Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Politik Hukum Penentuan Upah Minimum Tahun 2022 Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Adissya Mega Christia
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya pemerataan upah di Indonesia dilaksanakan melulaui penentuan upah minimum. Upah minimum harus diterima oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Penentuan upah minimum tahun 2022 mendapatkan penolakan dari serikat buruh karena dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sosial. Rasa keadilan sosial dalam aspek penentuan upah ditentukan salah satunya oleh kejelasan arah peraturan perundang-undangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum penentuan upah minimum tahun 2022 pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUCK belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat sesuai amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 karena UUCK yang merupakan Omnibus Law merupakan hal yang masih sangat baru di Indonesia dan proses pembentukannya sarat akan rapat dengar pendapat sehingga peraturan pelaksananya mengenai upah minimum juga belum memenuhi rasa keadilan sosial dan formula pengaturan upah minimum sebaiknya tidak diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah melainkan Undang-Undang demi mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
The Legal Politics of State Losses (Study of Verdict Number: 116/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Smg) Adissya Mega Christia; Anggit Wicaksono
Journal of Social Research Vol. 2 No. 7 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i7.1170

Abstract

State losses are caused by unlawful acts due to intent or negligence. State losses greatly affect state finances. Law Number 17 Year 2003 concerning State Finance and Law Number 1 Year 2004 concerning the State Treasury and various related regulations should be the legal basis for interpreting unlawful acts that result in state losses. This research is a study of Decision Number: 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg because in the decision there are several things that are not in accordance with the laws and regulations in the field of state finance, especially in terms of state losses. This study uses a normative juridical method with a case approach, a statutory approach, and a conceptual approach. From this study it can be concluded that the determination of state losses should be based on the results of the KPK audit, the determination of cooperation agreements for the procurement of goods must be in accordance with the fiscal year, and there must be a clear legal basis regarding accountability for managing state finances.
Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi) Faizal Adi Surya; Lidya Christina Wardhani; Adissya Mega Christia; Marsatana Tartila Tristy
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.423

Abstract

Dua hal yang signifikan dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 adalah deliberasi kekuasaan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Deliberasi kekuasaan membuat kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi yang hampir setara. Deliberasi juga membuat aspirasi lokalitas kembali bersuara setelah pada masa sebelumnya sentralisasi pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan sangat dominan. Aspirasi lokal yang kelak dikenal sebagai kearifan lokal menjadi semangat baru dalam pembangunan Ilmu Hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang baru, memiliki fungsi perlindungan Hak Asasi Manusia dan penafsir konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang strategis dalam menjaga semangat lokalitas dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia. Disisi yang lain, variabel Kearifan Lokal adalah frasa epistemik yang harus mendapatkan penjelasan akademik yang bisa dikembangkan. Hal ini yang membuat penelitian ini urgen untuk dilakukan. Penelitian ini menguraikan peran Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya dalam menafsirkan kearifan lokal dalam perspektif konstitusi.
A Human Rights Discourse on Death Penalty for Corruptors during the Outbreaks: Reflection on the Covid 19 Pandemic Iqbal Kamalludin; Adissya Mega Christia; Achmad Jauhari Umar; Bunga Desyana Pratami; Rizqiyani Syifa Widiastuti; Delasari Krisda Putri
Indonesian Journal of Criminal Law Studies Vol. 8 No. 1 (2023): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2023)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v8i1.36744

Abstract

The Covid-19 pandemic profoundly impacted Indonesia's stability, yet amidst these challenges, a senior official within the Ministry of Social Affairs engaged in corrupt practices related to social grants, an offense stipulated under Article 2 paragraph (2) of Law No. 20 of 2001, amending Law No. 31 of 1999 on Corruption, which mandates the death penalty. This research examines the tension between imposing the death penalty on corruption offenders during emergencies and the human rights perspective, particularly in Indonesia. Employing a qualitative normative juridical method rooted in criminal law and human rights standards, the study reveals that despite the provision allowing for the death penalty for corruption during Covid-19, Indonesia adopts a moderately particularistic human rights stance that regards human rights as universal principles while addressing national concerns. The study highlights Indonesia's nuanced approach to human rights in the context of criminal justice, particularly concerning the application of the death penalty to corruption offenders during crises. It underscores the country's effort to uphold human rights as universal while recognizing national circumstances. This research contributes to ongoing scholarly debates on the intersection of emergency measures, criminal justice, and human rights, offering insights into how states navigate legal provisions in times of crisis to maintain stability without compromising fundamental rights. The findings provide a critical perspective for policymakers, legal practitioners, and human rights advocates grappling with issues of justice and rights protection amid global emergencies.