Articles
<![CDATA[FUNGSI LEGISLASI DPD DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI REPRESENTATIF ]]>
<![CDATA[Wardhani, Lidya Christina]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4009
<![CDATA[ABSTRAKAmandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dampak bagi perubahan di sistem kelembagaan negara khususnya di lembaga legislatif, yaitu dengan dibentuknya lembaga negara bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berwenang untuk menyusun dan membahas suatu rancangan Undang-Undang. DPD merupakan lembaga perwakilan yang erat kaitannya dengan mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat di daerah-daerah yang seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan DPR, namun pada kenyataannya selaku lembaga perwakilan daerah, DPD diberikan kewenangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan DPR, sehingga DPD tidak dapat secara maksimal dalam mewujudkan aspirasi rakyat yang ada di daerah, bahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPD jarang disahkan menjadi Undang-Undang (UU).Kata Kunci : Fungsi Legislasi; DPD; Demokrasi RepresentatifABSTRACTAmendments of the 1945 Constitution have an impact on changes in the state institutional system, especially in the legislature, namely by the establishment of a state institution called the Regional Representative Council (DPD) which together with the House of Representatives (DPR) has the authority to draft and discuss a draft law. DPD is a representative institution that is closely related to representing the interests and aspirations of the people in the regions that should have the same position as the DPR, but in fact as regional representative institutions, the DPD is given less authority than the DPR, so the DPD cannot be maximally in realizing the aspirations of the people in the region, even the Draft Law (RUU) proposed by the DPD is rarely passed into the draft law.Keywords: Function of Legislation; DPD; Representative Democracy]]>
<![CDATA[Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia ]]>
<![CDATA[Lidya Christina Wardhani]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2019): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (790.763 KB)
|
DOI: 10.30651/justitia.v3i2.3375
<![CDATA[Pasca pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, para elite politik yang tergabung di berbagai partai politik mulai mengutarakan keinginan mereka terkait kontrak politik baru. Tidak hanya partai politik koalisi pendukung calon yang menang, tetapi juga partai politik oposisi pendukung Presiden lawan. Dengan adanya koalisi dalam partai politik ini, justru dikhawatirkan dapat melemahkan hak prerogatif yang seharusnya mutlak hanya dimiliki oleh Presiden, salah satunya dalam hal pengisian kabinet menteri. Sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia pun juga terancam terganggu dengan adanya intervensi kepentingan dari partai politik, terutama bagi hak prerogatif Presiden, sehingga sistem Presidensial tidak dapat berjalan optimal, efektif dan efisien.Kata Kunci: Koalisi; Partai Politik; Koalisi Partai Politik; Sistem Presidensial di Indonesia]]>
<![CDATA[Sosialisasi Pentingnya Pengaturan dan Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ]]>
<![CDATA[Kristiyanto Kristiyanto]]>;
<![CDATA[Lidya Christina Wardhani]]>;
<![CDATA[Wahyu Edy Amrulloh]]>
<![CDATA[ Muria Jurnal Layanan Masyarakat Vol 2, No 2 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.686 KB)
|
DOI: 10.24176/mjlm.v2i2.4123
<![CDATA[Abstract Lau Village in Dawe Subdistrict is one of the villages in Kudus Regency that still does not have clear rules regarding village assets and their use. Therefore, the purpose of this activity is to provide information and knowledge to village officials, BPD, and community representatives about the importance of village assets in Lau Village and how to use them so that existing village assets can help support village income and development. The method used in this activity is the socialization carried out by the team, then followed by a discussion related to obstacles and problems that arise related to village assets and their use so far. The solution offered is to provide information on the proper arrangement of village assets in accordance with the Village Law and the rules below, so that village assets in Lau Village can be in accordance with the law and have legal certainty, as well as with the management and use of village assets that are optimal. Keywords: Regulation, Utilization, Village Assets, Village Income]]>
<![CDATA[PENGAJUAN BAKAL CALON PEREMPUAN UNTUK MEMENUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Ali Siswanto]]>;
<![CDATA[Anggit Wicaksono]]>;
<![CDATA[Lidya Christina Wardhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i1.8559
