Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Suryoto Suryoto; Anggara Setya Saputra; Devit Bagus Indranika; Ranjani Ranjani; Chamid Sutikno
Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB) (Edisi Oktober)
Publisher : Pusat Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (945.152 KB) | DOI: 10.36448/jpmtb.v1i2.23

Abstract

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu upaya yang sangat penting dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki fungsi sebagai upaya menciptakan pembedayaan masyarakat melalui pengelolaan potensi desa yang dimiliki agar mampu dimanfaatkan secara maksimal. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengutan kelembagaan BUMDes agar mampu memaksimalkan fungsi- fungsi bisnis dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya yang dialkukan dalam rangka penguatan kelembagaan BUMDes menjadi titik perhatian utama agar dapat mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama-sama oleh berbagai pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pengelolaan BUMDes Mitra Usaha Makmur di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kinerja dari masing masing pengurus dan memahami dari peran dan fungsi masing-masing lini serta meningkatkan perekonomian masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan secara merata. Sebagai wujud adanya keberadaan BUMDes tentu prioritas dalam pencapaian ialah memberikan kontibusi bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah desa. Maka kehadiran pengabdian kepada masyarakat mengenai Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dianggap penting untuk dilaksanakan.
Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Di Desa Pruwatan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes abdulloh khamadi; chamid sutikno; indah ayu permana pribadi
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 5 No. 01 (2024): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i01.5600

Abstract

The establishment of BUMDes basically aims to increase village productivity and ultimately improve the community's economy. The existence of BUMDes in villages, if managed well, can also contribute to a large increase in Village Original Income (PADes), including in the Pruwatan Village area, Bumiayu District. This research aims to analyze the implementation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) policies in Pruwatan Village, Bumiayu District, Brebes Regency. Descriptive qualitative methods are used to describe the implementation of Village-Owned Enterprise (BUMDes) policies. The research was conducted in Pruwatan Village, Bumiayu District, Brebes Regency. The selection of informants was carried out using a purposive sampling technique, with 5 informants selected from various elements who were considered to have knowledge about the implementation of Village-Owned Enterprise (BUMDes) policies. This research focuses on one research focus, namely the implementation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) policies in Pruwatan Village. Data collection uses observation, interviews and documentation. The type of data used in this research is primary data obtained from interviews with research informants and secondary data in the form of reports and official documents Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of the policy refers to the theory put forward by Edward III, that it has not run optimally, this can be seen from the lack of coaching and guidance, the level of ineffective communication and the lack of community participation.