Garuda - Garba Rujukan Digital

Strategy of the Democratic Party in the Legislative Election in Malacca Regency in 2019 Piere Mario Bait; Randy Vallentino Neonbeni
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 5 (2022): Desember: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

The author is interested in conducting this research related to the Strategy of the Democratic Party in the Legislative Election in Malacca Regency in 2019. The type of research used is juridical-empirical research. The source of this research data is primary data, primary data is direct data that comes from Law Number 17 of 2017 concerning General Elections and interviews conducted in the field. In this study, primary data were obtained directly from the field, in the form of notes on observations and interviews with research subjects; and Secondary Data, Secondary data is supporting data for primary data. In writing, the researcher gets secondary data from books, journals, and other supporting sources related to the author's research so that it can be used as a reference in the preparation of the research. The results show that the strategies used by the Democrats are offensive strategies, defensive strategies, imaging strategies and character strategies. . Where the offensive strategy uses a market expansion strategy to form a new group of voters by lighting up the political base of the opponent's mass base. Ability to create new innovations in conducting campaigns. Offensive strategy played by the entire team which includes the Democratic Party Team, Volunteer Team and other small teams. Meanwhile, the defensive strategy used is the Democratic Party's approach to it intensively and continuously without getting tired. This approach is useful for introducing the Party and its programs and also introducing prospective legislative candidates. Imaging Strategy, the Democratic Party also uses communication, namely socialization, meeting directly with the community and conducting campaigns through electronic media, newspapers and radio. Character strategy, the figure of Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) as a builder of the Democratic party, his expertise in building an image (as a polite, honest and benevolent leader), who loves the community. The Democratic Party first conducts a survey and selection of the figures who will enter the fight in the legislative election. The Democratic Party in carrying out an offensive strategy in coordinating between teams well. The Democratic Party needs to develop new programs that allow the people to be attracted again, and make the people prosperous by optimizing the socialization of the new program. The Democratic Party needs to design a schedule or work agenda that based on the whole community, location and time consistently run well

DEMOKRASI MENGHANCURKAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN DALAM PRA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2023 Piere Mario Bait; Redentor Goncalinho Antonio Obe
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.469

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana bentuk konflik politik yang terjadi dalam pra pemilihan kepala desa di Kabupaten Timor Tengah Utara dimana masyarakat mengalami konflik politik yang diakibatkan oleh adanya pemilihan kepala desa, penelitian ini juga berusaha untuk mengkaji faktor-faktor penyebab konflik politik ini bisa terjadi dan juga bagimana bentuk penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dari hasil penelitian tentang Demokrasi Menghancurkan Hubungan Kekeluargaan Dalam Pra Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 ada beberapa bentuk konflik politik yang terjadi yaitu Sikap Ambisius Para Pendukung Calon dan Kepentingan Politik Antara Individu Atau Kelompok. Model penyelesaian konflik di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Model membiarkan saja (lumping it), model Mengelak (avoidance), dan Mediasi (mediation), dan pendekatan budaya.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Letmaffo Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Randy Vallentino Neonbeni; Piere Mario Bait; Redentor G. A Obe
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Penelitian ini terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Letmaffo Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menjelaskan dan menggambarkan peristiwa yang benar benar tejadi di lapangan selama penelitian. Adapun sumber data penelitian ini adalah Data Primer, Data primer merupakan data langsung yang berasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan wawancara yang dilakukan di lapangan Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan, berupa catatan-catatan hasil pengamatan dan wawancara yang dengan subyek penelitian; dan Data Sekunder, Data sekunder merupakan data pendukung data primer. Dalam penelitian ini mendapatkan data sekunder dari Buku-buku, jurnal, maupun sumber pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Letmaffo Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam bentuk: 1. Partisipasi pikiran (Psychological participation), partisipasi masyarakat di desa Letmaffo masih sangat minim dalam proses Musrembang dan RPJMDes sehingga masyarakat belum mampu menyampaikan aspirasinya dengan baik. 2. Partsipasi tenaga (Physical participation), dapat partisipasi masyarakat di desa Letmaffo masih sangat minim dalam memberikan kontribusi berupa tenaga dalam kegiatan kerja bakti karena kurangnya komunikasi yang baik antar pemerintah dengan masyarakat setempat. 3. Partisipasi keahlian (Participation with skill), bahwa masyarakat di desa Letmaffo cenderung besifat apatis karena kurangnya pemahaman dan kesadaran sehingga masyarakat hanya terfokus pada kesibukan masing-masing. 4. Partisipasi barang (Material participation), dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa Letmaffo sudah ikut berpartisipasi dengan meminjamkan alat atau perkakas namun kualitasnya kurang baik. 5. Partisipasi uang (Money participation), masyarakat di desa Letmaffo belum mampu berpartisipasi secara langsung dalam bentuk uang secara tunai namun masyarakat bisa memberikan makanan seadanya kepada pekerja dalam proses pembangunan yang berlangsung.

