Garuda - Garba Rujukan Digital

KEDUDUKAN OERASI TANGKAP TANGAN (OTT) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Immanuel Simanjuntak Simanjuntak
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Operation Catching Hands is indeed not intended as a legal term let alone implementing a norm, but a name of the type of operation carried out by the Corruption Eradication Commission, the Police or others based on Article 18 of the Criminal Procedure Code. Article 18 of the Criminal Procedure Code is an example of a norm, which basically stipulates that those authorized to carry out arrests are carried out by police officers and must be accompanied by an arrest warrant. So that civil servants who are convicted of corruption cases are terminated disrespectfully according to article 87 paragraph (4) letter b of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus.

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA SAAT PROSES PENYIDIKAN DAN KAITAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM (Studi Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn) Immanuel Simanjuntak; Alvi Syahrin; Bismar Nasution; Mahmud Mulyadi
USU LAW JOURNAL Vol 6, No 6 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (985.646 KB)

ABSTRACT Indemnification of state financial in consequence of corruption is a law enforcement system that requires a process of negation of rights to assets the perpetrator of the State, the victims in a way done by way of confiscation, freezing, confiscation well within the competence of local, regional and international levels so that the wealth can be returned to the state ( victims) are legitimate. Keywords: Returns Losses State Finance Investigation Process, Execution Judge Decision

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Aisyah Aisyah; Immanuel Simanjuntak; Masitah Pohan
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.4155

Tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Kerugian keuangan di Republik Indonesia karena tindak pidana korupsi tidak bisa menutupi terhadap gelisah, keresahan warga masyarakat yang cukup tinggi mengenai penegakan hukum pada tindak pidana korupsi di negara Republik Indonesia. Pengembalian kerugian keuangan Negara Republik Indonesia ialah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas kejahatan tindak pidana korupsi. Dimana kejahatan dengan menyembunyikan uang atau harta kekayaan tindak pidana korupsi dari pemerintah atau organisasi dengan cara memasukkan dana atau uang itu ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut terlihat seperti berasal dari kegiatan yang legal, sedangkan tindak pidana korupsi yaitu seseorang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar kewenangannya dan orang yang menerima pemberian juga termasuk tindak pidana. Upaya untuk memulihkan kekayaan hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi terjadilah tindakan pemulangan keuangan atas kerugian negara sebagai tambahan pidana di putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap kekayaan yang dimiliki terpidana tindak pidana korupsi.

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) : FUNGSI SENTRA HKI DALAM PENGEMBANGAN HKI DI PERGURUAN TINGGI Venia Utami Keliat
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v5i2.2924

The implementation of the Intellectual Property Rights (IPR) system qualitatively and quantitatively in Indonesia can be said to be still not running properly, especially in the university environment while universities are institutions that produce a lot of Intellectual Property. The low knowledge of the academic community about the Definition of IPR and the Legal Basis for IPR Protection is the main problem in this journal. This journal explains the understanding, types, and legal basis of IPR as a whole and the function of the IPR Center in the development of IPR in the Higher Education environment. The method used in this research is normative legal research, the data used in this research is secondary data and the data collection technique in this research is through library research. Keywords : Intellectual Property Rights (IPR), University, Legal Protection

Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Data Pengadilan Negeri Medan) Immanuel Simanjuntak; Aisyah Aisyah; Mazmur Septian Rumapea
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 10 No. 3 (2021): Volume 10 Issue 3, Agustus 2021
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v10i3.2183

Latar Belakang: Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik. Metode Penelitian: Metode penelitian hukum merupakan jenis penelitian yang sistematik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif , sebagai penelitian hukum normatif maka fokus penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan eksplanatif, untuk menggambarkan secara lengkap, menyeluruh dan mendalam aturan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang didasarkan pada penjelasan-penjelasan maupun argument-argumen terkait dengan peran hakim dalam mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dalam negara hukum. Hasil Penelitian: Berdasarkan data yang di dapat dari pengadilan (sumber penulusaran online) bahwa banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga di kategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, yang mana dalam hal ini mengakibatkan banyak kerugian keuangan Negara baik di pusat maupun di daerah. Jika di lihat data perkara tindak pidana korupsi, dapat di uraikan jumlah kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan yaitu sebanyak 168 kasus. Setelah melihat berbagai ketentuan mengenai keuangan negara tersebut, maka lembaga yang berwenang untuk dijadikan sebagai lembaga yang berhak menghitung kerugian keuangan negara apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dapat dipergunakan oleh penyidik adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kesimpulan Berdasarkan data yang di dapat dari pengadilan negeri medan bahwa sebanyak 168 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, yang mana dalam hal ini untuk mengungkapkan kerugian keuangan negara perlu peran Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara.

JUDICIAL REVIEW OF PERPETRATORS REGARDING CRIMES OF VIOLENCE IN THE FAMILY Simanjuntak, Immanuel; Sari Br Malau, Eka Agustina; Lase, Severtianus; Sagala, Christian Raja Adi Negara; Agus , Azwir
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i1.1010

Domestic Violence (KDRT) is a problem related to violence that often occurs in households and enters into issues regarding Human Rights (HAM). know the form of criminal responsibility towards the perpetrators of cases of criminal acts of violence in the family, as well as the views of judges on this matter. The normative research method with a qualitative approach is used in this study. Criminal responsibility for the perpetrators of the decision Number 2138/Pid,sus/2019/PN.Mdn that the perpetrators based on the crime that the perpetrators committed violated Article 44 paragraph 1 (one) of Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, where in this case the perpetrator is asked for criminal responsibility as a legal subject.

