Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Rahmadany; Isdiana Syafitri; Atika Sandra Dewi; Daud
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.229 KB)

In many countries with developed industries, corporate social responsibility (CSR) is not a legal obligation, but an action that has ethical and moral dimensions so that its implementation is voluntary. In Indonesia, corporate responsibility is made a legal obligation that must be obeyed by the company as contained in Article 74 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In carrying out its activities, a Limited Liability Company must interact with various components related to it. In general, there are two components involved in the activities of a Limited Liability Company, the two components we know as shareholders and stakeholders. A shareholder is a component related to the internal of the Limited Liability Company, which in this case is known as the shareholders while what is meant by Stakeholders are all parties outside the shareholders who are related to the activities of the Limited Liability Company. The existence of a Limited Liability Company in a community environment must be able to make a positive contribution to the community concerned. There are many values ??and orders that have lived in a society that must be maintained with the emergence of a new element in their environment

PERANANAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TERORISME DI DALAM PENANGANAN PELAKU TERDUGA TERORIS Anto Mutriady Lubis; Rahmadany Rahmadany; Janner Damanik
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i1.2951

PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN Rahmadany Rahmadany
Indonesia Journal of Business Law Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2, July 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v2i2.2561

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri,menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Berdasarkan QS An Nisaa : 34, pihak laki-lakilah yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarga. Diambil pemahaman bahwa yangdimaksud dengan harta bersama itu bukanlah harta kesatuan antara suami dan istri tetapimerupakan harta dari suami yang dipergunakan untuk kepentingan seluruh keluarga. Apabilasi istri juga berpenghasilan, penghasilan itu bukan merupakan bagian dari harta bersama.Perm?s?l?h?n h?rt? bers?m? sering k?li kur?ng mend?p?t perh?ti?n y?ng seks?m? d?ri ?hlihukum, terlebih l?gi m?sy?r?k?t. P?s?ng?n su?mi istri bi?s?ny? b?ru memperso?lk?npemb?gi?n h?rt? bers?m? setel?h ?d?ny? putus?n percer?i?n d?ri peng?dil?n. Penulisan inibertujuan untuk memahami tentang harta bersama suami istri. Metode peneliti?n y?ngdigun?k?n dalam peneliti?n ini ?d?l?h peneliti?n hukum norm?tif ?t?u doktrin?l. Berdasarkanpenelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan harta bersama dalamperkawinan di Indonesia didasarkan pada ketentuan pengaturan harta dalam perkawinanmenurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta KUHPerdata.

Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Jual Beli Online Rahmadany Rahmadany; Yusriana Yusriana
Indonesia Journal of Business Law Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2, July 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v2i2.2562

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada dua macam subjek hukum, yang masingmasing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalampelaksanaan perjanjian yang mereka perbuat.apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apayang di perjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian apayang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidakmemenuhi prestasi yang di perjanjikan dalam perjanjian. Penulisan ini bertujuan untukmemahami penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, khususnya dalamjula beli online. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metodepenelitian hukum normatif. Berdasarkan banyak terjadi sengketa konsumen, maka dapatditarik kesimpulan bahwa Wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, jika pelakuusaha melakukan wanprestasi misalnya saja dalam pengiriman barang yang mengalamiketerlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungikembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya akantetapi pelaku usaha dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapatdikatagorikan sebagai wanprestasi atau penipuan.

PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TENTANG HAK ATAS TANAH Rahmadany Rahmadany
Indonesia Journal of Business Law Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2, July 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v2i2.2563

Tanah sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam kegiatan produksi manusia, baiksebagai tempat maupun sebagai faktor produksi. Tulisan ini di latar belakangi belumterjaminnya kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Masih banyak sengketa tanahyang timbul dari akibat letak atau batas-batas yang tidak benar contohnya sertifikatganda. Sertifikat hak atas tanah adalah salinan buku tanah dan surat ukurannya setelahdi jilid menjadi satu bersama-sama dengan surat kertas sampul yang bentuknyaditetapkan dengan Peraturan Menteri. Penulisan ini bertujuan untuk memahamisertifikat sebagai tanda bukti hak serta pembuktian hak atas tanah. Metode yangdigunakan pada penulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisisperaturan perundang-undangan yang ada beserta literatur. Berdasarkan banyaknyaperkara yang menyangkut tanah maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pentingnyakepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti dasar atas hak milik kepemilikan bidangtanah. Hak milik atas tanah akan melekat kepada pemiliknya sepanjang pemilik tidakmelepaskan haknya atau peralihan hak.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL SUATU PRODUK Rahmadany Rahmadany
Indonesia Journal of Business Law Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2, July 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v2i2.2573

Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahanbaku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.Makanan menjadi sumber energi bagi semua makhluk hidup tidak terkecuali manusia. Bagi manusia yang beragama Islam makanan yang baik dikosumsi adalah makanan yang halal, yang diperbolehkan oleh ajaran agama, dan tidak ada larangan terhadapnya. Ajaran tegas Syariat Islam untuk menghindari hal-hal yang dilarang Allah SWT dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan membuat konsumen Muslim bukanlah konsumen yang permissive (serba membolehkan) dalam pola konsumsinya. Mereka dibatasi oleh ke-Halalan dan ke-Haraman yang dimuat dalam nash Al Qur’an dan AlHadist yang menjadi panduan utama bagi kaum muslimin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Labelisasi Halal terhadap perilaku konsumen memilih produk makanan Syar’ih sangat berpengaruh pada Masyarakat. Kata Kunci: Label Halal, Produk Makanan dan Minuman, Keputusan Pembelian

PERANANAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TERORISME DI DALAM PENANGANAN PELAKU TERDUGA TERORIS Anto Mutriady Lubis; Rahmadany Rahmadany; Janner Damanik
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 17, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v17i1.2951

Legal Aspects of Consumer Personal Data Protection in the Digital and AI Era Asman Siagian; Anto Mutriady Lubis; Rahmadany
International Journal of Society and Law Vol. 3 No. 2 (2025): August 2025
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijsl.v3i2.628

This study aims to analyze the legal aspects of consumer personal data protection in the context of the development of digital technology and artificial intelligence (AI). With rapid technological advances, the collection and processing of personal data are becoming increasingly complex, posing new challenges in protecting consumer privacy rights. This study uses a qualitative approach, examining existing regulations, including the Personal Data Protection Act and international standards such as the GDPR. Through an analysis of various legal cases and industry practices, this study identifies gaps in existing legal protections and provides recommendations for strengthening existing regulations. The findings indicate that despite sufficient regulations, implementation and compliance remain challenges. This study concludes that a more adaptive and comprehensive legal framework is needed to protect consumer personal data in the digital and AI era, as well as the need for consumer awareness and education regarding their rights in this context.

Legal Protection For Consumers For Non-Conformity In The Quality Of Goods Purchased On The Tiktok Shop Application Asman Siagian; Rahmadany; Siti Nurhayati; Lidya Rahmadani Hasibuan
International Journal of Society and Law Vol. 3 No. 3 (2025): December 2025
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The development of information and communication technology has encouraged the emergence of various electronic commerce platforms (e-commerce), one of which is TikTok Shop. The ease of online shopping carries its own legal consequences, especially when there is a discrepancy between the quality of the goods advertised and the goods received by consumers. This study aims to analyze the form of legal protection provided to consumers for the inconsistency in the quality of goods purchased through the TikTok Shop application, as well as legal remedies that consumers can take in order to fight for their rights. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Data sources include primary legal materials such as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 jo. Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, and Regulation of the Minister of Trade Number 31 of 2023 concerning Business Licensing, Advertising, Coaching, and Supervision of Business Actors in Trade through Electronic Systems. The results of the study show that consumers who experience a discrepancy in the quality of goods are entitled to legal protection both preventively and repressively. Preventively, the state has provided regulations that require business actors to provide true, clear, and honest information. Repressively, consumers can take the dispute resolution route through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), district courts, or the settlement mechanism provided by the TikTok Shop platform itself. This study recommends strengthening government supervision of electronic commerce and improving consumer digital literacy.

LEGAL PROTECTION FOR REGISTERED TRADEMARK OWNERS AMONG MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) Hendri Saputra Manalu; Rahmadany; Anto Mutriady; Deded Syahputra; Janner Damanik; Tengku Shafa Fitri Zahra
International Review of Practical Innovation, Technology and Green Energy (IRPITAGE) Vol. 6 No. 2 (2026): July-October 2026
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21614095

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) produce fashion, culinary, and other creative products that require clear legal protection, particularly for trademarks. This article examines the importance of trademark registration for MSME actors and the legal protection available to registered trademark owners in Indonesia. The discussion is based on relevant statutory provisions, literature, and data concerning trademarks and MSMEs. The analysis shows that trademarks function as distinguishing signs, product and business identities, and instruments that strengthen consumer trust. However, digital business development also creates opportunities for unauthorized use, piracy, and even prior registration by irresponsible parties, which may reduce market prices, consumer confidence, and sales turnover. Registration with the Directorate General of Intellectual Property provides legal certainty, exclusive rights, authentic evidence of ownership, a basis for rejecting similar applications, and a basis for preventing unauthorized use. Registered trademarks are protected for ten years from the filing date and may be renewed. Therefore, early trademark registration is a preventive measure that enables MSMEs to avoid disputes, strengthen their bargaining position, and expand business opportunities.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search