DEMOKRASI MENGHANCURKAN HUBUNGAN KEKELUARGAAN DALAM PRA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2023 Piere Mario Bait; Redentor Goncalinho Antonio Obe
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i2.469

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana bentuk konflik politik yang terjadi dalam pra pemilihan kepala desa di Kabupaten Timor Tengah Utara dimana masyarakat mengalami konflik politik yang diakibatkan oleh adanya pemilihan kepala desa, penelitian ini juga berusaha untuk mengkaji faktor-faktor penyebab konflik politik ini bisa terjadi dan juga bagimana bentuk penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dari hasil penelitian tentang Demokrasi Menghancurkan Hubungan Kekeluargaan Dalam Pra Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 ada beberapa bentuk konflik politik yang terjadi yaitu Sikap Ambisius Para Pendukung Calon dan Kepentingan Politik Antara Individu Atau Kelompok. Model penyelesaian konflik di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Model membiarkan saja (lumping it), model Mengelak (avoidance), dan Mediasi (mediation), dan pendekatan budaya.

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Subun Kabupaten Timor Tengah Utara Frederikus Naisoko; Piere Mario Bait
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1278

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa subun dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa subun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus) di desa masih rendah, hal ini disebabkan karena peserta yang diundang dan hadir dalam kegiatan musyawarah lebih banyak para elit desa sedangkan masyarakat sering tidak dilibatkan, Pemerintah Desa dan masyarakat belum memahami dengan baik terkait dampak keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait sangat menentukan kualitas suatu proses perencanaan. Masyarakat belum terlibat aktif dalam proses pembahasan dan penyusunan dokumen RPJMDes, Pemerintah Desa dan BPD sudah cukup memahami tentang proses perencanaan sedangkan masyarakat pada umumnya hanya sekedar hadir karena diundang sebagai peserta tetapi kurang memahami proses penyusunan rencana pembangunan desa secara menyeluruh, kesibukan masyarakat dengan mata pencahariannya. Partisipasi masyarakat pada saat Musrenbangdes penetapan RPJM-Des di desa masih sangat rendah. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat harus bekerja mencari uang untuk kepentingan dalam rumah tangga sehingga tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi pada pelaksanaan, akibatnya mereka hanya bisa berpartisipasi saat waktu luang.

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Subun Kabupaten Timor Tengah Utara Naisoko, Frederikus; Bait, Piere Mario
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i2.1278

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa subun dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa subun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus) di desa masih rendah, hal ini disebabkan karena peserta yang diundang dan hadir dalam kegiatan musyawarah lebih banyak para elit desa sedangkan masyarakat sering tidak dilibatkan, Pemerintah Desa dan masyarakat belum memahami dengan baik terkait dampak keterlibatan masyarakat dan stakeholder terkait sangat menentukan kualitas suatu proses perencanaan. Masyarakat belum terlibat aktif dalam proses pembahasan dan penyusunan dokumen RPJMDes, Pemerintah Desa dan BPD sudah cukup memahami tentang proses perencanaan sedangkan masyarakat pada umumnya hanya sekedar hadir karena diundang sebagai peserta tetapi kurang memahami proses penyusunan rencana pembangunan desa secara menyeluruh, kesibukan masyarakat dengan mata pencahariannya. Partisipasi masyarakat pada saat Musrenbangdes penetapan RPJM-Des di desa masih sangat rendah. Faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakat harus bekerja mencari uang untuk kepentingan dalam rumah tangga sehingga tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi pada pelaksanaan, akibatnya mereka hanya bisa berpartisipasi saat waktu luang.

Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia Bait, Piere Mario; Neonbeni, Randy Vallentino
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): Juli : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v4i2.318

In Indonesia, regional heads and deputy heads often clash when governing regional governments. This is shown in their efforts to assign people to critical positions and lack of agreement on government objectives. This study intends to clarify the role of Deputy Heads of Region in operating local governments at provincial, district, and municipal levels, as well as their connection with Heads of Region. This analysis uses statutory, conceptual, and historical methods. According to Law No. 23/2014, Article 63(1) on Regional Government, a Deputy Head of Region assists the Regional Head. In the regional government system, a Deputy Regional Head supports the Regional Head to improve regional government performance. Deputy Regional Heads must report to the Regional Head on their tasks. If the Head of a region dies, resigns, is fired, or cannot perform his or her duties for six consecutive months, the Deputy Head replaces him or her. This study's conclusions suggest a more comprehensive review of the Deputy Regional Heads' position and authority under Indonesia's regional government system. This would define the role and authority of the Deputy Regional Heads and prevent conflicts between Regional Heads and Deputy Regional Heads in Indonesia's local government system.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search