JUDICIAL REVIEW OF PERPETRATORS REGARDING CRIMES OF VIOLENCE IN THE FAMILY Simanjuntak, Immanuel; Sari Br Malau, Eka Agustina; Lase, Severtianus; Sagala, Christian Raja Adi Negara; Agus , Azwir
Awang Long Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v6i1.1010

Domestic Violence (KDRT) is a problem related to violence that often occurs in households and enters into issues regarding Human Rights (HAM). know the form of criminal responsibility towards the perpetrators of cases of criminal acts of violence in the family, as well as the views of judges on this matter. The normative research method with a qualitative approach is used in this study. Criminal responsibility for the perpetrators of the decision Number 2138/Pid,sus/2019/PN.Mdn that the perpetrators based on the crime that the perpetrators committed violated Article 44 paragraph 1 (one) of Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, where in this case the perpetrator is asked for criminal responsibility as a legal subject.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI DI KOTA NOPAN SETIA Simanjuntak, Immanuel; Silalahi, Riandy Micael; Ginting, Cindy Br; Surbakti, Suryandi Pratama; Aritonang, Zico Ricardo
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1159

The rapid and massive development of technology has had an impact on society in Indonesia, both positive and negative, one of whom was affected by the progress of this era was a woman from Nopan Setia City. Developments in society in Indonesia, especially in NopanSetia City, in this case are heavily influenced by promiscuity and a lack of awareness of the dangers of free sex, which results in unwanted pregnancies that lead to abortion. This type of research is normative juridical and is closely related to other legal sources, namely reviewing library documents from secondary data, especially research journals, dissertations and other research. That basically the problem of abortion (abortion) which is categorized as a crime or criminal act is already in the Criminal Code, but based on various factors and certain reasons, one of which is safety reasons and related to human rights issues and the protection of children who are victims of abortion, so that become extensive regulations regarding the criminal act of abortion as regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health. Looking at the judge's considerations in the object of this research, namely one of the women from NopanSetia City, there was an element of deliberate intent committed by Sri HanniPatimah in carrying out an abortion (abortion) by referring to Article 341 of the Criminal Code, by looking at the elements of the existing criminal act and From the existing trial facts it can be concluded that the criminal act existed and was carried out intentionally.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI DI KOTA NOPAN SETIA Simanjuntak, Immanuel; Silalahi, Riandy Micael; Ginting, Cindy Br; Surbakti, Suryandi Pratama; Aritonang, Zico Ricardo
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1159

The rapid and massive development of technology has had an impact on society in Indonesia, both positive and negative, one of whom was affected by the progress of this era was a woman from Nopan Setia City. Developments in society in Indonesia, especially in NopanSetia City, in this case are heavily influenced by promiscuity and a lack of awareness of the dangers of free sex, which results in unwanted pregnancies that lead to abortion. This type of research is normative juridical and is closely related to other legal sources, namely reviewing library documents from secondary data, especially research journals, dissertations and other research. That basically the problem of abortion (abortion) which is categorized as a crime or criminal act is already in the Criminal Code, but based on various factors and certain reasons, one of which is safety reasons and related to human rights issues and the protection of children who are victims of abortion, so that become extensive regulations regarding the criminal act of abortion as regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health. Looking at the judge's considerations in the object of this research, namely one of the women from NopanSetia City, there was an element of deliberate intent committed by Sri HanniPatimah in carrying out an abortion (abortion) by referring to Article 341 of the Criminal Code, by looking at the elements of the existing criminal act and From the existing trial facts it can be concluded that the criminal act existed and was carried out intentionally.

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI ASPEK KRIMINOLOGI Sianturi, Benny Eliezer; Simanjuntak, Immanuel; Saragih, Wira Natanael; Aritonang, Zico Ricardo
The Juris Vol. 8 No. 2 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i2.1309

Criminal law regulates patterns of human behavior and/or legal entities, in this case in the writing, namely the legal study of perpetrators of narcotics crimes from a criminological aspect. In this study, the author applies a research method that tends to be normative juridical, which is seen not only from the regulatory aspect but also from the study of decisions. Thus, it can provide benefits to the relationship between perpetrators of narcotics crimes and criminology. That in this case the author explains what causes perpetrators to commit narcotics crimes from a criminological aspect (study of decision 1248/pid.sus/2023/PN/Mdn), the author also explains how the role of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes from a criminological aspect of the Decision study: 1248/pid.sus/2023/PN/Mdn. Thus, it can be concluded that the causes of perpetrators of narcotics crimes when viewed from a criminological perspective, the cause of the occurrence is mostly due to environmental or community factors, family, personality, and even economic factors. And if seen from the role of law enforcement against perpetrators of narcotics crimes from the criminology aspect, it has actually been running well, but in this case, optimal cooperation is needed in order to reduce narcotics crimes. So that it is not only the role of law enforcement but also all levels of elements, both society, to eradicate narcotics.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search