that requires the law to be upheld, respected, and obeyed by everyone without exception. This includes the right of every individual to receive healthcare, which is guaranteed by the constitution and enforced in any country that adheres to this law to improve healthcare services for all its citizens and achieve its welfare goals. The rampant sale of drugs without a distribution license in society is concerning. One example is the widespread sale of drugs without approval from the National Agency of Drug and Food Control (BPOM), which poses a threat to public health and safety because there is no guarantee of safety from BPOM. This research uses normative legal research with a descriptive approach. The legal materials used include both primary and secondary legal sources. In this context, the author is interested in the criminal liability of individuals selling Hexymer without a license in society. The research questions are: What is the criminal responsibility of individuals selling Hexymer without a license in society? What are the judges' considerations in dealing with offenders who sell Hexymer without a license in society? Based on the findings, the author concludes that the criminal act of selling Hexymer without a license in society can be charged under Articles 196 and 197 of Law No. 36 of 2009 on Health, and in the judges' considerations, the offender may be subjected to a fine of IDR 5,000,000.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Renny Susanti Aritonang; Zico Ricardo Aritonang; Agatha Cristie Tarigan; Lenny Maria Aritonang
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 2 No. 01 (2023): Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58471/dalihannatolu.v2i02.103

Abstract

Perkawinan adalah sebuah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan manusia dapat berkembang. Sistem perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman,kepercayaan dan keragaman yang dianut oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) ditentukan prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan rumah tangga itu haruslah didasarkan atas rasa cinta dan kasih sayang dengan segala keluhuran budi dan kebesaran jiwa untuk menerima apa adanya demi tegaknya rumah tangga yang harmonis.Mengenai sahnya dan pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2 UUP, yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"Dari uraian diatas juga sudah jelas bahwa sahnya perkawinan selain harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya, perkawinan juga harus dicatatkan/didaftarkan kepada pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas dan diakui oleh negara. Hal itu penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang, dimana kedudukan hukum tersebut, membawa serta hak dan kewenangan tertentu untuk bertindak dalam hukum.Sahnya suatu perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UUP berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.