<![CDATA[Penelitian ini mengungkap tentang keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilu 2019 yang dilakukan oleh partai politik, serta mengetahui penyebab ketidak mampuan partai politik dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota legislatif di Kudus. Manfaat penelitian bertujuan memberikan informasi terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam tatanan kehidupan politik.Metode yang digunakan adalah menggunakan yuridis sosiologis. Tujuannya untuk mengkonsepsikan realitas hukum sebagai institusi sosial yang nyata untuk mengetahui kondisi sosiologis keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik pada pemilu 2019 di Kabupaten Kudus dengan teknik sample responden (purposive sample) serta didukung data primer dan data skunder yang disajikan melalui editing dan sistematizing.Partai politik di Kabupaten Kudus mengalami kesulitan dalam pengajuan bakal calon perempuan dan yang dikejar hanya alasan keterpenuhan sistem zipper agar terhindar diskualifikasi. Sulitnya memperoleh calon anggota legislatif dari unsur perempuan, mengakibatkan Partai Solidaritas Indonesia di Dapil Kudus 2 tidak memenuhi syarat dan diskualifikasi dalam pencalonan. Oleh karena itu Partai Politik harus mempersiapkan diri dalam merekrut calon anggota legislatif perempuan secara cermat, selektif dan objektif serta memiliki kapabilitas elektoral.]]>
<![CDATA[TINGKAT KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DPRD DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Lidya Christina Wardhani]]>;
<![CDATA[Kristiyanto Kristiyanto]]>;
<![CDATA[Wahyu Edy Amrulloh]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 22, No 2 (2021): Jurnal Suara Keadilan Vol. 22 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v22i2.8535
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterwakilan perempuan didalam masing-masing partai politik yang mengikuti pemilu DPRD, khususnya yangada di Kabupaten Kudus, apakah telah sesuai dengan aturan yang telah diatur didalam Undang-Undang Pemilu ataukah belum.Hasil penelitian ini yaitu peran dan partisipasi perempuan di dalam kegiatanpolitik merupakan hal yang penting, sebab banyak permasalahan terkait perempuanyang muncul di masyarakat dan hal tersebut membutuhkan peran perempuansebagai wakil untuk menampung aspirasi dan permasalahan dari masyarakat yaitumelalui Pemilu DPRD. Perempuan yang terjun ke dunia politik dan kemudianmencalonkan diri mengikuti calon legislatif dalam pemilihan umum telah diaturjumlah kuota keterwakilannya yaitu minimal 30%, dan untuk memenuhi haltersebut diperlukan kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap kemampuanperempuan dalam berpolitik.Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, keterwakilan perempuan masihsangat terbatas, yaitu di bawah 30% tingkat keterwakilannya di dalam pemiluDPRD Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus menjadi salah satu sampel sebagaiwilayah yang diteliti tentang tingkat keterwakilan perempuan di dalam pemiluDPRD tahun 2019, karena tingkat keterwakilan politik perempuan di KabupatenKudus masih cukup rendah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCEGAH SENGKETA KEPEMILIKAN DAN BATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Muhamad Burhanuddin]]>;
<![CDATA[Lidya Christina Wardhani]]>;
<![CDATA[Faizal Adi Surya]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 23, No 1 (2022): Jurnal Suara Keadilan Vol. 23 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v23i1.8555
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya untuk mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dan kendala serta upaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya untuk mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.Metode penelitian, menggunakan medote pendekatan yuridis sosiologis. Metode Penentuan sample dengan cara teknik non random sampling. Kajian dokumen dilakukan terhadap bahan hukum terdiri dari data primer dan data sekunder.Hasil penelitian ini adalah PTSL sebagai upaya untuk mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat, PTSL diharapkan dapat mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Kendala dan solusi PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terdiri dari hambatan internal berupa kurangnya koordinasi antar instansi, kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan pengukuran,pemetaan dan administrasi, kurangnya peralatan untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang dan hambatan eksternal yaitu hambatan yang disebabkan dari luar Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Solusi yang diambil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus terhadap hambatan tersebut adalah melakukan pencocokan data fisik dan data yuridis sesuai apa yang terjadi di lapangan, melakukan pertemuan antar instansi, mendatangkan tenaga ahli serta peralatan dari luar Kabupaten Kudus, dan berkoordinasi baik dengan pihak sapu bersih pungli untuk melakukan tindakan nyata terhadap oknum-oknum pungli. Solusi terhadap hambatan eksternal adalah dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan terhaap program PTSL kepada masyarakat di Kabupaten Kudus dalam hal tatacara , syarat-syarat ataupun hal hal lain yang berkaitan dengan program PTSL.]]>
<![CDATA[Penafsiran Konstitusi Tentang Kearifan Lokal (Studi Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi) ]]>
<![CDATA[Faizal Adi Surya]]>;
<![CDATA[Lidya Christina Wardhani]]>;
<![CDATA[Adissya Mega Christia]]>;
<![CDATA[Marsatana Tartila Tristy]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.423
