Garuda - Garba Rujukan Digital

PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PROSES JUAL BELI atika sandra dewi
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 4 No. 2 (2021): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v4i2.11103

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang masih kurangnya pemahaman akan pentingnya pelaksanaan peralihan jual beli sehinggah masih ada jual beli dibawah tangan.Upaya badan pertanahan dalam menengani kendala dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli yakni mengadakan penyuluhan tentan masalah pertanahan sebagai usaha menimbulkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya sertifikat,penyuluhan merupakan jalan terbaik,karena pihak yang berwenang dalam hal ini kantor pertanahan dapat melakukan pendekatan secara langsung dari masyarakat,dengan adanya pendekatan dari kantor pertanahan menjadi positif sehingga dapat membantu proses pendaftaran dan persertifikatan. Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan dapat memberikan sumbangan saran dan pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya dibidang hukum agraria, khususnya mengenai peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli.

Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya Atika Sandra Dewi; Isdiana Syafitri
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 1 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i1.11323

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan campuran antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI). Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tertier dalam pengkajiannya. Pengumpulan bahan menggunakan studi literatur. Berdasarkan penelitian bahwa perkawinan warganegara yang berbeda kewarganegaraan , maka hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran. Ketentuan yang mengatur mengenai akibat hukumnya adalah Pasal 62 yang mengatur bahwa kedudukan anak dari perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dimana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku. UU No.12 Tahun 2006 memberikan perlindungan bagi perempuan yang menikah dengan Warga Negara Asing dan anak-anak dari hasil perkawinan campuran dan telah menghapus aturan kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif.

ASPEK HUKUM JOINT VENTURE DALAM PENANAMAN MODAL ASING PADA SEKTOR PERINDUSTRIAN DI INDONESIA Isdiana Syafitri; Atika Sandra dewi
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 1 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i1.11325

Modal asing saat ini masih sangat diperlukan guna memacu laju perkembangan ekonomi sebagai modal pelengkap. Namun jika mungkin tidak lagi dibutuhkan dalam bentuk apapun, yakni apabila Indonesia sudah bisa swasembada di bidang permodalan investasi, teknologi, dan manajemen, tetapi dalam kerangka ekonomi global, kerja sama (joint venture) antara lain dunia usaha domestic dan asing akan memainkan peranan yang lebih penting. Hal ini terjadi, meskipun dalam rangka penanaman modal asing pada saat ini, ketentuan joint venture bukanlah bersifat imperative (karena memang Indonesia sangat membutuhkan modal untuk pembangunan ekonomi). Salah satu usaha untuk menghindarkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan joint venture yang dituju, ialah mengadakan pengawasan yang terarah terhadap pelaksanaan rencana pendirian perusahaan setiap pelaksanaan rencana mendirikan suatu usaha joint venture membutuhkan suatu jadwal waktu pelaksanaan serta Checking List dari tahap-tahap serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Rahmadany; Isdiana Syafitri; Atika Sandra Dewi; Daud
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.229 KB)

In many countries with developed industries, corporate social responsibility (CSR) is not a legal obligation, but an action that has ethical and moral dimensions so that its implementation is voluntary. In Indonesia, corporate responsibility is made a legal obligation that must be obeyed by the company as contained in Article 74 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In carrying out its activities, a Limited Liability Company must interact with various components related to it. In general, there are two components involved in the activities of a Limited Liability Company, the two components we know as shareholders and stakeholders. A shareholder is a component related to the internal of the Limited Liability Company, which in this case is known as the shareholders while what is meant by Stakeholders are all parties outside the shareholders who are related to the activities of the Limited Liability Company. The existence of a Limited Liability Company in a community environment must be able to make a positive contribution to the community concerned. There are many values ??and orders that have lived in a society that must be maintained with the emergence of a new element in their environment

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal Isdiana Syafitri; Atika Sandra Dewi
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 2 (2022): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/juripol.v5i2.11697

Seorang wanita selalu ingin tampil cantik. Menjadi cantik membuat banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan skincare ilegal yang memberikan kecantikan sesaat. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahaya memakai produk skincare ilegal. Konsumen mengalami kerugian akibat skincare yang digunakan mengandung bahan berbahaya. BPOM bertugas mengawasi peredaran skincare ilegal dan melakukan penyidikan terhadap pelaku usaha serta memberikan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang nakal. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap skincare yang ilegal. Metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memperoleh data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diperdagangkan. Para penjual skincare yang melanggar kewajibannya dapat dikenakan sanksi hukuman, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 Miliar dengan alasan efek jera

Penggunaan Kontrak Baku Dalam Perjanjian Antara Developer Dengan Konsumen Atika Sandra Dewi
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 6 No. 1 (2023): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penggunaan kontrak baku dalam perjanjian antara pelaku usaha (developer) dengan konsumen perumahan banyak menyisakan persoalan hukum. Mulai dari terabaikannya kewajiban pihak developer dalam hal pertanggungjawaban produk (product liability) perumahan yang mereka pasarkan, sampai pada pelanggaran asas kepatutan yang disyaratkan oleh hukum untuk dihormati dan dijadikan dasar ikatan moral dalam pembuatan kontrak atau kesepakatan. Akibatnya hak-hak konsumen menjadi terabaikan, penegakan hukum untuk pemulihan hak-hak konsumen yang terabaikan itu sulit untuk direspon dalam aktivitas penegakan hukum (law enforcement)..

