<![CDATA[According to Article 105 letter a of the KHI, custody of a child who has not been mumayyiz or has not reached the age of 12 is the right of the mother. However, when viewed from the point of view of Islamic law, the virtue of the mother can be lost if the mother cannot be trusted (fasiq). The respondent who is proven to be having an affair with another man other than her husband shows that he has committed a disobedience so that he is out of obedience to Allah. That means he can't be trusted with parenting responsibilities. However, in the decision of the Pacitan Religious Court in the divorce case No. 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, the Panel of Judges determined the mother as the holder of child custody. Based on these problems, researchers are encouraged to examine more deeply the judges' considerations and the legal impact of the Pacitan Religious Court's decision on Case Number 802/Pdt.G/2019/PA.Pct regarding child custody. Because judges are the main actors in law enforcement, their decisions are considered very important for the creation of certainty, justice and legal benefit. From the research conducted by the researcher, it can be concluded that the judge's considerations in determining custody of children who have not been mumayyiz to the mother in the decision number 802/Pdt.G/2019/PA.Pct are in accordance with Article 50 of Law No. 48 of 2009. When viewed from the aspect of legal certainty, there is a contradiction between the judge's decision number 802/Pdt.G/2019/PA.Pct and Article 49 paragraph 1 letter b of Law Number 1 of 1974. As for the legal impact on custody the child in the decision is correct and relevant to the aspect of justice and the aspect of expediency. Menurut Pasal 105 huruf a KHI, hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu. Tetapi, bila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, keutamaan ibu tersebut dapat gugur jika ibu tidak dapat dipercaya (fasiq). Termohon yang terbukti berselingkuh dengan pria lain bukan suaminya menunjukkan bahwa ia mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu berarti ia tidak bisa dipercaya mengemban tanggung jawab pengasuhan. Namun, dalam putusan Pengadilan Agama Pacitan perkara cerai talak Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct, Majelis Hakim menetapkan ibu sebagai pemegang hak asuh anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti lebih dalam terkait pertimbangan hakim dan dampak hukum dari putusan Pengadilan Agama Pacitan Perkara Nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct tentang hak asuh anak. Karena hakim sebagai pelaku utama penegak hukum, putusannya dianggap sangat penting untuk terciptanya sebuah kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif. Dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan, bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu pada putusan nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct telah sesuai dengan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009. Apabila ditinjau dari aspek kepastian hukum, terdapat sebuah kontradiksi antara putusan hakim nomor 802/Pdt.G/2019/PA.Pct dengan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun dampak hukum mengenai hak asuh anak pada putusan tersebut sudah tepat dan relevan dengan aspek keadilan dan aspek kemanfaatan.]]>