<![CDATA[Dua hal yang signifikan dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 adalah deliberasi kekuasaan dan pembentukan Mahkamah Konstitusi. Deliberasi kekuasaan membuat kedudukan pemerintah pusat dan daerah dalam posisi yang hampir setara. Deliberasi juga membuat aspirasi lokalitas kembali bersuara setelah pada masa sebelumnya sentralisasi pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan sangat dominan. Aspirasi lokal yang kelak dikenal sebagai kearifan lokal menjadi semangat baru dalam pembangunan Ilmu Hukum. Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang baru, memiliki fungsi perlindungan Hak Asasi Manusia dan penafsir konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang strategis dalam menjaga semangat lokalitas dalam bingkai perlindungan hak asasi manusia. Disisi yang lain, variabel Kearifan Lokal adalah frasa epistemik yang harus mendapatkan penjelasan akademik yang bisa dikembangkan. Hal ini yang membuat penelitian ini urgen untuk dilakukan. Penelitian ini menguraikan peran Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya dalam menafsirkan kearifan lokal dalam perspektif konstitusi.]]>
<![CDATA[Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum Pentingnya Pendaftaran Dan Sertifikat Tanah Pada Masyarakat Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ]]>
<![CDATA[Lidya Christina Wardhani]]>;
<![CDATA[Faizal Adi Surya]]>;
<![CDATA[Adissya Mega Christia]]>;
<![CDATA[Marsatana Tartila Tristy]]>
<![CDATA[ Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 1 (2024): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPI UMN AL WASHLIYAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32696/ajpkm.v8i1.2548
<![CDATA[Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar dan aset berharga bagi negara serta masyarakat yang memberikan nilai ekonomi tinggi, sehingga perlu untuk didaftarkan. Bagi negara tanah memberikan klaim legal atas wilayah, sedangkan bagi masyarakat dapat memberikan kepastian hukum. Namun, legalitasnya masih menjadi permasalahan yang memerlukan jalan keluar komprehensif dan tepat sasaran untuk mencapai seluruh lapisan masyarakat dengan tetap mengutamakan landasan hukum dan efisiensi waktu. Pemerintah melalui program PTSL telah berusaha menyelesaikan masalah ini sejak tahun 2018. Desa Puyoh yang terletak di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, menjadi salah satu desa lokasi PTSL oleh BPN Kabupaten Kudus di tiap tahunnya, termasuk di tahun 2022 karena masih banyak warga yang belum mendaftarkan tanahnya agar memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan sah.. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan cara sosialisasi kepada warga masyarakat di Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mengenai pentingnya pendaftaran tanah serta memberikan pemahaman mengenai pengaturan hukum pensertifikatan tanah sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan.]]>
<![CDATA[SISTEM PENYELENGGARAAN LAYANAN KUNJUNGAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB REMBANG SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Ixhlastya, Hendrix]]>;
<![CDATA[Wicaksono, Anggit]]>;
<![CDATA[Wardhani, Lidya Christina]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v24i2.11342
<![CDATA[Penelitian dengan judul “Sistem Penyelenggaraan Layanan Kunjungan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rembang Selama Masa Pandemi Covid-19”, secara umum bertujuan: mengetahui sistem penyelenggaraan layanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan, serta mengetahui upaya optimalisasinya selama masa pandemi Covid-19.Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel dengan purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai penelitian yang bersifat ilmiah.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem penyelenggaraan layanan kunjungan di Rutan Rembang telah terjadi 3 (tiga) kali perubahan aturan utama, yaitu: 1) masa sebelum pandemi Covid-19; 2) masa selama pandemi Covid-19; 3) masa pasca pandemi Covid-19. Optimalisasi terkait perubahan sistem layanan kunjungan di Rutan Rembang diharapkan dapat terus meningkat sesuai dengan saran dan masukan dari masyarakat.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERDASARKAN HUKUM ADAT INDIA (GOLONGAN TIMUR ASING) YANG MERUGIKAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 104/PDT/2013/PT.MDN) ]]>
<![CDATA[Zuliyanti, Zuliyanti]]>;
<![CDATA[Hartanto, Dwiyana Achmad]]>;
<![CDATA[Wardhani, Lidya Christina]]>
<![CDATA[ Jurnal Suara Keadilan Vol 24, No 2 (2023): Jurnal Suara Keadilan Vol. 24 Nomor 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muria Kudus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24176/sk.v24i2.11344
<![CDATA[Skripsi yang berjudul “Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) yang Merugikan Legitime Portie (Bagian Mutlak) menurut Kitab Undang-undanh Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar Legitime Portie menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam perkara surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar Legitime Portie dalam putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah menggunakan deskriptif analitis. Dalam hal teknik pengumpulan data, menggunakan data primer dan data skunder. Setelah data terkumpul disusun secara sistematis kemudian dianalisis sehingga memperoleh kejelasan yang selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar Legitime Portie menurut ketentuan KUHPerdata yaitu batal demi hukum karena surat wasiat alm. Boeth Singh dan alm. Pago telah melanggar Legitime Portie. Sedangkan dalam pertimbangan Hakim dalam putusan perkara nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN bahwa Hakim tingkat banding secara bulat berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tepat dan benar karena alm. Boeth Singh dan alm. Pago tunduk pada KUHPerdata dan mengabaikan hukum adat yang dianutnya.]]>