Muhammad Al-Fatih's Conquest of Constantinople: Strategies and Implications Atika Sandra Dewi; M. Iqbal Irham; Sugeng Wanto
Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) Vol 17, No 1 (2023)
Publisher : Sociology Department Of Syiah Kuala University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jsu.v17i1.30344

This research focuses on the expansionist policies pursued by Sultan Muhammad Al-Fatih and their impact on the regions surrounding Constantinople. The qualitative study aims to delve deeper into the strategies employed by Al-Fatih and contribute to a deeper understanding of his political expansion. The research methodology involves analyzing historical accounts and relevant literature, conducting a comprehensive review of existing scholarly works, and employing a descriptive analytical approach. The study highlights the military preparation, diplomacy and alliances, siege tactics, technological utilization, and post-conquest rule as key factors in Al-Fatih's expansionist endeavors. The conquest of Constantinople had significant ramifications for both Europe and the Islamic world. In Europe, it altered the political landscape, led to changes in trade routes, and resulted in massive migrations. In the Islamic world, it elevated the status and pride of the Muslim community, inspired other leaders, and influenced art, architecture, and literature.

Sengketa Hukum Dalam Pinjaman Online Studi Kasus Dan Solusi Penyelesaian Melalui Mediasi Isdiana Syafitri; Atika Sandra Dewi; Muhammad Husni Muhammad Husni
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 8 No. 1 (2025): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perkembangan teknologi informasi membawa transformasi pada sektor keuangan, yaitu munculnya pinjaman online atau fintech lending. Pinjaman online yang terjadi di masyarakat ada yang pinjaman online legal dan ilegal. Hanya bermodalkan KTP dan mengisi data pribadi, setiap orang dengan mudah mendapatkan dana secara cepat. Layanan ini memberikan tantangan, seperti meningkatnya sengketa antara pemberi dan penerima pinjaman. Pinjaman online legal/berizin berada dibawah pengawasan OJK. Kasus yang sering terjadi adalah wanprestasi atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran oleh peminjam. Dalam situasi ini, penyedia layanan pinjaman online sering menghadapi tantangan dalam menagih pembayaran.Peminjam mungkin merasa tertekan oleh metode penagihan yang agresif atau tidak etis. Kasus lain melibatkan penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan, yang melanggar privasi konsumen dan menimbulkan sengketa hukum. Tindakan dari penyelenggara penyedia layanan pinjaman online ini bukan hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa pinjaman online, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan mekanisme yang lebih cepat, fleksibel, dan tidak formal dibandingkan jalur pengadilan. Namun, rendahnya tingkat literasi konsumen dan kurangnya pemahaman penyedia layanan mengenai proses mediasi perlu diatasi melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi. Kesimpulannya, mediasi berpotensi menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dalam industri fintech lending, dengan didukung oleh regulasi yang baik dan kesadaran para pihak yang terlibat.

Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku Perumahan: Tinjauan Strict Liability dan Klausula Eksonerasi Atika Sandra Dewi; Isdiana Syafitri; Muhammad Husni
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 8 No. 2 (2025): Juripol (Jurnal Institusi Polgan)
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penggunaan kontrak baku dalam perjanjian antara pelaku usaha (developer) dengan konsumen perumahan banyak menyisakan persoalan hukum. Mulai dari terabaikannya kewajiban pihak developer dalam hal pertanggungjawaban produk (product liability) perumahan yang mereka pasarkan, sampai pada pelanggaran asas kepatutan yang disyaratkan oleh hukum untuk dihormati dan dijadikan dasar ikatan moral dalam pembuatan kontrak atau kesepakatan. Akibatnya hak-hak konsumen menjadi terabaikan, penegakan hukum untuk pemulihan hak-hak konsumen yang terabaikan itu sulit untuk direspon dalam aktivitas penegakan hukum (law enforcement). Perlindungan konsumen di sektor perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama akibat ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha (developer) dan konsumen. Meskipun telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman yang diperkuat melalui Undang-Undang Cipta Kerja, karena di lapangan banyak ditemukan penggunaan perjanjian baku dan klausula eksonerasi yang cenderung merugikan konsumen

Between Text and Context: The Philosophical and Sociological Basis of Girls' Hijab Rights in Indonesian and Malaysian Islamic Inheritance Law Atika Sandra Dewi; Mhd Nurhusein Daulay
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.50244

This study aims to comparatively analyze the application of a daughter's hijab rights to her father's brother in the Islamic inheritance law systems of Indonesia and Malaysia. Although both countries base their family law on the Shafi'i school of thought, the practice and interpretation of daughters' inheritance rights show significant differences, particularly in determining the position of daughters as obstacles (ḥājib) for lateral heirs. This study uses a qualitative approach with a normative-comparative legal research type. The results show that the Islamic inheritance law system in Indonesia tends to use a contextual and progressive approach, which allows for the strengthening of daughters' rights through a more responsive interpretation of the values of substantive justice and gender equality. In contrast, the legal system in Malaysia shows a more rigid and textual normative tendency, thus limiting the scope for inheritance law reform despite changes in the social structure of society. The novelty of this study lies in the cross-national comparative analysis that places the concept of hijab within the perspective of maqāṣid al-sharī'ah and modern social dynamics, which have rarely been discussed in depth. This study concludes that a re-reading of Islamic inheritance law by emphasizing the objectives of sharia and the principles of substantive justice is an urgent need to ensure the relevance and justice of inheritance law in the context of contemporary Muslim society.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search